- Kemenkeu optimistis penyerapan anggaran program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mencapai puncaknya pada kuartal IV-2025.
- Optimisme ini muncul setelah realisasi anggaran MBG melonjak tajam, mencapai tiga kali lipat hanya dalam kurun waktu satu bulan, dari Agustus hingga September 2025.
- Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti, mengungkapkan bahwa percepatan ini adalah hasil langsung dari perubahan strategis dalam skema pencairan dana.
Suara.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimistis penyerapan anggaran program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mencapai puncaknya pada kuartal IV-2025.
Optimisme ini muncul setelah realisasi anggaran MBG melonjak tajam, mencapai tiga kali lipat hanya dalam kurun waktu satu bulan, dari Agustus hingga September 2025.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti, mengungkapkan bahwa percepatan ini adalah hasil langsung dari perubahan strategis dalam skema pencairan dana.
"Kalau kita lihat pergerakan realisasi dari MBG sekarang mulai cepat sejak Juni, Juli, Agustus. Kemudian Agustus ke September naik tiga kali lipat realisasinya," ujar Prima dalam media briefing di Jakarta, Jumat (3/10/2025).
Hingga awal Oktober 2025, dana yang terserap sudah menembus Rp20 triliun. Angka ini digunakan untuk melayani sekitar 30 juta penerima dan melibatkan sekitar 13 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Prima menjelaskan bahwa percepatan ini terjadi setelah pemerintah meninggalkan sistem penggantian biaya (reimbursement) yang dinilai tidak efektif di awal program. Sejak April 2025, skema disederhanakan: Badan Gizi Nasional (BGN) mengajukan perencanaan anggaran untuk 10 hari ke depan, dan Kemenkeu langsung menyalurkan dana tersebut.
"Di awal kita masih pakai model konvensional. Namun dengan model itu tidak bisa cepat. Jadi kami evaluasi, duitnya dikasih untuk 10 hari dan BGN bisa sampaikan buktinya sudah ada terjadi percepatan," tutur Prima.
Meskipun terjadi percepatan, program MBG yang mendapat jatah Rp71 triliun pada 2025 dan direncanakan melonjak menjadi Rp335 triliun pada 2026 ini tetap berada di bawah pengawasan ketat.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memperingatkan bahwa anggaran yang tidak terserap secara optimal berpotensi dialihkan. "Saya akan lihat pada akhir Oktober 2025 seperti apa. Kalau (anggaran) bisa terserap, maka tidak (dialihkan). Kalau bagus, (anggaran) akan ditambah," ucap Purbaya.
Baca Juga: Soal Dugaan Kebocoran Anggaran Haji Rp 5 Triliun, Gus Irfan: Itu Masih Potensi
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Motor Listrik Paling Kuat di Tanjakan 2026, Anti Ngeden dan Tetap Bertenaga
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- Therese Halasa, Perempuan Palestina yang Tembak Benjamin Netanyahu
- 5 Rekomendasi Tablet Murah dengan Keyboard Bawaan, Jadi Lebih Praktis
Pilihan
-
Iran Tuduh AS-Israel Langgar Kesepakatan, Gencatan Senjata Terancam Batal
-
Jambret Bersenjata di Halmahera Semarang: Residivis Kambuhan yang Tak Pernah Belajar
-
Regime Change! Kongres AS Usul Donald Trump dan Menteri Perang Dicopot Pekan Depan
-
Kebakaran di Gedung Satreskrim Polres Jakarta Barat, 13 Mobil Damkar Dikerahkan
-
90 Menit yang Menentukan! Trump Tak Jadi Pakai Senjata Nuklir ke Iran karena Ditekan?
Terkini
-
Prabowo Beri Bahlil 1 Minggu untuk Evaluasi Tambang Ilegal
-
Prabowo: Krisis Dunia Jadi Peluang Percepat Pengembangan Energi Terbarukan
-
Pertamina Fasilitasi 1.346 Sertifikasi UMKM, MiniesQ Sukses Tembus Pasar Ritel Modern
-
Lotte Chemical Indonesia Prioritaskan Pasokan Domestik di Tengah Krisis Rantai Pasok Global
-
Purbaya Klaim MBG Bantu Dorong Ekonomi RI 1 Persen karena Serap 1 Juta Tenaga Kerja
-
FTSE Pertahankan Status Indonesia, Reformasi Pasar Modal Diakui Dunia
-
Purbaya Siapkan Lowongan Kerja Bea Cukai untuk 300 Lulusan SMA, Diumumkan Mei 2026
-
Gelar 206 Proyek di Bali, Kementerian PU Kucurkan Rp1,2 Triliun pada 2026
-
Ketergantungan Impor LPG RI Makin Dalam, Tembus 83,97% di 2026
-
Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!