11 Gebrakan Menkeu Purbaya, Terbaru Ogah Bayar Utang Whoosh Pakai APBN

Suara.com - Baru sebulan menjabat, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sudah melakukan berbagai gebrakan, satu yang terbaru adalah mengenai keengganannya membayar utang Whoosh yang dioperasikan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN).

Purbaya menyebut bahwa tanggung jawab utang Whoosh seharusnya dikelola oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia.

“Utang KCIC dibiayai APBN, saya belum dihubungi untuk masalah itu. Nant begitu saya di jumpa pers mingguan saya kasih tau updatenya seperti apa,” ungkap Purbaya saat mengisi Media Gathering Kemenkeu 2025.

Lebih lanjut, Purbaya menyebut bahwa Danantara seharusnya bisa mengelola kewajiban keuangan KCIC menggunakan sumber daya yang dimiliki.

“Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kalau enggak ya semuanya ke kita lagi termasuk dividennya. Jadi, ini kan mau dipisahin swasta sama government,” imbuhnya.

Ungkapan ini tentu memicu pro dan kontra, tetapi bukan kali pertama bagi Purbaya. Apa saja gebrakan yang sudah dibuatnya sejauh ini? Berikut ulasannya.

1. Guyur Bank Himbara Rp200 Triliun

Purbaya memutuskan memindahkan Rp200 triliun dana pemerintah dari kas di Bank Indonesia ke bank-bank milik negara (Himbara). Tujuannya agar dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif, bukan hanya mengendap sebagai saldo pemerintah. Ia menilai langkah ini dapat memperkuat likuiditas nasional sekaligus mendorong perbankan menyalurkan lebih banyak kredit.

Namun, kebijakan ini juga disertai evaluasi ketat. Purbaya menegaskan akan menarik kembali dana tersebut jika tidak terserap dengan baik oleh Himbara. Ia ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN benar-benar berputar di sektor riil dan memberi efek berganda bagi perekonomian.

Baca Juga: Jarang Tersorot, Penampilan Istri Menkeu Purbaya di Acara Resmi Curi Atensi

2. Tunda Pajak Belanja Online

Purbaya menunda penerapan PPh 22 sebesar 0,5% bagi transaksi online yang sebelumnya direncanakan berlaku tahun ini. Menurutnya, kebijakan pajak digital harus diterapkan secara bertahap agar tidak membebani pelaku UMKM dan penjual daring kecil.

Penundaan ini disambut positif oleh pelaku usaha daring. Purbaya beralasan bahwa sektor digital masih membutuhkan ruang tumbuh, dan pemerintah akan mengutamakan pembinaan sebelum penarikan pajak dilakukan secara penuh.

3. Minat Properti Naik

Kebijakan fiskal yang lebih longgar, termasuk pelonggaran uang muka dan subsidi perumahan, terbukti meningkatkan minat masyarakat terhadap sektor properti. Purbaya menyebut bahwa sektor ini penting sebagai motor pertumbuhan ekonomi pascapandemi.

Selain memperpanjang program PPN DTP (Ditanggung Pemerintah), ia juga meminta Himbara mempercepat kredit rumah bagi masyarakat berpenghasilan menengah. Menurutnya, pasar properti yang bergairah bisa menarik investasi baru sekaligus memperluas lapangan kerja.

4. Wanti-Wanti Pemerasan ke Wajib Pajak

Dalam beberapa kesempatan, Purbaya menegaskan bahwa ia tidak akan mentoleransi praktik pemerasan atau pungutan liar terhadap wajib pajak. Ia bahkan mengingatkan langsung pejabat DJP agar berhenti memanfaatkan posisi untuk mencari keuntungan pribadi.

Ia menyebut sudah ada beberapa pegawai pajak yang diberhentikan akibat pelanggaran etik. Purbaya berharap, peringatan ini menjadi sinyal tegas bahwa reformasi birokrasi di DJP bukan sekadar jargon, tetapi benar-benar diterapkan secara nyata.

5. Tidak Naikkan Cukai Rokok 2026

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Purbaya memastikan tarif cukai rokok tidak akan naik pada 2026. Keputusan ini diambil untuk menjaga stabilitas harga dan mencegah inflasi akibat kenaikan cukai.

Selain itu, ia menilai industri hasil tembakau masih menjadi sumber pendapatan daerah penting, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dengan menahan kenaikan tarif, ia berharap daya beli masyarakat tetap terjaga sambil tetap memastikan penerimaan negara stabil.

6. Benahi Coretax dengan Ahli Internasional

Sistem Coretax Administration System yang digunakan DJP akan dibenahi total. Purbaya mengundang tim ahli teknologi informasi internasional untuk memastikan sistem tersebut bekerja tanpa gangguan dan lebih efisien.

Ia menilai pembenahan digitalisasi pajak sangat penting untuk menutup celah korupsi serta meningkatkan akurasi data wajib pajak. Dengan sistem yang lebih modern, DJP diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pajak secara signifikan.

7. Tarik Dana MBG yang Tak Terserap

Purbaya juga menegaskan akan menarik kembali dana MBG (Modal Bergulir Pemerintah) yang tidak terserap maksimal oleh lembaga atau bank penyalur. Ia tidak ingin ada dana publik yang mengendap tanpa memberi dampak ekonomi.

Dana yang ditarik akan dialihkan ke sektor atau lembaga lain yang lebih siap menyalurkannya. Dengan langkah ini, pemerintah ingin memastikan APBN benar-benar produktif dan efisien.

8. Desak Pembangunan Kilang Minyak

Purbaya mendorong percepatan pembangunan kilang minyak domestik untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM. Menurutnya, ketergantungan energi terhadap luar negeri membuat APBN mudah terguncang oleh fluktuasi harga minyak dunia.

Ia juga mendorong BUMN energi untuk mempercepat investasi di hilirisasi migas agar Indonesia bisa mencapai ketahanan energi jangka panjang.

9. Ambil Alih Pajak dan Bea Cukai

Salah satu langkah paling berani Purbaya adalah mengambil alih langsung koordinasi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Bea Cukai. Ia ingin kedua lembaga tersebut bekerja lebih sinkron dan bebas tumpang tindih.

Langkah ini juga diambil untuk mempercepat reformasi birokrasi di sektor penerimaan negara. Dengan sistem terpadu, pengawasan terhadap arus barang dan perpajakan diharapkan lebih transparan dan efisien.

10. Lanjut Pemotongan TKD

Purbaya melanjutkan kebijakan pemotongan Tambahan Kinerja Daerah (TKD) bagi aparatur sipil negara yang kinerjanya dinilai belum optimal. Ia menilai sistem insentif harus benar-benar berbasis produktivitas, bukan pemerataan.

Meski menuai kritik, kebijakan ini dimaksudkan agar anggaran kinerja tidak menjadi beban berlebih bagi APBN, serta mendorong ASN lebih disiplin dalam melaksanakan program kerja.

11. Dukungan ke Pasar Modal

Terakhir, Purbaya menegaskan dukungan penuh terhadap penguatan pasar modal nasional. Ia menilai pasar modal adalah instrumen penting untuk memperluas pembiayaan pembangunan tanpa menambah beban utang negara.

Melalui kerja sama dengan OJK dan BEI, ia berupaya memperkuat regulasi sekaligus mendorong partisipasi investor domestik agar ekonomi nasional lebih mandiri dan tangguh.

Kontributor : Hillary Sekar Pawestri