-
Keputusan tidak naikkan Cukai Hasil Tembakau berikan rasa aman pekerja.
-
Stabilitas cukai menjaga serapan dan keberlangsungan tenaga kerja sektor tembakau.
-
KSPSI dukung moratorium cukai tiga tahun serta pemberantasan rokok ilegal.
Suara.com - Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun 2026 dinilai memberikan rasa aman bagi jutaan pekerja, sekaligus menjawab aspirasi yang selama ini disuarakan oleh komunitas buruh.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD KSPSI) Jawa Tengah, Edy Riyanto, menyebut keputusan tersebut sejalan dengan perjuangan serikat pekerja.
"Salah satu upaya yang saat ini diperjuangkan oleh teman-teman serikat pekerja salah satunya adalah cukai tidak naik," ujarnya seperti dikutip, Senin (13/10/2025).
Menurut Edy, stabilitas tarif cukai akan berdampak langsung pada keberlangsungan tenaga kerja di sektor tembakau. Ia menjelaskan bahwa tren serapan tenaga kerja cenderung stabil ketika kenaikan cukai rendah atau tidak terjadi sama sekali.
"Selama kenaikan cukai ini rendah atau 0 persen seperti ini, dari segi tenaga kerja akan stabil atau tidak ada pengurangan karyawan. Memang diharapkan dengan tidak naiknya cukai ini, maka pasar akan terbuka luas sehingga proses produksi akan semakin tinggi, sehingga tenaga kerja bisa bertambah," imbuhnya.
Edy juga menyoroti dampak kenaikan cukai yang terlalu tinggi terhadap industri dan pekerja.
"Sebetulnya, kondisi industri tembakau itu paling utama dihadapkan pada kenaikan cukai yang terlalu tinggi dan yang kedua adalah maraknya rokok ilegal. Ini menyebabkan penjualan rokok turun dan mengakibatkan keresahan dari pekerja," katanya.
Ia mendukung wacana moratorium kenaikan cukai selama tiga tahun sebagai langkah strategis untuk pemulihan industri dan perlindungan tenaga kerja.
"Ketika tidak naik dalam dua tahun saja sudah cukup bagus untuk penyesuaian, apalagi kalau berlaku tiga tahun, saya rasa itu lebih bagus," kata Edy.
Baca Juga: Setelah Cukai, Produsen Kini Resah dengan Maraknya Rokok Ilegal
Lebih jauh, Edy mendorong Presiden Prabowo Subianto agar mempertimbangkan moratorium jangka panjang demi menciptakan kepastian bagi industri dan pekerja.
"Pekerja dan industri akan nyaman, selain itu pemasukan negara juga sudah bisa diprediksi, pasar juga bisa diprediksi, tenaga kerja juga sudah bisa diprediksi," tegasnya.
Edy mengingatkan bahwa pemerintah juga perlu mengambil langkah tegas terhadap peredaran rokok ilegal.
"Serikat pekerja juga mengajukan permintaan tentang sikap pemerintah yang secara tegas untuk memberantas rokok ilegal, agar rokok ilegal ini semakin kecil bahkan mungkin bisa tidak ada," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 HP Android dengan Kualitas Kamera Selevel iPhone 17 Pro Max, Cocok untuk Bikin Konten
- 3 Sepatu New Balance Tanpa Tali, Bantalan Nyaman untuk Jalan Kaki Jauh
- Gugurkan Klaim Santriwati 'Hamil Tanpa Hubungan Badan', Polisi Tangkap Kiai di Pekalongan
- Persija Sudah Temukan Pengganti Mauricio Souza, Target Juara Super League Musim Depan
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Serbaguna, Anti Pegal Dipakai Jalan Seharian
Pilihan
-
Kebakaran RSUD Syekh Yusuf Gowa, Begini Kondisi Terkini Pasien
-
Israel Bombardir Lebanon, 74 Warga Jadi Korban Satu Keluarga Tewas Saat Kabur
-
AS-Iran Kembali Sepakati Gencatan Senjata, Harga Minyak Stabil di USD 90
-
Skandal! Jaksa AS Selidiki FIFA, Penjualan Tiket Piala Dunia 2026 Diduga Bermasalah
-
Live 'Pocong Jadi-Jadian' Hebohkan Warga Sragen, 3 Pelajar Diamankan Polisi
Terkini
-
Belajar dari Blackout Sumatra, Cuaca Kini Jadi Faktor Krusial Sistem Listrik
-
ESDM Kantongi 24 Ribu Hektare Lahan untuk Proyek PLTS
-
Rohis Pegadaian Wujudkan Satu Ketulusan Sejuta Kebermanfaatan: Distribusi 4.500 Paket Daging Kurban
-
Emiten MPMX Tebar Dividen Rp 170 per Saham
-
Memahami Pentingnya Layanan Keuangan Terdaftar dan Diawasi OJK
-
Jangan Salah, Angin Kencang Bisa Sebabkan Kabel Listrik Putus dan Picu Blackout
-
Indodax Salurkan Hewan Kurban ke Wilayah Aceh yang Terdampak Bencana
-
Siasat DSI Kurung Devisa CPO dan Batu Bara di Dalam Negeri, Rupiah Bakal Perkasa Juara?
-
Resmi, Pemerintah Izinkan BLU Impor Minyak dan LPG
-
PT DSI Kendalikan Ekspor, ESDM Rampungkan Konsolidasi Data Pertambangan dengan Danantara