- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), membantah keras tudingan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahwa dana Pemda disimpan dalam bentuk deposito.
- Purbaya mempertanyakan keputusan Pemda Jawa Barat yang menyimpan dananya dalam bentuk giro (checking account) alih-alih deposito. Menurutnya, langkah tersebut justru merugikan Pemda.
- Eks Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menduga, keputusan menyimpan dana di giro yang berbunga rendah tersebut akan menjadi fokus pemeriksaan BPK.
Suara.com - Polemik dana pemerintah daerah (Pemda) yang mengendap di perbankan semakin memanas. Setelah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), membantah keras tudingan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahwa dana Pemda disimpan dalam bentuk deposito, Menkeu Purbaya justru memberikan tanggapan balasan yang mengejutkan.
Purbaya mempertanyakan keputusan Pemda Jawa Barat yang menyimpan dananya dalam bentuk giro (checking account) alih-alih deposito. Menurutnya, langkah tersebut justru merugikan Pemda.
"Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposit tapi di checking account, giro. Malah lebih rugi lagi bunganya lebih rendah kan," ujar Purbaya saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Eks Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menduga, keputusan menyimpan dana di giro yang berbunga rendah tersebut akan menjadi fokus pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Kenapa ditaruh di giro kalau gitu, pasti nanti akan diperiksa BPK itu," tutur Purbaya.
Sebelumnya, KDM membantah dana Pemda Jabar sebesar Rp4,1 triliun mengendap di deposito. KDM mengklaim, dana sebesar Rp3,8 triliun per 30 September 2025 tersimpan di kas daerah dalam bentuk giro, mengacu pada penjelasan dari Bank Indonesia (BI).
Di tengah ketegangan data ini, Purbaya menunjukkan sikap tak ambil pusing soal adanya selisih Rp18 triliun antara data simpanan Pemda versi BI (Rp233,97 triliun) dan versi Kementerian Dalam Negeri (Rp215 triliun). Purbaya menegaskan bahwa perbedaan data tersebut bukan urusannya dan merupakan wewenang Bank Indonesia.
Purbaya juga belum berencana bertemu langsung dengan para kepala daerah, termasuk KDM, yang menyangkal dana mereka mengendap. Ia justru menyarankan para kepala daerah untuk langsung menanyakan data tersebut kepada Bank Indonesia.
"Tanya aja ke BI itu kan data dari bank-bank mereka juga. Mereka nggak mungkin monitor semua akun satu persatu," tutupnya.
Baca Juga: Pabrik AQUA di Mana? Disidak KDM dan Diduga Bohong soal Sumber Air Pegunungan
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- 5 Parfum Indomaret dengan Wangi Segar Tahan Lama, Cocok Dipakai saat Cuaca Panas
- 12 Promo Makanan Hari Kartini 2026, Diskon Melimpah untuk Rayakan Momen Spesial
Pilihan
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
Terkini
-
Tak Cuma Outflow, Rebalancing MSCI Justru Bisa Picu Aksi Borong Saham
-
Badai PHK Belum Berlalu, Nike Kembali Pangkas 1.400 Karyawan
-
Harga Bitcoin Justru Melonjak di Tengah Perang, Kok Bisa?
-
Ditanya soal Jakarta Mati Listrik Massal, Wamen ESDM Yuliot Tanjung: Saya Juga Kena Dampak!
-
Emiten Bank BTPN Tetapkan Dividen Rp 101,11 Miliar
-
Bank Jago Raup Laba Rp86 Miliar di Kuartal I 2026, Naik 42%
-
Selat Malaka Punya Siapa? Indonesia Tidak Bisa Sembarangan Tarik 'Tol Laut' Seperti Ide Purbaya
-
Pemerintah Klaim 30 Persen Peserta Magang Nasional Langsung Direkrut Karyawan
-
OJK Tepis Hoaks Tabungan Masyarakat Digunakan untuk Biayai Program Pemerintah
-
Dari Pesisir Jadi Pusat Industri, KIPP Harita Group Ubah Arah Ekonomi Kayong Utara