Bisnis / Energi
Jum'at, 05 Desember 2025 | 18:28 WIB
Sekretaris Jenderal ESDM Ahmad Erani Yustika, pada Jumat (5/12/2025) mengakui adanya kemungkinan perubahan penyaluran subsidi, seperti yang disampaikan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. [Suara.com/Yaumal Asri Adi Hutasuhut]
Baca 10 detik
  • Kementerian ESDM mengakui adanya diskusi perubahan skema pendistribusian subsidi BBM, listrik, dan LPG yang ditargetkan lebih tepat sasaran.
  • Menteri Keuangan Purbaya mendapat waktu enam bulan mendesain ulang subsidi karena kelompok kaya masih menikmatinya.
  • Target desain ulang subsidi adalah mengalihkan penerima subsidi dari desil 8-10 kepada kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan.

“Itu perlu desain macam-macam, karena melibatkan juga BUMN dari Danantara,” katanya lagi.

Senada, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan pihaknya bersama Kementerian Keuangan tengah berupaya menyempurnakan supaya penyaluran subsidi dan kompensasi lebih adil dan tepat sasaran bagi masyarakat Indonesia.

Ia mengatakan, kedua pihak membahas solusi supaya penyaluran subsidi dan kompensasi berjalan secara efisien, namun tetap memenuhi hak-hak yang semestinya didapatkan oleh masyarakat.

“Contohnya, kami sudah mulai lakukan di pupuk. Yang tadinya kompensasinya itu dalam bentuk cost plus, sekarang kita sesuaikan dengan harga market, sehingga ini memberikan inisiatif kita untuk lebih efisien. Karena, kalau dulu kan tidak efisien saja tetap mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan cost kami, plus berapa persen,” ujar Rosan.

Dengan upaya penyempurnaan itu, ia memastikan bahwa anggaran penyaluran subsidi dan kompensasi dapat lebih efisien, namun tetap tidak akan mengurangi hak- hak yang semestinya didapatkan oleh masyarakat.

Ia memastikan bahwa kerja sama dengan Kementerian Keuangan terjalin dengan sangat baik, termasuk berkaitan dengan pembayaran kompensasi dan subsidi kepada perusahaan-perusahaan BUMN dilakukan sangat baik.

“Dan juga sangat membantu BUMN-BUMN yang sudah memberikan subsidi dan kompensasi dari beberapa Public Service Obligation (PSO) yang memang harus kami laksanakan,” ujar Rosan pula.

Load More