- Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa membandingkan kebijakan ekonomi era SBY dan Jokowi dalam wawancara dengan Gita Wirjawan.
- Era SBY mencatatkan pertumbuhan ekonomi 6% digerakkan sektor swasta dengan pertumbuhan uang primer 17%.
- Era Jokowi memperlihatkan sektor pemerintah lebih aktif sementara pertumbuhan swasta melambat signifikan.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa blak-blakan mengungkapkan kebijakan ekonomi Pemerintah di era Presiden RI terdahulu, baik itu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maupun Joko Widodo (Jokowi).
Dalam wawancara bersama Gita Wirjawan selaku Menteri Perdagangan era SBY periode 2011-2014, mulanya Menkeu Purbaya menyebut kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia kala itu mencapai 6 persen.
"Zamannya Anda jadi menteri, pertumbuhan ekonomi kita 6 persen," kata Purbaya, dikutip dari kanal YouTube Gita Wirjawan, Minggu (7/12/2025).
Purbaya mengatakan kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia era SBY digerakkan oleh sektor swasta dengan pertumbuhan uang primer (M0) rata-rata 17 persen serta kredit 23 persen.
"Jadi swastanya jalan, ekonomi tumbuh 6 persen, tapi sektor pemerintahnya agak santai waktu itu," lanjutnya.
Berbeda dengan perekonomian era Jokowi. Purbaya menilai kalau sektor Pemerintah lebih aktif, sedangkan swasta lebih lambat.
"Sebaliknya, zaman Pak Jokowi, pemerintahnya aktif, sektor swastanya lambat sekali karena uangnya hanya tumbuh 7 persen. Kredit juga single digit 5–7 persen. Bahkan di titik tertentu negatif M0-nya, dan ekonominya susah sekali," beber dia.
"Zaman pak SBY, itu digerakkan sektor swasta, pemerintah santai. Zamannya Pak Jokowi, pemerintah memimpin pertumbuhan, swasta enggak dikasih ruang," jelasnya.
Baca Juga: Cerita Menkeu Purbaya Kesulitan Kuliah S3 Ekonomi di Luar Negeri, Hampir Diceraikan Istri
Berita Terkait
-
Cerita Menkeu Purbaya Kesulitan Kuliah S3 Ekonomi di Luar Negeri, Hampir Diceraikan Istri
-
Di Tengah Tantangan Hidup: Begini Komunitas dan Pelayanan Keagamaan Menguatkan Generasi Muda
-
Purbaya Mau Ubah Skema Distribusi Subsidi, Ini kata ESDM
-
Menkeu Purbaya Pertimbangkan Tambah Anggaran TKD ke Pemda 2026, Ini Syaratnya
-
Bioekonomi Jadi Strategi Kunci Transformasi RI 2045, Apa Itu?
Terpopuler
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- 5 Parfum Indomaret dengan Wangi Segar Tahan Lama, Cocok Dipakai saat Cuaca Panas
- 12 Promo Makanan Hari Kartini 2026, Diskon Melimpah untuk Rayakan Momen Spesial
Pilihan
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
Terkini
-
Bank Jago Raup Laba Rp86 Miliar di Kuartal I 2026, Naik 42%
-
Selat Malaka Punya Siapa? Indonesia Tidak Bisa Sembarangan Tarik 'Tol Laut' Seperti Ide Purbaya
-
Pemerintah Klaim 30 Persen Peserta Magang Nasional Langsung Direkrut Karyawan
-
OJK Tepis Hoaks Tabungan Masyarakat Digunakan untuk Biayai Program Pemerintah
-
Dari Pesisir Jadi Pusat Industri, KIPP Harita Group Ubah Arah Ekonomi Kayong Utara
-
Momentum Kartini 2026: Pertamina Perkuat UMKM Naik Kelas Lewat Inovasi, Ketahanan, dan Akses Pasar
-
7 Bulan Menjabat, Harta Kekayaan Menkeu Purbaya Naik Rp18,2 M dan Tak Memiliki Utang
-
Isi Lengkap Candaan Menkeu Purbaya soal Selat Malaka yang Bikin Malaysia dan Singapura Berang
-
Siapa Penguasa Selat Malaka? Malaysia-Singapura Tolak Ide Purbaya Pajaki Kapal
-
Sinergi DPRD dan Harita Group Dorong KIPP Kayong Utara Jadi Motor Ekonomi Baru Daerah