Diminta OJK Perbanyak Porsi, Proyeksi Keuangan Hijau Bakal Naik pada 2026

Suara.com - Prospek pembiayaan hijau alias green financing di Indonesia, diperkirakan akan menguat pada 2026, seiring dorongan regulator dan meningkatnya tekanan global terhadap transparansi keberlanjutan.

Tren ini terjadi di tengah upaya industri keuangan menyeimbangkan ekspansi kredit dengan pengelolaan risiko, terutama pada sektor-sektor yang belum memiliki kelayakan pembiayaan yang kuat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya meminta bank-bank besar meningkatkan porsi pinjaman hijau, mendorong perbankan lebih aktif menyalurkan pembiayaan kepada proyek dan pelaku usaha berorientasi keberlanjutan.

Namun, penguatan ini masih berjalan dengan sejumlah catatan di lapangan, mulai dari kesiapan pelaku usaha, kualitas dokumentasi ESG, hingga ketersediaan proyek hijau yang memenuhi standar pembiayaan.

Situasi tersebut turut menjadi sorotan para pemangku kepentingan industri, yang menilai peningkatan pembiayaan hijau harus dibarengi kesiapan ekosistem agar pertumbuhan tidak hanya bersifat administratif, melainkan berdampak pada transformasi ekonomi hijau.

Ketua Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA), Katharine Grace, menilai peluang pembiayaan hijau pada 2026 cukup besar, terutama karena bank besar telah mencatatkan kenaikan porsi pinjaman hijau dalam beberapa tahun terakhir.

“Kalau melihat dari data-data yang dikeluarkan kan sekarang disclosure mengenai sustainability harus transparan. Kami lihat systemic bank itu selalu meningkat 15–18 (persen) sekarang sudah banyak di atas 20, jadi memang harus diminta meningkat,” ungkap Grace di sela acara Green Economic Outlook 2026, Kamis (11/12/2025).

Ia mengatakan, salah satu pendorong pertumbuhan pembiayaan hijau dapat berasal dari sektor UMKM.

Bank Indonesia disebut tengah menyiapkan program UMKM Green untuk memperluas akses kredit hijau bagi pelaku usaha kecil.

Baca Juga: Waduh, OJK Temukan 39.392 Rekening Terhubung Judi Online!

Namun, Grace menilai tantangan terbesarnya justru ada pada sisi kelayakan usaha.

“Kami menemukan banyak UMKM itu belum bankable, jadi ini pinjaman yang risikonya tinggi. Ini yang kita harus tetap berpihak kepada UMKM, green UMKM jadi harus ada mitigasi, pemantauan yang lebih ketat karena kalau ujungnya kemudian kreditnya mahal juga tidak mendukung,” kata Grace.

Ia juga menyoroti masih banyak perusahaan yang belum mengadopsi energi terbarukan dalam operasionalnya.

Padahal, menurutnya, perbankan telah menyiapkan kapasitas untuk mendongkrak kredit hijau.

“Nah itu yang juga inklusivitasnya di situ. Tidak hanya bank yang terus harus menaikkan loan growth tapi pipeline-nya juga artinya permintaannya harus juga kita genjot dan itu harus dari regulator,” ucapnya.

Sementara itu, Co-Founder & CEO Olahkarsa, Unggul Ananta, menyampaikan tren investasi berkelanjutan global kini menunjukkan performa positif.

Merujuk laporan Sustainability Reality dari Ford & Stanley, rata-rata imbal hasil investasi berkelanjutan mencapai 12,5 persen, lebih tinggi dari dana tradisional yang tumbuh 9,2 persen.

Menurutnya, ESG kini berkembang tidak hanya sebagai kewajiban kepatuhan, tetapi juga menjadi instrumen manajemen risiko dan katalis pertumbuhan bagi perusahaan maupun masyarakat.

“Tentu dari data ini mengirimkan suatu pesan yang penting di mana perusahaan mulai melihat bahwa ESG ini bukan hanya sekadar baik terhadap bumi dan masyarakat serta stakeholder, tetapi bagaimana pembiayaan ESG memiliki implikasi terhadap imunitas ekonomi yang lebih kuat dan kinerja finansial yang lebih baik,” pungkas Unggul.