- Presiden menginstruksikan Menteri ESDM memperbanyak wilayah kerja migas untuk menggenjot produksi nasional.
- Kementerian ESDM berencana melelang 75 wilayah kerja baru pada Februari mendatang untuk menambah produksi minyak.
- Target lifting minyak 2025 sebesar 605 ribu barel per hari diyakini tercapai berdasarkan konsolidasi data KKKS.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto memerintah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk menggenjot produksi minyak dan gas (migas) dalam negeri. Caranya, dengan memperbanyak wilayah kerja migas.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, perintah itu dilontarkan saat retreet kemarin di Hambalang. Bahlil pun diminta untuk mempercepat lelang wilayah kerja baru.
Saat ini, Kementerian ESDM tengah menyiapkan 75 wilayah kerja yang akan dilelang pada bulan Februari mendatang.
"Diharapkan pada bulan depan blok-blok tersebut sudah dapat dilelang guna mempercepat penambahan produksi minyak nasional," ujarnya yang dikutip, Rabu (7/1/2026).
Menurut Prasetyo, Kementerian ESDM telah berhasil mencapai target APBN 2025 produksi atau lifting minyak sebanyak 605 ribu bare per hari.
"Target lifting minyak pada tahun 2026 dapat diimplementasikan dengan sejumlah strategi, termasuk eksplorasi dan penemuan sekitar 75 blok minyak baru," imbuhnya.
Sebelumnya, Kementerian ESDM optimistis target produksi atau lifting minyak mentah 605 ribu barel per hari yang termuat dalam APBN 2025 akan tercapai.
Keyakinan itu disampaikan Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung dengan berkaca pada produksi minyak dalam negeri.
"Jadi untuk capaian lifting 2025 kan kita lagi konsolidasikan. Target kita untuk tahun 2025 ini kan 605 ribu barel itu per hari. Jadi kan data akhir itu kan lagi dikonsolidasikan oleh SKK Migas. Insya Allah capaian 605 itu tercapai tahun ini," ujar Yuliot saat ditemui wartawan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta pada Jumat (2/1/2026).
Baca Juga: DME Batubara Groundbreaking Januari, Bahlil Minta Waktu Finalisasi dengan Danantara
Untuk data pasti realisasi lifting minyak 2025, Yuliot menyebut, Kementerian ESDM tengah berkonsolidasi dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terkait dengan produksinya masing-masing yang merujuk pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
"Ini kita sudah konsolidasikan dengan perusahaan-perusahaan KKKKS bagaimana tingkat produksi masing-masing perusahaan KKKS, kan mereka ada RKAP," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Bupati Kulon Progo Hapus Logo Geblek Renteng hingga Wajibkan Sekolah Pasang Foto Kepala Daerah
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
Pilihan
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
-
Jadwal Buka Puasa Bandar Lampung 21 Februari 2026: Waktu Magrib & Salat Isya Hari Ini
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
Terkini
-
Amerika Serikat Masih 'Labil', Pemerintah Diminta Tak Buru-buru Ratifikasi ART RIAS
-
Apakah Tarif Trump Bagi Indonesia Masih Bisa Diubah, Ini Kata Pemerintah
-
6 Fakta Evaluasi Mekanisme Full Call Auction (FCA) Bursa Efek Indonesia
-
Registrasi Online Link PINTAR BI untuk Tukar Uang Baru
-
Syarat Free Float Naik, Saham CBDK Dilepas Rp157,5 Miliar
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Pemerintah Sebut Kesepakatan RIAS Tetap Jalan Meski Ada Putusan Supreme Court
-
Sosok Pemilik Bening Luxury, Perusahaan Perhiasan Mewah Disegel Bea Cukai
-
Harga Emas Batangan Naik, di Pegadaian Bertambah Rp 60 Ribuan!
-
Presiden Prabowo Respon Perubahan Tarif Trump: RI Hormati Politik AS