- Menteri ESDM Bahlil meminta waktu satu bulan kepada CEO BPI Danantara Rosan Roeslani untuk finalisasi proyek hilirisasi batubara jadi DME.
- Proyek hilirisasi batubara menjadi DME merupakan strategi pemerintah guna mengurangi ketergantungan pada impor LPG.
- Pemerintah berencana melaksanakan *groundbreaking* enam dari 18 proyek hilirisasi, termasuk DME, pada Januari ini.
Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, buka soal suara soal tindak lanjut proyek hilirisasi batubara menjadi dimetil eter atau DME.
Bahlil meminta diberi waktu satu bulan untuk memfinalisasi proyek tersebut dengan Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani.
"Kasihkan saya waktu untuk satu bulan lagi untuk mendetailkan. Saya dengan Pak Rosan nanti akan menyelesaikan dalam kurun waktu satu bulan," kata Bahlil kepada wartawan usai retret di Hambalang, Jawa Barat yang dikutip pada Rabu (7/1/2026).
Sebagaimana diketahui, hilirisasi batubara menjadi DME merupakan salah satu upaya pemerintah untuk substitusi liquified petroleum gas atau LPG (LPG).
Langkah itu menjadi salah satu strategi untuk menekan ketergantungan impor LPG.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan pemerintah akan melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking 6 dari 18 proyek hilirisasi, termasuk hilirisasi batubara menjadi DME pada Januari ini.
"Kemudian juga ada beberapa program yang berkenaan dengan energi, pembangunan beberapa titik DME," kata Prasetyo.
Dalam proyek DME terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi pemerintah, salah satunya nilai keekonomiannya.
Senior Director Oil & Gas and Petrochemicals Danantara, Wiko Migantoro, mengatakan, dibutuhkan intervensi dari pemerintah agar harga jual DME bisa lebih murah dari LPG.
Baca Juga: Diskon Listrik Awal Tahun, Bahlil: Belum Ada Pembahasan!
"Banyak yang harus dijahit di sini agar harga DME ini bisa memenuhi ekspektasi market. Karena kalau dibiarkan tanpa intervensi pemerintah, diperkirakan harga DME ini sedikit lebih mahal bila dibandingkan dengan LPG," kata Wiko, beberapa waktu lalu.
Berita Terkait
-
Bahlil Sebut Lifting Minyak 2025 Penuhi Target: 605 Ribu Barel per Hari
-
Aplikasi GeoRIMA: Permudah Investor Lacak Sebaran Potensi Minerba dan Gas Bumi di Indonesia!
-
Lompati Target, Setoran PNBP Sektor Minerba Telah Tembus Rp 124,63 Triliun
-
Ramai Foto Gundul di Lereng Gunung Slamet, Ini Penjelasan ESDM soal WKP Baturaden
-
Selain Stop Impor, Bahlil Berambisi Tingkatkan Kualitas Solar jadi Euro 5
Terpopuler
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
- 5 Serum Penumbuh Rambut Terbaik untuk Rambut Menipis dan Area Botak
Pilihan
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
Terkini
-
Profil Dirut PLN Disorot Pasca Blackout Sumatra, Sosoknya Anak Jenderal TNI
-
Rupiah Anjlok, Nasabah Mulai Berbondong-bondong Nabung Dolar AS
-
Industri Migas RI Hadapi Ancaman Infrastruktur Tua, Apa Solusinya
-
4 Saham RI Kembali Terlempar dari Indeks Global FTSE Russell, Ini Penyebabnya
-
IHSG Ambles 8,35% Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut Rp 1.190 Triliun
-
Tak Hanya Kelola Dana Pensiun, Asabri Kini Garap UMKM hingga Ekonomi Hijau
-
AS dan Iran Dikabarkan Sepakat Perjanjian Damai, Selat Hormuz Segera Dibuka!
-
Kok Bisa Listrik di Sumatra Mati Secara Serentak
-
Purbaya Janji Bakal Awasi Badan Ekspor PT DSI, Ancam Pecat Jika Pegawai Mendadak Kaya
-
Purbaya Akui Badan Ekspor DSI Dibentuk Gegara Banyak Kebocoran di Bea Cukai