- Menteri ESDM Bahlil meminta waktu satu bulan kepada CEO BPI Danantara Rosan Roeslani untuk finalisasi proyek hilirisasi batubara jadi DME.
- Proyek hilirisasi batubara menjadi DME merupakan strategi pemerintah guna mengurangi ketergantungan pada impor LPG.
- Pemerintah berencana melaksanakan *groundbreaking* enam dari 18 proyek hilirisasi, termasuk DME, pada Januari ini.
Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, buka soal suara soal tindak lanjut proyek hilirisasi batubara menjadi dimetil eter atau DME.
Bahlil meminta diberi waktu satu bulan untuk memfinalisasi proyek tersebut dengan Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani.
"Kasihkan saya waktu untuk satu bulan lagi untuk mendetailkan. Saya dengan Pak Rosan nanti akan menyelesaikan dalam kurun waktu satu bulan," kata Bahlil kepada wartawan usai retret di Hambalang, Jawa Barat yang dikutip pada Rabu (7/1/2026).
Sebagaimana diketahui, hilirisasi batubara menjadi DME merupakan salah satu upaya pemerintah untuk substitusi liquified petroleum gas atau LPG (LPG).
Langkah itu menjadi salah satu strategi untuk menekan ketergantungan impor LPG.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan pemerintah akan melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking 6 dari 18 proyek hilirisasi, termasuk hilirisasi batubara menjadi DME pada Januari ini.
"Kemudian juga ada beberapa program yang berkenaan dengan energi, pembangunan beberapa titik DME," kata Prasetyo.
Dalam proyek DME terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi pemerintah, salah satunya nilai keekonomiannya.
Senior Director Oil & Gas and Petrochemicals Danantara, Wiko Migantoro, mengatakan, dibutuhkan intervensi dari pemerintah agar harga jual DME bisa lebih murah dari LPG.
Baca Juga: Diskon Listrik Awal Tahun, Bahlil: Belum Ada Pembahasan!
"Banyak yang harus dijahit di sini agar harga DME ini bisa memenuhi ekspektasi market. Karena kalau dibiarkan tanpa intervensi pemerintah, diperkirakan harga DME ini sedikit lebih mahal bila dibandingkan dengan LPG," kata Wiko, beberapa waktu lalu.
Berita Terkait
-
Bahlil Sebut Lifting Minyak 2025 Penuhi Target: 605 Ribu Barel per Hari
-
Aplikasi GeoRIMA: Permudah Investor Lacak Sebaran Potensi Minerba dan Gas Bumi di Indonesia!
-
Lompati Target, Setoran PNBP Sektor Minerba Telah Tembus Rp 124,63 Triliun
-
Ramai Foto Gundul di Lereng Gunung Slamet, Ini Penjelasan ESDM soal WKP Baturaden
-
Selain Stop Impor, Bahlil Berambisi Tingkatkan Kualitas Solar jadi Euro 5
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Bupati Kulon Progo Hapus Logo Geblek Renteng hingga Wajibkan Sekolah Pasang Foto Kepala Daerah
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
Pilihan
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
-
Jadwal Buka Puasa Bandar Lampung 21 Februari 2026: Waktu Magrib & Salat Isya Hari Ini
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
Terkini
-
Amerika Serikat Masih 'Labil', Pemerintah Diminta Tak Buru-buru Ratifikasi ART RIAS
-
Apakah Tarif Trump Bagi Indonesia Masih Bisa Diubah, Ini Kata Pemerintah
-
6 Fakta Evaluasi Mekanisme Full Call Auction (FCA) Bursa Efek Indonesia
-
Registrasi Online Link PINTAR BI untuk Tukar Uang Baru
-
Syarat Free Float Naik, Saham CBDK Dilepas Rp157,5 Miliar
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Pemerintah Sebut Kesepakatan RIAS Tetap Jalan Meski Ada Putusan Supreme Court
-
Sosok Pemilik Bening Luxury, Perusahaan Perhiasan Mewah Disegel Bea Cukai
-
Harga Emas Batangan Naik, di Pegadaian Bertambah Rp 60 Ribuan!
-
Presiden Prabowo Respon Perubahan Tarif Trump: RI Hormati Politik AS