Thomas Djiwandono Mundur dari Gerindra, Jadi Calon Kuat Deputi Gubernur BI

Suara.com - Thomas Djiwandono telah mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Gerindra setelah namanya masuk dalam bursa calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), demikian dikatakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi.

Prasetyo yang juga Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/1/2026) menyebut pengunduran diri Thomas - yang juga keponakan Presiden Prabowo Subianto itu - dilakukan untuk memenuhi ketentuan yang melarang anggota partai politik menduduki jabatan di bank sentral, termasuk Deputi Gubernur BI.

“Pada saat dicalonkan, sudah memenuhi persyaratan-persyaratan,” kata Prasetyo Hadi.

Prasetyo mengatakan bahwa Thomas sudah tidak lagi memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Gerindra. Menurutnya, pengunduran diri itu dilakukan dalam rangkaian proses pencalonan yang tengah berjalan.

“Ya, sudah mengundurkan diri dari keanggotaan partai,” ujarnya.

Namun demikian, Prasetyo mengaku belum dapat memastikan tanggal pasti pengunduran diri tersebut. Ia menyebutkan masih akan mengecek kembali administrasi terkait waktu pengajuan pengunduran diri Thomas dari Partai Gerindra.

“Tanggalnya saya lihat dulu,” katanya singkat.

Terkait alasan Presiden Prabowo memilih Thomas sebagai salah satu nama yang masuk dalam bursa calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Prasetyo menyebut terdapat sejumlah pertimbangan tertentu. Ia menambahkan bahwa terdapat beberapa nama yang dipertimbangkan, namun fokus akhirnya mengerucut pada sosok tertentu.

“Ada alasan-alasan tertentu. Kan ada beberapa nama,” kata Prasetyo.

Baca Juga: Keponakan Prabowo Jadi Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Segini Gajinya

Nama Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono belakangan menjadi sorotan publik seiring menguatnya kabar pencalonannya dalam bursa Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Thomas disebut-sebut sebagai salah satu tokoh yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto untuk mengisi posisi Deputi Gubernur BI.

Isu tersebut mencuat setelah pemerintah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR RI terkait pengusulan calon pimpinan Bank Indonesia.