PMI Manufaktur Ekspansi, tapi Fondasi Konsumsi Rakyat Rapuh

Suara.com - Kabar buruk membayangi kelompok kelas menengah Indonesia di tengah gegap gempita bulan suci Ramadan 2026. Alih-alih merayakan pemulihan, kelompok penopang ekonomi ini justru sedang "sekarat" akibat anjloknya upah riil yang terus terkontraksi.

Berdasarkan laporan COREinsight Jumat (6/3/2026) pertumbuhan upah riil pekerja Indonesia pada November 2025 tercatat minus 0,7%. Angka ini merosot lebih dalam dibandingkan periode Agustus 2025 yang berada di level -0,4%. Padahal, di sepanjang 2022-2023, upah riil hanya mampu tumbuh 2,7%, tertinggal jauh di belakang pertumbuhan ekonomi nasional.

CORE Indonesia melihat fenomena ini sebagai alasan utama mengapa proporsi kelas menengah terus merosot sejak 2018. Dampaknya? Daya beli domestik kini berada dalam kondisi rapuh.

Pemerintah sejatinya telah meluncurkan Paket Stimulus Ekonomi I-2026 pada 10 Februari lalu. Isinya mulai dari diskon transportasi, kebijakan Work From Anywhere (WFA), hingga bantuan pangan. Namun, paket ini dinilai salah sasaran bagi kelas menengah.

Bantuan pangan seperti beras dan minyak goreng hanya menyasar keluarga di desil 1–4. Sementara itu, kelas menengah yang berada di desil 8–10 praktis dibiarkan "bertarung sendiri" melawan inflasi tanpa bantalan kebijakan yang memadai.

Meski Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur sempat naik ke level 53,8 pada Februari 2026, ekspansi ini disebut hanya bersifat sementara. Dunia usaha kini menghadapi ancaman nyata: penumpukan stok barang karena pasar domestik yang didominasi kelas menengah tidak lagi mampu menyerap produk.

"Jika upah riil tetap minus dan kelas menengah terus tergerus, ekspansi industri manufaktur akan layu pasca-Lebaran," tulis laporan COREinsight.

Situasi makin pelik dengan depresiasi Rupiah yang mencekik biaya produksi. Alhasil, perusahaan cenderung mengambil langkah ekstrem: menahan kenaikan upah atau melakukan PHK demi menjaga margin. Inilah yang menciptakan 'lingkaran setan' ekonomi yang sulit diputus.

CORE mendesak pemerintah untuk segera beralih dari solusi jangka pendek dengan melakukan penyesuaian PTKP atau penurunan tarif PPh bracket menengah, stimulus belanja non-tunai khusus untuk kelas menengah dan memperkuat sektor penyerap tenaga kerja formal untuk menaikkan pendapatan riil.

Baca Juga: Nasib Kelas Menengah: Antara Geliat Ramadan 2026 dan Fondasi Ekonomi yang Keropos

Tanpa intervensi serius pada akar masalah, momen Ramadan 2026 dikhawatirkan hanya menjadi "ilusi pemulihan" yang akan hilang begitu takbir kemenangan usai berkumandang.