Awas Harga BBM Naik! Indonesia Tidak Termasuk Negara Diizinkan Lewat Selat Hormuz

Suara.com - Pemerintah Iran secara resmi menegaskan bahwa pihaknya tidak menutup total Selat Hormuz, jalur nadi energi paling vital di dunia.

Namun, Teheran kini menerapkan kebijakan "navigasi selektif", di mana akses melintas hanya diberikan secara terbatas kepada negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dan strategis yang kuat dengan mereka.

Langkah ini mempertegas posisi tawar Iran dalam mengatur lalu lintas logistik global. Dengan memegang kendali atas celah perairan sempit tersebut, Iran secara efektif bertindak sebagai regulator energi yang menentukan kelancaran pasokan minyak dan gas ke pasar internasional.

Meski begitu, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengonfirmasi bahwa hingga saat ini hanya ada lima negara utama yang diberikan jaminan keamanan untuk melintasi Selat Hormuz tanpa hambatan berarti.

Negara-negara tersebut meliputi Tiongkok, Rusia, India, Pakistan, dan Irak. Belakangan, Bangladesh juga disebut telah menjalin komunikasi intensif untuk mendapatkan akses serupa.

Teheran memberikan jaminan perlindungan militer bagi kapal-kapal dari negara sekutu tersebut. Araghchi menyatakan bahwa banyak pemilik kapal dan otoritas negara telah menghubungi pihak Iran guna memastikan perjalanan yang aman melalui selat tersebut.

“Banyak pemilik kapal, atau negara-negara yang memiliki kapal-kapal ini, telah menghubungi kami dan meminta agar kami memastikan perjalanan aman mereka melalui selat tersebut,” kata Araghchi mengutip India Today, Kamis (26/3/2026).

Lantas, bagaimana dengan Indonesia?

Indonesia sendiri saat ini tidak banyak memiliki kedekatan dengan Iran, kecuali ketika momen Indonesia yang mendekat ke BRICS. Namun, Indonesia belakangan justru condong ke pihak AS (Donald Trump) yang ditandai dengan bergabungnya ke BoP (Board of Peace) bikinan Trump.

Baca Juga: Konflik di Timur Tengah, Sekjen PBB: Perang Sudah di Luar Kendali

Israel yang getol menyerang Iran juga bergabung dengan BoP. 

Saat politik dan perang memanas di Timur Tengah, posisi Indonesia berada dalam situasi yang cukup menantang. Nama Indonesia sejauh ini belum masuk dalam daftar negara yang mendapatkan pengecualian akses di Selat Hormuz.

Hal ini berdampak langsung pada operasional logistik energi nasional.

Dua kapal tangker raksasa milik PT Pertamina (Persero), yakni VLCC Pertamina Pride dan Gamsunoro, dilaporkan masih tertahan di perairan Teluk Arab.

Kedua kapal tersebut belum mendapatkan izin untuk melewati Selat Hormuz guna melanjutkan perjalanan ke pelabuhan tujuan.

Melalui akun resmi Instagram @pertaminainternationalshipping, pihak otoritas mengonfirmasi bahwa hingga pertengahan Maret 2026, kedua armada tersebut masih dalam kondisi aman namun terus berada dalam pemantauan intensif.

Kondisi ini memicu kekhawatiran mengenai ketahanan stok bahan bakar di dalam negeri jika blokade parsial ini berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama.

Badai Kenaikan Harga BBM di Asia Tenggara

Tersendatnya distribusi energi di Selat Hormuz telah memicu efek domino yang sangat terasa di kawasan Asia Tenggara.

Sejumlah negara tetangga Indonesia terpantau mulai melakukan penyesuaian harga bahan bakar secara drastis sebagai langkah mitigasi beban fiskal negara.

Thailand telah menaikkan batas harga solar dari 30 baht menjadi 33 baht per liter. Pemerintah setempat juga melakukan penyesuaian harga pada varian bensin Gasohol 91 dan 95 yang naik sebesar 1 baht per liter.

Kebijakan ini diambil untuk mengurangi kerugian harian pada Dana Bahan Bakar Minyak nasional yang mencapai puluhan juta baht setiap harinya.

Di Vietnam, fluktuasi harga terjadi sangat liar. Sejak awal Maret 2026, kementerian terkait telah melakukan penyesuaian harga sebanyak lima kali.

Harga bensin jenis RON95 sempat meroket hingga angka 29.120 dong atau sekitar Rp18.780 per liter, sebelum akhirnya terkoreksi tipis. Ketidakpastian pasokan global membuat pasar domestik Vietnam sangat rentan terhadap guncangan harga harian.

Sementara itu, Singapura mencatatkan lonjakan harga yang paling signifikan di tingkat retail. Di beberapa SPBU besar seperti Caltex, Shell, dan Esso, harga bensin oktan 95 telah menyentuh angka 3,47 dolar Singapura atau setara dengan Rp45.932 per liter.

Kenaikan ini sangat kontras jika dibandingkan dengan harga sebelum konflik pecah yang berada di kisaran 2,88 dolar Singapura per liter.

Tantangan Ekonomi Domestik dan Stabilitas Rupiah

Di dalam negeri, situasi semakin pelik dengan kondisi nilai tukar Rupiah yang berada di level Rp16.997 per dolar AS menjelang akhir Maret 2026.

Pelemahan mata uang ini semakin menambah beban biaya impor energi di tengah melambungnya harga minyak mentah dunia.

Ditambah lagi, defisit APBN per Januari 2026 tercatat sebesar Rp54,6 triliun, atau setara dengan 0,21% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Angka ini berasal dari pendapatan negara Rp172,7 triliun dan belanja Rp227,3 triliun, yang dinilai masih terkendali dan sesuai koridor desain APBN 2026. Salah satu program yang cukup disorot yakni Program MBG.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki alokasi jumbo Rp 335 triliun dan diusulkan untuk dihemat melalui pengurangan hari pelaksanaan. Dari sebelumnya enam hari per pekan, menjadi lima hari.