- S&P Global Ratings menyatakan peringkat kredit Indonesia paling rentan turun di Asia Tenggara akibat konflik Timur Tengah.
- Kenaikan harga energi berpotensi meningkatkan beban subsidi, defisit transaksi berjalan, serta biaya pinjaman pemerintah Indonesia ke depan.
- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan optimisme pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan APBN.
Suara.com - Peringkat kredit Indonesia menjadi yang paling rentan turun di antara negara-negara Asia Tenggara, demikian disampaikan oleh lembaga pemeringkat S&P Global Rating pada Rabu (15/4/2026).
Dalam analisisnya S&P melihat dampak konflik di Timur Tengah yang berkepanjangan akan terutama berdampak pada Indonesia, terutama imbas harga komoditas energi yang masih akan terus tinggi.
"Kualitas kredit negara dengan bantalan peringkat lebih tipis berisiko turun dalam skenario disrupsi pasar energi yang berkepanjangan. Di Asia Tenggara, kami melihat peringkat kredit Indonesia lebih rentan jika konflik tak segera usai," beber S&P dalam laporannya dilansir dari Bloomberg.
Dijelaskan lebih lanjut, harga energi yang terus naik akan memaksa pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan subsidi dan menekan anggaran atau APBN. Sementara ongkos impor minyak yang semakin mahal akan membuat defisit transaksi berjalan semakin lebar.
Selain itu tekanan inflasi akibat kenaikan harga energi juga berpotensi mendorong kenaikan suku bunga. Konsekuensinya biaya pinjaman pemerintah juga akan meningkat dan berujung pada tekanan lebih besar ke fiskal.
Berbeda dari Indonesia, S&P menilai Malaysia memiliki daya tahan lebih baik di tengah krisis energi yang sedang berlangsung.
Meski Malaysia juga memberikan subsidi energi dan berisiko mengalami defisit anggaran lebih besar, tapi negeri jiran itu memiliki pasar keuangan domestik yang dalam dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
Thailand juga menghadapi risiko perlambatan ekonomi dan menyempitnya ruang fiskal. Tapi Thailand memiliki kekuatan di sisi kebijakan moneter dan kondisi eksternal yang lebih solid.
Vietnam di sisi lain, berkat pertumbuhan ekonomi dan ekspor yang kuat, dinilai memiliki bantalan yang lebih tebal. Tetapi risiko tetap ada, yang muncul dari biaya impor energi tinggi dan menyusutnya cadangan devisa.
Baca Juga: Ekonom Beberkan Solusi Agar APBN Tak Terbebani Subsidi Energi
Pemerintah Optimistis
Menghadapi berbagai tekanan ini, pemerintah sendiri masih optimistis. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dalam kunjunga ke Amerika Serikat pada pekan ini, mengatakan
Bank Dunia hingga lembaga pemeringkat global mengapresiasi arah strategi kebijakan fiskal Indonesia.
Klaim itu ia sampaikan usai bertemu dengan petinggi Bank Dunia serta perwakilan lembaga pemeringkat internasional termasuk S&P Global Ratings.
"Bank dunia dan lembaga pemeringkat amat puas dengan penjelasan tentang strategi kita. Jadi, keraguan tentang apakah kita bisa menjalankan kebijakan fiskal yang baik dan menciptakan pertumbuhan yang baik pada saat bersamaan sepertinya sudah hilang," kata Purbaya, dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Rabu.
Ia menyebut Bank Dunia juga menyatakan minat untuk memperdalam kerja sama dengan Indonesia, khususnya dalam mendukung pembangunan jangka panjang, pengentasan kemiskinan, serta pembiayaan proyek strategis di negara berkembang.
Selain itu, di tengah rangkaian agendanya, Purbaya juga bertemu dengan 18 investor besar, termasuk Goldman Sachs dan Fidelity Investments. Menurut Purbaya, para investor menanyakan perihal kemampuan Indonesia mencetak pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dengan pengelolaan anggaran yang tetap terkendali.
Berita Terkait
-
Pemerintah Jamin Ketersediaan Energi Terjaga dan Terjangkau bagi Masyarakat
-
MBG di Persimpangan: Investasi SDM Masa Depan atau Malah Jadi Beban Fiskal?
-
Ketua Banggar DPR Desak Reformasi Kebijakan: 79 Persen Subsidi Pertalite Dinikmati Orang Mampu
-
CELIOS Wanti-Wanti Mandatori B50 Bisa Bikin Rugi Negara
-
Pemerintah Belanja Ekspansif Sembari Jaga Disiplin Fiskal, Ekonomi Beri Sinyal Positif
Terpopuler
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
Pilihan
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
-
Siasat Dadan Hindayana Cs Korupsi MBG: Pakai Yayasan Sendiri, Sedot Miliaran Rupiah Tiap Hari!
-
Momen Unik Penahanan Dadan Cs, Satu Tersangka Tertinggal Mobil Tahanan hingga 'Dikepung' Wartawan
-
Pakai Rompi Pink dan Diborgol, Kejagung Resmi Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs
-
Drama 'Penjemputan' Dadan Hindayana Cs, Ada yang Sempat Lari ke Jabar
Terkini
-
Kegagalan Investasi TaniHub Risiko Bisnis, Bukan Tindak Pidana
-
Eks Dirut BVI Bantah Terima Kickback dari Investasi TaniHub
-
TASPEN Cepat Kilat, 99 Persen Pensiunan Terima Gaji Ke-13 di Hari Pertama Tanpa Potongan
-
Asuransi Astra Rayakan Eksistensi 70 Tahun dengan ACTION! dan Apresiasi Pewarta 2026
-
RUU P2SK Disepakati, Besok Dibawa ke Paripurna
-
Pengamat: Pengusaha Jangan Baru Ribut Saat DSI Bereskan Tata Kelola Ekspor
-
Punya Lisensi, WSKT Mulai Garap Proyek Infrastruktur di Arab Saudi
-
IHSG Anjlok Karena Investor Ragukan Kredibilitas Kebijakan Pemerintah
-
Purbaya Ungkap DPR Bisa Evaluasi LPS, OJK, dan BI berkat RUU P2SK
-
Strategi Bertahan di Tengah Rupiah yang Semakin Jatuh ke Jurang