Kontradiksi Efisiensi Pemerintah saat Ekonomi Lagi Susah

Di saat yang sama, Apindo mengungkapkan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Indonesia saat ini dalam status lampu kuning. Pasalnya, ada 1,5 juta orang tidak terserap di pasar kerja setiap tahunnya. 

Bersamaan pula, defisit APBN Indonesia per Maret 2026 tercatat sebesar Rp240,1 triliun, atau setara 0,93% dari PDB, menandai lonjakan 140,5%. 

Potret akomodasi mewah di Paris dianggap oleh sebagian pihak tidak selaras dengan imbauan penghematan yang diminta kepada instansi pemerintah lainnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah baru saja mengeluarkan instruksi pemangkasan perjalanan dinas luar negeri hingga 70 persen bagi staf kementerian sebagai respons atas tekanan ekonomi dan pelemahan nilai tukar rupiah yang ekstrem.

Selain itu, masyarakat saat ini sedang menghadapi kebijakan pengetatan konsumsi energi, di mana pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dibatasi secara ketat dan aparatur sipil negara (ASN) diminta menerapkan sistem kerja dari rumah guna menekan beban anggaran subsidi energi yang membengkak akibat kenaikan harga minyak global.

Respon Presiden Prabowo

Menanggapi kritik yang berkembang, Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan sebelumnya telah memberikan pembelaan terkait intensitas kunjungan luar negerinya yang tinggi.

Hingga pertengahan April 2026, Presiden tercatat telah melakukan 51 kunjungan kenegaraan ke berbagai negara.

Presiden menegaskan bahwa perjalanan tersebut bukanlah sekadar "jalan-jalan", melainkan upaya strategis untuk mengamankan pasokan energi nasional, khususnya minyak bumi.

Baca Juga: IMF Puji RI Jadi Titik Terang' Ekonomi Dunia, Gubernur BI Perry Warjiyo Beberkan Rahasianya

Dalam rapat kerja pemerintah di Istana Merdeka, ia menyatakan bahwa demi menjamin ketahanan energi dalam negeri di tengah ketidakpastian geopolitik Timur Tengah, dirinya harus melakukan lobi langsung ke negara-negara produsen.

Kunjungan ke Paris kali ini pun memiliki agenda formal yang krusial, yakni pembahasan mengenai pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan kerja sama transisi energi bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Menurut pihak kepresidenan, kehadiran langsung Kepala Negara diperlukan untuk memperkuat posisi tawar (bargaining position) Indonesia dalam kesepakatan bilateral yang bersifat sensitif dan bernilai strategis bagi kedaulatan bangsa.