Industri Hulu Migas Perkuat Kontribusi, Dorong Penguatan Kapasitas Nasional

Suara.com - Menjelang penyelenggaraan IPA Convention & Exhibition (IPA Convex) ke-50, pelaku industri di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) menegaskan peran strategisnya dalam mendukung swasembada energi nasional, penguatan kapasitas nasional, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi.

Kepala Divisi Formalitas SKK Migas, George N.M. Simanjuntak, menyampaikan bahwa kontribusi industri hulu migas tidak hanya tercermin melalui produksi energi dan penerimaan negara, tetapi juga melalui berbagai instrumen ekonomi dan sosial yang saling melengkapi, mulai dari Dana Bagi Hasil (DBH), multiplier effect ekonomi, hingga Program Pelibatan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).

“Selama ini kontribusi industri hulu migas sering dilihat hanya dari sisi penerimaan negara. Padahal, jika dilihat secara utuh, terdapat DBH bagi daerah, efek berganda terhadap perekonomian lokal dan nasional, penguatan rantai pasok dalam negeri, serta PPM yang berperan strategis dalam menjaga keberlanjutan operasi. PPM harus dipahami setara dengan instrumen kontribusi lainnya, sebagai investasi sosial jangka panjang,” ujar George dalam Media Briefing bertajuk “Kontribusi Sektor Migas Bagi Indonesia”, di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

George menjelaskan bahwa SKK Migas saat ini tengah melakukan transformasi menyeluruh terhadap pendekatan PPM, dari yang sebelumnya didominasi bantuan sesaat menjadi investasi sosial strategis yang terencana, terukur, dan berdampak jangka panjang. Berdasarkan kajian akademis, sekitar 57 persen program PPM sebelumnya masih bersifat filantropi atau donasi jangka pendek, sehingga belum sepenuhnya mendorong kemandirian masyarakat secara berkelanjutan.

“Pendekatan lama tidak lagi cukup menjawab dinamika sosial masyarakat yang semakin kompleks di sekitar wilayah operasi. Karena itu, PPM kami dorong menjadi bagian dari siklus operasi hulu migas, sejajar dengan aspek teknis dan bisnis, untuk memperkuat social license to operate dan keberlanjutan pasokan energi,” tegasnya.

Transformasi PPM dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program yang lebih sistematis dengan pendekatan Logical Framework Analysis (LFA), serta diperkuat dengan penambahan pilar strategis tata kelola dan penguatan kelembagaan. Pendekatan ini didukung oleh social and business mapping agar program tepat sasaran, selaras dengan prioritas pembangunan daerah, dan berorientasi pada kemandirian masyarakat, khususnya di wilayah ring-1 yang paling terdampak aktivitas hulu migas.

Perubahan paradigma tersebut, lanjut George, sejalan dengan arah kebijakan nasional, termasuk Asta Cita Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya ketahanan dan kemandirian energi, sekaligus pemerataan manfaat pembangunan hingga ke daerah.

Sementara itu, Chairperson of IPA Supply Chain Committee, Kenneth Gunawan, menekankan pentingnya penguatan kapasitas nasional melalui optimalisasi rantai pasok dalam negeri. Ia menyebutkan bahwa perusahaan dalam negeri kini memegang peran signifikan dalam rantai pasok sektor hulu migas, sementara keterlibatan perusahaan modal asing dibatasi pada komoditas tertentu yang membutuhkan teknologi dan pengalaman tinggi.

“KKKS secara aktif melakukan assessment, pengujian produk dalam negeri, serta pelaksanaan pilot project bersama SKK Migas untuk meningkatkan kapabilitas penyedia barang dan jasa nasional. Upaya ini menciptakan multiplier effect ekonomi yang signifikan bagi daerah dan nasional,” ujar Kenneth. Ia menambahkan tantangan utama masih berkaitan dengan kendala operasional dan keterbatasan pembiayaan proyek berskala besar yang berjalan simultan.

Baca Juga: TNI AL Latih UMKM Pesisir Olah Hasil Laut dan Kedelai, Dorong Kemandirian Ekonomi

Kenneth menegaskan sektor hulu migas tetap memiliki peran krusial dalam menopang perekonomian dan ketahanan energi Indonesia, terutama di tengah fase transisi energi.

“Industri hulu migas berada pada fase penting untuk memastikan pasokan energi yang andal dan terjangkau, sembari mendukung agenda transisi energi. Kolaborasi erat antara pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan menjadi kunci agar kontribusi sektor ini tetap optimal dan berkelanjutan,” ujar Marjolijn.

Ia menambahkan IPA Convex ke-50 tidak hanya menjadi ajang industri, tetapi juga platform dialog nasional untuk menunjukkan secara transparan kontribusi sektor hulu migas terhadap perekonomian, investasi, transfer pengetahuan, pembangunan daerah, dan ketahanan energi nasional.

“Menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan energi dan agenda transisi energi akan menentukan keberlanjutan sektor hulu migas dan pencapaian swasembada energi Indonesia ke depan,” tutupnya. ***