Mengapa Komentar Presiden soal Rupiah dan Dolar Menyesatkan sekaligus Berbahaya?

Suara.com - Nilai tukar terus melemah dan belum menunjukkan tanda-tanda berbalik menguat. Pada pekan lalu rupiah bahkan sempat mencapai Rp17.600 per dolar AS dan diperkirakan akan menyentuh Rp18.000 sebelum Mei berakhir.

Sementara itu Bank Indonesia sebagai otoritas moneter kesulitan untuk menghadang laju terjun rupiah. Sumber suara.com di BI menyebut cadangan devisa yang tersisa kini tak lagi bisa digunakan dengan leluasa untuk menjaga rupiah.

Pemerintah di sisi lain diminta untuk ikut membantu BI yang semakin terjepit via kebijakan fiskal. Tapi alih-alih membantu, Presiden Prabowo Subianto malah mengeluarkan pernyataan menyesatkan soal rupiah dan dikhawatirkan membuat pasar dan investor semakin kabur dari Indonesia.

"Jadi saya yakin sekarang, ada yang selalu entah apa saya enggak mengerti, sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps. Akan kaos. Rupiah begini, dolar begini. Orang, rakyat di desa enggak pakai dolar kok," sembur Prabowo dalam acara di Nganjuk, Jawa Timur pada akhir pekan kemarin.

Komentar itu disampaikan ketika nilai tukar rupiah mencapai titik paling rendah dalam sejarah di rezim Prabowo.

Mengapa rupiah terus melemah? Apa yang sudah dilakukan BI dan pemerintah? Apa konsekuensi komentar Presiden?

Rupiah terburuk di era Prabowo

Para pengamat sepakat, melemahnya rupiah turut disebabkan oleh konflik di Timur Tengah yang belum menunjukkan tanda-tanda usai. Penutupan Selat Hormuz yang memicu naiknya harga minyak membuat banyak negara tertekan secara ekonomi.

Pertanyaannya jika hampir seluruh dunia tertekan karena konflik Timur Tengah, mengapa rupiah menjadi satu dari sedikit mata uang di dunia yang mengalami pelemahan paling parah?

Baca Juga: Nilai Tukar Rupiah dari Masa ke Masa, Era Prabowo Subianto di Posisi Berapa?

Nah, ini saatnya melihat ke faktor di dalam negeri. Tapi sebelum itu, penting untuk melihat data dari majalah ekonomi terkemuka Inggris The Economist.

Dalam artikel yang khusus menyoroti kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto pada pekan lalu, diuraikan data bahwa nilai tukar rupiah sudah turun 11 persen sejak Prabowo menjabat sebagai presiden pada 2024 lalu. Faktanya di era Prabowo rupiah menyentuh titik paling rendah dalam sejarah.

Majalah itu menguraikan penyebab rupiah anjlok, yakni kaburnya modal asing dari Indonesia. Pemicunya adalah hilangnya kepercayaan pada kebijakan pemerintah.

Yang menjadi sorotan adalah besarnya anggaran yang digelontorkan untuk program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih yang membuat anggaran negara tertekan. The Economist menyebut Prabowo sebagai presiden yang terlalu menghambur-hamburkan uang.

Selain itu kebijakan pemerintah yang menyudutkan para pengusaha, juga dinilai membuat dunia usaha khawatir dan ramai-ramai melarikan duitnya ke luar Singapura. Dengan kata lain, mereka menjual rupiah dan membeli dolar Singapura.

Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede. Ia mengatakan para investor ramai-ramai memindahkan duitnya keluar Indonesia sehingga menekan rupiah.

"Mayoritas mata uang Asia melemah terhadap dolar AS, dan rupiah jatuh tajam karena kenaikan harga minyak memunculkan kekhawatiran terhadap inflasi, defisit fiskal, dan pasokan energi Indonesia," katanya saat dihubungi Suara.com, Jumat (15/5/2026).

Selain sentimen global, penyebab rupiah melemah juga dipengaruhi faktor domestik, seperti tingginya permintaan dolar untuk pembayaran dividen pada Kuartal II serta kekhawatiran pasar terhadap keberlanjutan fiskal nasional.

Ini diperparah dengan adanya prospek perubahan peringkat Indonesia oleh lembaga pemeringkat internasional seperti Moody’s dan Fitch, yang membuat pasar terus menguji kredibilitas kebijakan ekonomi dalam negeri.

"Penurunan peringkat kredit akan mendorong naiknya biaya utang dan menyeret rupiah jatuh semakin dalam," terang The Economist dalam analisisnya yang senada dengan Josua.

Cadangan devisi menipis

Di saat yang sama kabar buruk muncul dari BI. Sumber Suara.com di bank sentral mengungkapkan kemampuan BI untuk mengintervensi dan menahan nilai tukar rupiah melalui peranti moneter semakin terbatas.

Ia menekankan kemampuan BI untuk mengguyur pasar tidak lagi bisa dilakukan secara jor-joran karena adanya prioritas pembiayaan lain yang mendesak.

"Kita terus berupaya segala cara untuk menguatkan nilai tukar, tetapi ada batasnya. Karena cadangan devisa kita tidak hanya untuk menstabilkan rupiah tetapi juga untuk hal lain, salah satu yang paling menjadi perhatian utama saat ini adalah kewajiban pembayaran utang luar negeri pemerintah yang mulai jatuh tempo," ujar sumber tersebut.

Sikap hati-hati Bank Indonesia sangat beralasan. Jika bank sentral hanya berfokus pada stabilitas rupiah, posisi cadangan devisa dikhawatirkan dapat merosot tajam hingga di bawah ambang batas aman USD100 miliar.

"Cadangan devisa kita sudah dibagi-bagi peruntukkannya, ini buat ini, ini buat itu dan lain sebagainya, jika kami hanya fokus di rupiah, cadangan devisa kita bisa di bawah USD100 miliar," papar sumber itu.

Di sisi lain, beban fiskal pemerintah juga kian berat. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat total utang pemerintah per 31 Mach 2026 telah mencapai Rp9.920,42 triliun, atau hampir menyentuh angka Rp10.000 triliun.

Walaupun secara rasio masih berada di level 40,75% terhadap Produk Domestik Buruto (PDB) di bawah batas aman undang-undang sebesar 60% kenaikan ini terjadi di tengah tren suku bunga global yang tetap tinggi.

Adapun cadangan devisa Indonesia pada akhir April 2026 tercatat merosot menjadi USD146,2 miliar, turun USD2 miliar dibandingkan dengan posisi akhir Maret 2026 yang sebesar USD148,2 miliar. Jumlah ini masih cukup untuk membiayai impor selama lebih dari 5 bulan impor.

Tetapi menurut pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi, BI masih memiliki ruang gerak. Ia mengatakan BI akan terpaksa menaikkan suku bunga acuan pada Rapat Dewan Gubernur pekan ini.

Tetapi ada risiko di sini. Jika suku bunga terus ditahan, rupiah akan semakin anjlok. Sedangkan, kenaikan BI Rate maka akan menurunkan daya beli yang akhirnya pertumbuhan ekonomi melambat.

"Dalam kondisi saat ini sangat sulit Bank Indonesia apakah tetap mempertahankan suku bunga atau menaikkan suku bunga. Tapi ada kemungkinan besar dalam bulan Mei ini pertemuan Bank Sentral Indonesia akan menaikkan suku bunga tujuannya adalah untuk menestabilkan mata uang rupiah," imbuhnya.

Bukan membantu malah menyesatkan

Di tengah kondisi ini para ekonom menilai sudah saatnya pemerintah masuk untuk membantu BI via kebijakan fiskal. Tapi Presiden justru mengeluarkan komentar yang dinilai para para justru membuat publik dan bahkan investor semakin kabur dari Indonesia.

Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia, Tulus Abadi menilai pernyataan Prabowo menyesatkan. Tulus mengatakan memang benar masyarakat di desa dan bahkan di kota juga tidak menggunakan dolar.

"Tetapi dalam kontekstualitas ekonomi Indonesia, pernyataan itu menggelikan dan menyesatkan," kata Tulus dalam keterangannya, Minggu (17/5/2026).

Tulus menilai ketergantungan Indonesia terhadap produk impor masih sangat tinggi. Ia membeberkan sejumlah komoditas yang nyaris tidak bisa lepas dari impor, mulai dari kedelai sebesar 80 persen, gandum 100 persen, bawang putih 100 persen, BBM 60 persen, gas elpiji 80 persen, hingga aspal untuk pembangunan jalan sebesar 90 persen.

Selain tingginya ketergantungan impor, Tulus juga menilai anjloknya nilai tukar rupiah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan. Kondisi tersebut dapat menggerus arus kas perusahaan dan berpotensi memicu persoalan lain, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun produk yang tidak terserap pasar.

"Jadi secara empirik betapa simplistisnya bahwa rupiah yang makin terpuruk, berdampak sangat buruk bagi masyarakat, apalagi masyarakat menengah bawah, baik di desa dan atau perkotaan. Artinya sangat tidak benar bahwa ambruknya kurs rupiah bukan urusan orang desa," kata Tulus.

Sinyal bahaya

Sementara pengamat ekonomi dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Y. Sri Susilo, menilai pernyataan Presiden Prabowo berpotensi menjadi bumerang. Pernyataan kepala negara tersebut justru berpotensi menjadi sentimen negatif bagi pasar yang sedang bergejolak. Narasi yang menyepelekan ketergantungan terhadap mata uang asing dikhawatirkan dapat memicu tekanan balik terhadap rupiah.

Kata dia stabilitas nilai tukar nasional tidak bisa hanya dibebankan pada BI saja, kebijakan fiskal pemerintah yang tidak sejalan dengan ekspektasi pasar akan langsung direspons negatif oleh para pelaku usaha.

"Jadi, pernyataan presiden kemarin tuh sebenarnya kurang pas, enggak tepat. Karena tugas BI harusnya didukung oleh kebijakan pemerintah," kata Sri kepada Suara.com, Minggu (17/5/2026).

Sentimen dari pernyataan politik Prabowo yang kurang sensitif terhadap pasar dinilai dapat langsung menurunkan kepercayaan investor dan pelaku bisnis.

"Dimungkinkan muncul sentimen pasar akibat pelaku ekonomi atau investor yang merasa tidak nyaman terhadap pernyataan tersebut. Dengan kata lain pernyataan tersebut dianggap dianggap tidak pro pasar," tambahnya.

Apa yang harusnya pemerintah lakukan?

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet berpendapat pemerintah harus membantu BI dan perlu bergerak lebih sinkron dalam mengintervensi rupiah sebelum dampaknya merembet ke inflasi.

Dia melanjutkan intervensi BI tidak bisa bergerak secara tunggal, terutama bila tekanan fundamental masih belum teratasi.

"Sebab, pasar juga melihat kondisi defisit transaksi berjalan, kebutuhan impor energi, dan persepsi terhadap ruang fiskal pemerintah," ujarnya menambahkan.

Yusuf menuturkan intervensi paling mendesak saat ini yaitu memperkuat pasokan devisa di dalam negeri, menjaga disiplin fiskal agar kepercayaan pasar tetap terjaga, serta mempercepat upaya mengurangi ketergantungan impor, terutama di sektor energi dan pangan.

Dia juga menilai penggunaan transaksi mata uang lokal dengan negara mitra dagang juga perlu diperluas agar tekanan permintaan dolar AS bisa melandai.

Ia mewanti-wanti struktur ekonomi masih bergantung pada impor pangan, bahan bakar minyak (BBM), bahan baku industri dan barang modal membuat. Alhasil Indonesia rentan jika rupiah terus melemah.

Ia mengatakan tekanan paling besar datang dari tiga sisi. Pertama, pangan impor seperti gandum, kedelai, gula, dan produk turunannya yang sangat sensitif terhadap kurs. Kedua, energi dan transportasi karena harga BBM nonsubsidi dan ongkos logistik ikut terdorong naik ketika rupiah melemah.

Ketiga, biaya produksi industri yang masih banyak menggunakan bahan baku impor, sehingga pelaku usaha menghadapi kenaikan ongkos produksi yang pada akhirnya bisa diteruskan ke konsumen.

Sementara Josua pada pekan lalu mengingatkan lonjakan harga minyak mentah dan pelemahan nilai tukar rupiah berpotensi menambah beban defisit APBN hingga Rp200 triliun.

Hingga Kuartal I 2026, defisit APBN sudah mencapai Rp240,1 triliun atau setara dengan 0,93 persen dari produk domestik bruto (PDB). Pemerintah menetapkan target defisit Rp689,1 triliun atau setara 2,68 persen terhadap PDB dalam APBN 2026.

Berdasarkan simulasi perhitungan Permata Institute of Economic Research (PIER), tambahan defisit APBN diperkirakan dapat menembus lebih dari Rp200 triliun apabila rata-rata nilai tukar rupiah berada di level Rp17.400 per dolar AS dan harga minyak mentah mencapai 100 dolar AS per barel.

“Dampak dari kenaikan harga minyak mentah dan juga pelemahan nilai tukar rupiah itu dalam kondisi asumsi tertentu ini bisa mendorong perlebaran defisit anggaran yang cukup besar,” tutup Josua.