- Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapannya menjadi mediator damai setelah diminta Presiden Korea Selatan di Seoul.
- Pengumuman kesiapan misi diplomasi tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta.
- Pemerintah Korea Utara secara resmi menolak usulan dialog damai yang dimediasi oleh Indonesia tersebut.
Suara.com - Upaya Indonesia untuk memainkan peran strategis sebagai jembatan perdamaian di Semenanjung Korea menemui jalan terjal. Ambisi diplomasi yang sempat mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapannya terbang ke Pyongyang untuk menjadi mediator antara Korea Selatan dan Korea Utara harus berbenturan dengan realitas politik kawasan.
Pemerintah Korea Utara secara resmi menolak usulan dialog yang dimediasi oleh Indonesia, memperpanjang kebuntuan diplomasi antara kedua negara bertetangga tersebut.
Rangkaian peristiwa ini memperlihatkan dinamika intens dalam diplomasi luar negeri Indonesia yang mengedepankan prinsip bebas aktif. Dari pembicaraan tingkat tinggi di Seoul hingga pengumuman resmi di Jakarta dan respons akhir dari Pyongyang, terdapat kronologi penting yang menarik perhatian publik internasional maupun pembaca domestik.
Kronologi di Seoul dan Pembicaraan Kekuatan Menengah
Kronologi diplomasi ini bermula pada 1 April 2026, ketika Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan resmi ke Seoul dan bertemu dengan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung di Cheong Wa Dae atau Istana Kepresidenan Republik Korea.
Dalam pertemuan bilateral tersebut, kedua kepala negara membahas secara mendalam posisi strategis Indonesia dan Korea Selatan sebagai negara kekuatan menengah (middle power).
Spektrum middle power merujuk pada negara-negara dengan kapasitas ekonomi serta militer menengah yang tidak tergolong sebagai negara adidaya, namun memiliki pengaruh signifikan dalam stabilitas global.
Dalam forum tersebut, Prabowo menegaskan bahwa Jakarta dan Seoul berbagi kekhawatiran serta kepentingan yang identik terkait perdamaian kawasan. Kedua negara juga sepakat untuk memperluas cakupan kerja sama bilateral, termasuk pada sektor pertahanan dan keamanan energi.
Di balik agenda resmi tersebut, Presiden Lee Jae-myung ternyata menyampaikan permintaan khusus kepada Presiden Prabowo.
Pemerintah Korea Selatan, yang di bawah kepemimpinan Lee terus mencari cara untuk meredakan ketegangan dengan Pyongyang, melihat posisi unik Indonesia yang memiliki hubungan diplomatik harmonis dengan kedua belah pihak di Semenanjung Korea.
Pengakuan Prabowo
Fakta mengenai permintaan rahasia dalam pertemuan di Seoul baru diungkapkan ke publik oleh Presiden Prabowo empat bulan kemudian.
Saat berpidato di hadapan jajaran pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia serta asosiasi pengusaha se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (31/7/2026), Prabowo membagikan cerita mengenai ajakan dialog tersebut.
"Saat kunjungan saya terakhir di Seoul, Presiden Korea Selatan meminta kepada saya, bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog," kata Prabowo saat berpidato di hadapan Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Istana Negara, Jakarta pada Jumat, 31 Juli 2026.
Prabowo menyambut tawaran tersebut dengan antusiasme tinggi. Ia menyatakan kesiapannya untuk menjalankan misi diplomatik ke Pyongyang apabila diminta secara resmi oleh pemerintah Korea Selatan demi kemanusiaan dan stabilitas regional.