Misteri Iklan Prabowo di Bioskop, Siapa yang Bayar saat Tarifnya Terungkap?

Suara.com - Klaim pemerintah bahwa penayangan iklan kinerja kabinet Presiden Prabowo Subianto di jaringan bioskop Cinema XXI tidak mengeluarkan biaya sepeser pun atau nol rupiah, kini berhadapan dengan skeptisisme publik yang tajam.

Alih-alih meredam kontroversi, pernyataan tersebut justru memicu perdebatan baru yang lebih dalam, terutama setelah seorang warganet membongkar dugaan tarif komersial untuk pemasangan iklan di layar bioskop.

Kegaduhan ini bermula dari respons publik terhadap pernyataan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, yang menganggap kemunculan iklan pemerintah di bioskop sebagai hal yang lumrah dan tidak melanggar aturan.

Namun, pernyataan ini gagal memuaskan rasa penasaran publik mengenai aspek pembiayaannya.

Puncak dari rasa curiga publik terjadi ketika sebuah unggahan di media sosial menjadi viral.

Unggahan tersebut tidak hanya berisi kritik, tetapi juga melampirkan bukti kuat berupa katalog harga pemasangan iklan di berbagai studio Cinema XXI di seluruh Indonesia.

Data tersebut seolah menjadi antitesis dari narasi gratis yang dibangun pemerintah.

Dalam katalog yang beredar, terungkap bahwa biaya pemasangan iklan di bioskop memiliki nilai komersial yang signifikan dan bervariasi tergantung lokasi.

Sebagai contoh, untuk menayangkan iklan di bioskop Jayapura, Papua, tarif yang tertera adalah Rp35 juta. Sementara itu, di Sorong XXI, biayanya sedikit lebih rendah, yakni Rp19 juta.

Baca Juga: Kontroversi Iklan Prabowo Muncul di Bioskop, XXI Beri Klarifikasi Ini

Bahkan di jantung ibu kota, seperti di Metropole XXI Jakarta, tarifnya mencapai Rp33  juta per periode tayang.

Data inilah yang menjadi senjata utama warganet untuk mempertanyakan klaim pemerintah.

Menanggapi skeptisisme ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, tetap teguh pada pendiriannya.

Ia menegaskan bahwa penayangan iklan tersebut murni hasil kolaborasi tanpa transaksi finansial.

"Kuncinya komunikasi yang baik dengan berbagai kelompok masyarakat yang ingin mendukung sosialisasi capaian-capaian pemerintah," jelas Hasan.

Begitu juga dengan pihak XXI yang mengaku video itu merupakan bagian dari iklan layanan masyarakat. 

Corporate Secretary Cinema XXI Indah Tri Wahyuni dalam keterangan resmi mengaku iklan itu ditayangkan karena XXI menyediakan ruang penyampaian informasi publik lewat layar lebar.

"Terkait hal ini yang dapat kami sampaikan bahwa Cinema XXI menyediakan ruang bagi penyampaian informasi publik dari pemerintah, dalam bentuk iklan layanan masyarakat (ILM)," terangnya melalui keterangan resmi, Senin 15 September 2025.

Namun, penjelasan ini menyisakan pertanyaan besar.

Kontras antara klaim nol rupiah dari Istana dengan bukti tarif komersial yang beredar luas telah menciptakan jurang persepsi.

Publik kini menuntut transparansi lebih, bertanya-tanya apakah ada bentuk kompensasi lain yang diberikan, atau apakah ini merupakan bentuk dukungan korporasi yang perlu diungkap secara jelas mekanismenya.

Polemik ini pun bergeser dari sekadar kelayakan iklan politik di ruang hiburan, menjadi sorotan tajam terhadap transparansi dan akuntabilitas penggunaan fasilitas publik dan relasi kuasa antara pemerintah dan sektor swasta.