Suara.com - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, akan mengkaji mengenai usulan dimundurkannya jam masuk sekolah di Jakarta menjadi pukul 09.00 WIB. Usulan ini sendiri diajukan dalam upaya mengurangi kemacetan di pagi hari, terutama pada saat jam masuk sekolah yaitu pukul 06.00 WIB.
"Memang ada usulan itu, tapi akan kita kaji lagi. Ada usulan, kenapa masuknya enggak jam 09.00. Alasannya, kan kalau jam 09.00 WIB enggak terlalu pagi, bisa sekalian mengurangi macet," kata Ahok, di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (26/3/2014).
"Kalau masuk pagi, jam 06.00 misalnya, kadang-kadang jam 05.00 WIB sudah jalan. Bisa enggak mandi tuh anak," tambah Ahok sambil tertawa.
Namun begitu, Ahok mengaku belum bisa berkesimpulan atas usulan itu. Sebab menurutnya, kemacetan di Jakarta belum tentu bisa terurai dengan mengubah jam masuk anak sekolah menjadi pukul 09.00 WIB. "Tapi jam 09.00 itu juga kan kadang macet," katanya.
Analisis sementara Ahok, kemacetan rata-rata terjadi lantaran aktivitas antar-jemput siswa. Oleh karena itu menurutnya, guna memotong jarak perjalanan para siswa, dia meminta untuk menggunakan sistem rayonisasi bagi sekolah.
"Kan (macet) ini masalahnya yang nganter-nganter anak sekolahnya kan. Menurut saya, mending dirayonisasikan. Yang (tinggal) di Tangsel (Tangerang Selatan), sekolah di Tangsel," ujar Ahok.
Untuk mengurangi kegiatan antar-jemput siswa itu pula, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menurutnya, juga telah menyediakan bus sekolah. Namun, menurut Ahok lagi, bus sekolah juga masih kurang efektif, karena jumlahnya masih minim.
"Sebenarnya (kalau soal angkutan siswa) teorinya gampang. Kalau bus umum cukup, gampang. Pelajar tinggal naik bus umum, kan tinggal bayarnya pakai kartu potongan elektronik. Tapi kan sistemnya belum jalan. Nah, ini kan masih pakai sistem (bayar) kontan," terangnya.
Ahok kemudian malah menyinggung soal bus TransJakarta yang hingga saat ini belum juga menggunakan sistem potongan elektronik. Menurutnya pula, sebelum jauh memikirkan solusi soal murid sekolah, masalah pelayanan transportasi umum dahulu yang harusnya dibenahi.
"TransJakarta sampai sekarang belum jalan pake kartu elektronik. Kita benahin dulu, baru nanti masalah anak sekolah kita kendalikan sendiri," tuturnya.
Berita Terkait
-
Harapan Baru Ahmad Lutfi, Bisa Kembali Bersekolah Lewat Sekolah Rakyat
-
Mensos Gus Ipul Berencana Temui KPK Besok, Laporkan Proses Pengadaan di Sekolah Rakyat
-
Siswa Sekolah Rakyat Aceh Besar Bagikan Takjil Gratis
-
Rindu yang Terbayar: Perjuangan Mudik Guru Sekolah Rakyat Kepulauan Anambas
-
Anisa dan Kisah Toleransi Ramadan di Sekolah Rakyat Kupang
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli
-
Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat
-
Gus Ipul Pastikan Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Transparan
-
Tutup Program Magang Kemendagri Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Penguatan Karakter
-
Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor
-
Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun
-
Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?
-
Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah
-
BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar
-
LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi