Suara.com - DPD Partai Demokrat Kota Surabaya, Jawa Timur, memprotes keras adanya salah cetak dalam kertas suara form B1 untuk DPRD kota, di mana untuk nomor urut Partai Demokrat yang seharusnya nomor 6 menjadi 7.
"Saya sudah protes ke KPU Surabaya sepekan lalu. Tapi kenapa kok tidak segera diantisipasi sehingga masih ditemukan kekeliruan di sejumlah TPS," kata Ketua DPC Partai Demokrat Surabaya Dadik Risdariyanto kepada Antara di Surabaya, Rabu (9/4/2014).
Menurut dia, pada saat pihaknya protes, pihak KPU Surabaya mengakui adanya salah cetak dan bersedia untuk menempel stiker di nomor urut yang salah tersebut. Hanya saja, lanjut dia, hal itu tidak dilakukan KPU secara serius sehingga masih banyak ditemukan surat suara yang belum ditempel stiker.
"Ada surat suara yang salah hanya dicoret dengan bolpoin dari nomor 6 diganti 7. Tapi juga ada yang tidak dicoret sama sekali," katanya.
Saat ditanya TPS daerah mana saja yang banyak kekeliruan, Dadik mengatakan berdasarkan informasi yang diterimanya dari caleg DPRD Kota Surabaya Dedy Prasetyo kesalahan terjadi di Kecamatan Wiyung dan caleg DPRD Kota Agus Susmianto di Tambaksari.
Atas kesalahan ini, kata dia, Partai Demokrat Surabaya merasa dirugikan. Untuk itu, pihaknya akan mempermasalahkan hal ini sebagai pelanggaran.
Caleg DPRD Surabaya Dedy Prasetyo membenarkan hal itu. Ia mengatakan pihaknya menyayangkan kurang sigapnya KPU dalam mengatasi kesalahan cetak ini. "Apalagi itu dicoret. Itu tidak boleh bisa diusut secara pidana," katanya.
Sementara itu, Ketua KPU Surabaya Eko Waluyo hingga saat ini belum bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi melalui ponselnya terdengar nada sibuk. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Muhammad Rullyandi Sebut Polri Harus Lepas dari Politik Praktis, Menuju Paradigma Baru!
-
Kaesang Blak-blakan Target PSI di Pemilu 2029: Ini Momentum Pembuktian Kami!
-
Kaesang Blak-blakan Soal Cacian PSI: Kita Ini Gajah, Biarkan Saja!
-
Jelang HUT ke-11, Kaesang Sebut PSI Masuki Era Baru dan Siapkan Strategi AI untuk Pemilu 2029
-
4 Film Korea Terbaik Tentang Bobroknya Pemerintahan Otoriter
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 7 Bedak Padat yang Awet untuk Kondangan, Berkeringat Tetap Flawless
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Rekomendasi Tablet dengan Slot SIM Card, Cocok untuk Pekerja Remote
- 7 Rekomendasi HP Murah Memori Besar dan Kamera Bagus untuk Orang Tua, Harga 1 Jutaan
Pilihan
-
Pertemuan Mendadak Jusuf Kalla dan Andi Sudirman di Tengah Memanasnya Konflik Lahan
-
Cerita Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Jenuh Dilatih Guardiola: Kami seperti Anjing
-
Mengejutkan! Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Resmi Pensiun Dini
-
Kerugian Scam Tembus Rp7,3 Triliun: OJK Ingatkan Anak Muda Makin Rawan Jadi Korban!
-
Ketika Serambi Mekkah Menangis: Mengingat Kembali Era DOM di Aceh
Terkini
-
Kondisi Terkini Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta: Masih Lemas, Polisi Tunggu Lampu Hijau Dokter
-
Duka Longsor Cilacap: 16 Nyawa Melayang, BNPB Akui Peringatan Dini Bencana Masih Rapuh
-
Misteri Kematian Brigadir Esco: Istri Jadi Tersangka, Benarkah Ada Perwira 'W' Terlibat?
-
Semangat Hari Pahlawan, PLN Hadirkan Cahaya Bagi Masyarakat di Konawe Sulawesi Tenggara
-
Diduga Rusak Segel KPK, 3 Pramusaji Rumah Dinas Gubernur Riau Diperiksa
-
Stafsus BGN Tak Khawatir Anaknya Keracunan karena Ikut Dapat MBG: Alhamdulillah Aman
-
Heboh Tuduhan Ijazah Palsu Hakim MK Arsul Sani, MKD DPR Disebut Bakal Turun Tangan
-
Pemkab Jember Kebut Perbaikan Jalan di Ratusan Titik, Target Rampung Akhir 2025
-
Kejagung Geledah Sejumlah Rumah Petinggi Ditjen Pajak, Usut Dugaan Suap Tax Amnesty
-
Kepala BGN Soal Pernyataan Waka DPR: Program MBG Haram Tanpa Tenaga Paham Gizi