Suara.com - DPD Partai Demokrat Kota Surabaya, Jawa Timur, memprotes keras adanya salah cetak dalam kertas suara form B1 untuk DPRD kota, di mana untuk nomor urut Partai Demokrat yang seharusnya nomor 6 menjadi 7.
"Saya sudah protes ke KPU Surabaya sepekan lalu. Tapi kenapa kok tidak segera diantisipasi sehingga masih ditemukan kekeliruan di sejumlah TPS," kata Ketua DPC Partai Demokrat Surabaya Dadik Risdariyanto kepada Antara di Surabaya, Rabu (9/4/2014).
Menurut dia, pada saat pihaknya protes, pihak KPU Surabaya mengakui adanya salah cetak dan bersedia untuk menempel stiker di nomor urut yang salah tersebut. Hanya saja, lanjut dia, hal itu tidak dilakukan KPU secara serius sehingga masih banyak ditemukan surat suara yang belum ditempel stiker.
"Ada surat suara yang salah hanya dicoret dengan bolpoin dari nomor 6 diganti 7. Tapi juga ada yang tidak dicoret sama sekali," katanya.
Saat ditanya TPS daerah mana saja yang banyak kekeliruan, Dadik mengatakan berdasarkan informasi yang diterimanya dari caleg DPRD Kota Surabaya Dedy Prasetyo kesalahan terjadi di Kecamatan Wiyung dan caleg DPRD Kota Agus Susmianto di Tambaksari.
Atas kesalahan ini, kata dia, Partai Demokrat Surabaya merasa dirugikan. Untuk itu, pihaknya akan mempermasalahkan hal ini sebagai pelanggaran.
Caleg DPRD Surabaya Dedy Prasetyo membenarkan hal itu. Ia mengatakan pihaknya menyayangkan kurang sigapnya KPU dalam mengatasi kesalahan cetak ini. "Apalagi itu dicoret. Itu tidak boleh bisa diusut secara pidana," katanya.
Sementara itu, Ketua KPU Surabaya Eko Waluyo hingga saat ini belum bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi melalui ponselnya terdengar nada sibuk. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Perempuan Masih Jadi Objek Politik? Kritik Pedas Mahasiswi untuk Demokrasi Indonesia
-
Arsitektur Sunyi 'Kremlin', Ruang Siksa Rahasia Orba yang Sengaja Dilupakan
-
Menyusuri Jejak Ingatan yang Memudar, Penjara Tapol PKI di Jakarta
-
Sejarah G30S/PKI di Mata Berbagai Generasi: Gen Z Merinding Lihat Adegan Penyiksaan Jenderal
-
Aneh! Pakar Hukum Tata Negara Kritik Keras Prabowo soal IKN Jadi Ibu Kota Politik
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
3 Rekomendasi HP 1 Jutaan Baterai Besar Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Menkeu Purbaya Pernah Minta Pertamina Bikin 7 Kilang Baru, Bukan Justru Dibakar
-
Dapur MBG di Agam Dihentikan Sementara, Buntut Puluhan Pelajar Diduga Keracunan Makanan!
-
Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
-
Harga Emas Antam Terpeleset Jatuh, Kini Dibanderol Rp 2.235.000 per Gram
Terkini
-
Periksa Saksi dari Asosiasi Travel Haji, KPK Temukan Penyalahgunaan Kuota Petugas Haji
-
Keracunan Massal MBG, FSGI: Itu Kesalahan Badan Negara, Korban Berhak Tuntut Ganti Rugi
-
Detik-detik Ibu Muda di Cipete Bikin Geger: Mules Keluar Bayi, Refleks, Dibuang ke Saluran Air
-
Menteri Hukum Sahkan Kepengurusan PPP Kubu Mardiono, Nasib Kubu Agus Suparmanto di Ujung Tanduk?
-
DPR RI Sahkan Revisi UU BUMN, Kini Kementerian Resmi Berubah Jadi Badan Pengaturan BUMN
-
Kepala BGN Akui Risiko di Program Makan Bergizi Gratis: Regulasi Lemah Hingga Konflik Kepentingan
-
Borok Baru Terkuak, KPK Endus Kuota Petugas Haji 2024 Juga Jadi Bancakan
-
Suara Netizen Lebih Kuat: Densu Batal Tayangkan Podcast Nurul Sahara Usai Ditolak Warganet
-
Fakta-fakta Kebakaran Hunian Pekerja IKN, Ratusan Orang Terdampak
-
Diikat Warga saat Tertangkap, Viral Polisi Pura-pura Beli Tomat Jambret Kalung Pedagang!