Suara.com - DPD Partai Demokrat Kota Surabaya, Jawa Timur, memprotes keras adanya salah cetak dalam kertas suara form B1 untuk DPRD kota, di mana untuk nomor urut Partai Demokrat yang seharusnya nomor 6 menjadi 7.
"Saya sudah protes ke KPU Surabaya sepekan lalu. Tapi kenapa kok tidak segera diantisipasi sehingga masih ditemukan kekeliruan di sejumlah TPS," kata Ketua DPC Partai Demokrat Surabaya Dadik Risdariyanto kepada Antara di Surabaya, Rabu (9/4/2014).
Menurut dia, pada saat pihaknya protes, pihak KPU Surabaya mengakui adanya salah cetak dan bersedia untuk menempel stiker di nomor urut yang salah tersebut. Hanya saja, lanjut dia, hal itu tidak dilakukan KPU secara serius sehingga masih banyak ditemukan surat suara yang belum ditempel stiker.
"Ada surat suara yang salah hanya dicoret dengan bolpoin dari nomor 6 diganti 7. Tapi juga ada yang tidak dicoret sama sekali," katanya.
Saat ditanya TPS daerah mana saja yang banyak kekeliruan, Dadik mengatakan berdasarkan informasi yang diterimanya dari caleg DPRD Kota Surabaya Dedy Prasetyo kesalahan terjadi di Kecamatan Wiyung dan caleg DPRD Kota Agus Susmianto di Tambaksari.
Atas kesalahan ini, kata dia, Partai Demokrat Surabaya merasa dirugikan. Untuk itu, pihaknya akan mempermasalahkan hal ini sebagai pelanggaran.
Caleg DPRD Surabaya Dedy Prasetyo membenarkan hal itu. Ia mengatakan pihaknya menyayangkan kurang sigapnya KPU dalam mengatasi kesalahan cetak ini. "Apalagi itu dicoret. Itu tidak boleh bisa diusut secara pidana," katanya.
Sementara itu, Ketua KPU Surabaya Eko Waluyo hingga saat ini belum bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi melalui ponselnya terdengar nada sibuk. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Rekomendasi Saham Saat IHSG Anjlok Parah dan Ketidakpastian Politik
-
KPK Beberkan 1.720 Laki-laki Terjerat Korupsi, Perempuan Lebih 'Tahan Iman'?
-
Menkum Supratman Sebut Revisi UU Pemilu Belum Urgen Dibahas: Masih Bisa Pakai yang Lama
-
Pengamat Soroti Komunikasi Pemerintah, Optimisme Tak Nyambung dengan Realitas Rakyat
-
Prabowo Diminta Kurangi Pidato Politik demi Jaga Stabilitas Ekonomi dan Redam Kekhawatiran Investor
Terpopuler
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- 3 Sampo yang Mengandung Niacinamide untuk Atasi Rambut Rontok dan Ketombe
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
- 4 Bedak Padat Wardah yang Tahan 12 Jam, Coverage Tinggi dan Nyaman Dipakai Seharian
Pilihan
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status 'Cucu Nabi' demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
Terkini
-
Jemaat Dibubarkan Saat Ibadah, Bantul Telusuri Legalitas Gedung Sewa Gereja Misi Sejahtera
-
Cuma Jeda 24 Menit! Dua KRL Rangkasbitung Diteror Pelemparan Batu, Pelaku Masih Misterius
-
Guru dan Kaposyandu Kini Jadi 'Mata-mata' BGN, Pantau Langsung Kualitas MBG
-
Daftar Tersangka Kasus Bea Cukai: Dari Pejabat Elite hingga Bos Korporasi
-
Respons Janji Prabowo, DPR Minta Hapus Klasterisasi Guru dan Jadikan Semua PNS!
-
Pleidoi Menohok Noel: Bela Buruh Diperas, Malah Dituduh Memeras
-
Riset: 80 Persen Warga Pesisir Alami Penurunan Pendapatan Akibat Krisis Iklim
-
Muncul di Mabes Polri, Waka BGN Sony Sanjaya Jawab Isu Panas Kena OTT
-
Menyesal Pernah Jadi Wamenaker, Noel Ebenezer: Pedih Sekali Saya Dapat Jabatan Ini
-
Penasihat Hukum Klaim Noel Ebenezer Ada di Waktu dan Tempat yang Salah dalam Kasus K3