Caleg dari Partai Amanat Nasional (PAN), Anselmus Petrus Youw, nekat menutup jalan masuk Perumahan Satpol PP dengan balok kayu, karena warga setempat tidak memilih dirinya saat Pemilu 2014.
"Benar, Anselmus memblokir perumahan karena warga setempat tidak memilih dia," kata anggota Panitia Pengawas Pemilu Distrik Nabire, Micky.
Ia juga menambahkan bahwa mantan bupati Nabire itu merasa kecewa karena sudah memberikan tanahnya untuk pembangunan perumahan, namun warga setempat tidak `mencoblosnya.
Bersama puluhan pendukungnya, dia menutup gapura masuk perumahan di Kampung Wadio, Kelurahan Bumi Wonorejo, Nabire, Papua. Mereka merusak pangkalan ojek dan kantor kepala desa. Massa juga sempat mengancam petugas TPS dan ketua RT setempat agar perolehan suara caleg yang didukungnya lebih banyak.
"Beberapa orang masuk rumah sakit," kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Sulistyo Pudjo. Warga setempat ketakutan. Mereka tak berani keluar rumah. Situasi mereda setelah aparat keamanan bersiaga di lokasi.
Tak hanya itu, caleg yang gagal ada juga yang nekat bunuh diri dan nyaris terjadi pertumpahan darah.
Tindakan nekat dan tragis tersebut dilakukan oleh seorang ibu muda dengan inisial S yang gagal menjadi caleg. Anggota sebuah partai asal kota Banjar, Jabar ini memilih bunuh diri saat dia tidak berhasil menjadi calon anggota dewan.
Perempuan itu mencalonkan diri untuk Dapil I kota Banjar dengan nomor urut 8. Namun saat mengetahui dia gagal, depresi dan bisikan setan membuat S bunuh diri dan mayatnya ditemukan di sebuah saung bambu di Dusun Limusnunggal, Desa Bangunjaya, Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Ciamis.
Sementara di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, tepatnya di Dusun Shebuh, Desa Tobadung, Kecamatan Klampis, ada seorang caleg jadi provokator kericuhan setelah mengetahui dirinya kalah di Pemilu 2014.
Kejadian bermula ketika caleg NasDem, Abdul Azis, mengecek TPS 3 di Dusun Shebah. Gerak-gerik Aziz dicurigai oleh H Halim yang merupakan caleg dari Gerindra.
Perselisihan terjadi di antara kedua caleg tersebut. Halim mengeluarkan celurit yang dibawanya dan menantang duel Abdul Azis. "Namun dapat dipisahkan oleh Kapolsek, Kasat Narkoba, sehingga mereka bisa menahan diri dan didamaikan," kata Kadiv Humas Ronny F Sompie.
Tak Siap Kalah
Sementara di Banda Aceh, para caleg yang gagal bersembunyi di rumah ketua partai. Enam calon wakil rakyat lokal tak berani pulang ke rumah lantaran mereka belum bisa membayar uang saksi yang diordernya menjaga TPS.
Salah satu caleg, Junaidi, mengaku kerap mendapat telepon dan menerima pesan singkat dari para saksi. Ia sebenarnya ingin melunasi honor saksi. Hanya saja, ia tidak punya uang. Apalagi, berdasarkan penghitungan suara internal, ia kalah. "Sekarang kami terpaksa harus menginap di rumah ketua partai.
Ketua DPD Partai Hanura Banda Aceh, Abdul Jabar mengaku belum mampu membayar honor saksi karena dana dari DPP Hanura belum dikirim. Hingga saat ini, dia berusaha mencari solusi atas kejadian ini dan berharap ada kucuran dana.
Membagi-bagikan uang dikira menjadi salah satu cara untuk menarik simpati dan itulah yang dilakukan salah satu caleg parpol (Y) di kota Bogor. Saat kampanye, Y meminta bantuan tim suksesnya yakni SB untuk memberikan ratusan buku tabungan di Kampung Muara, Kelurahan Pasirjaya, Kecamatan Bogor Barat senilai Rp50.000 setiap buku.
Saat itu Y sangat pede bisa meraih suara. Nyatanya, ketika pemilu usai dan suara dihitung, dari total DPT yang ada 900 suara, Y hanya meraih di bawah 10 suara. Mungkin Y akhirnya menyadari apa arti pemberi harapan palsu (PHP). Dia kemudian menarik lagi buku tabungan yang sempat dibagi-bagikan itu.
Tekanan saat gagal menjadi caleg memang besar, apalagi jika mengingat besarnya uang yang harus dikeluarkan dan bingung untuk membayarnya. Banyak yang terkena stres berat seperti dialami caleg dari Tangerang ini.
Lelaki dari Dapil Tangerang berusia 40 tahun itu langsung marah-marah saat tahu bahwa dia kalah dalam pemilu. Bahkan sore harinya usai pencoblosan, dia langsung stres dan merangkak di pinggir jalan sambil membawa cangkir meminta uang kepada setiap orang yang lewat. Kalimat yang diucapkannya: "Kembalikan uang saya."
Caleg non anggota legislatif memang rentan mengalami depresi pasca-Pemilu 2014. Sebab hampir seluruh biaya kampanye sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Pemilu Nomor 8 tahun 2012, dibebankan pada caleg yang maju.
Menurut anggota Komisi IX DPR Poempida Hidayatulloh, fenomena caleg stres karena gagal menjadi anggota dewan akan ditanggung oleh negara sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009.
Menjadi anggota dewan ternyata menjadi impian banyak orang dan mereka rela berkorban apapun untuk mewujudkan mimpi itu. Sayangnya, mereka siap menang tetapi tidak siap kalah. Tak heran bila streslah yang didapat. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
- 5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
Pilihan
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
Terkini
-
Taruna Akmil akan Dampingi Siswa Sekolah Rakyat Belajar Mandiri di Asrama Selama 5 Hari
-
Tak Lagi 'Macan Ompong', RUU HAM Beri Komnas HAM Kewenangan Penyidikan
-
Menuju Kota Global, Jakarta Kejar Target Bebas Buang Air Sembarangan
-
Jangan Terkecoh! Pendakian Gunung Merapi Masih Ditutup, Abaikan Ajakan di Medsos
-
Jadi Otak Penyekapan, Bos Percetakan di Senen Perintahkan Anak Buah Pasung Kaki Korban
-
Bertemu Dony Oskaria, KPK Minta Pejabat BUMN Bandel Tak Lapor LHKPN Disanksi
-
Gelar Budaya Jokowi Disorot, Dinilai Jadi 'Senjata' Politik Incar Masyarakat Paternalistik
-
Satu Tahun Menuju 5 Abad, Apakah Jakarta Sudah Layak Kota Global?
-
Sekjen Golkar: Pasar Tak akan Goyang Hanya Karena Gaya Pidato Prabowo
-
Rp1,1 Triliun Anggaran Pendidikan Jakarta Tak Terserap, DPRD: Harusnya Bisa untuk Sekolah Gratis