Suara.com - Jaringan televisi satelit asal Qatar, Al Jazeera, menuntut ganti rugi sebesar 150 juta Dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp1,7 triliun dari pemerintah Mesir. Tuntutan itu diajukan karena pemerintah Mesir dianggap merugikan investasi yang mereka tanamkan di negeri tersebut.
Dokumen berisi rincian tuntutan tersebut diajukan Al Jazeera melalui seorang pengacaranya kepada seorang perwakilan pemerintah Mesir. Menurut Cameron Doley, pengacara yang menangani kasus tersebut, sejak Presiden Mesir Muhammad Mursi tumbang dari kekuasaan, Al Jazeera dan para jurnalisnya selalu menjadi bulan-bulanan pemerintah dan juga warga.
"Al Jazeera menanamkan dana yang besar di Mesir. Kampanye oleh pemerintahan militer ini merugikan investasi tersebut. Mesir berkewajiban, berdasarkan undang-undang internasional, untuk membayar kompensasi yang adil dan cepat," kata Doley.
Pemerintah Mesir punya waktu enam bulan untuk membayar kompensasi tersebut, atau dihadapkan pada dewan internasional. Hingga saat ini belum ada tanggapan dari pemerintah Mesir.
Al Jazeera adalah media yang didanai oleh pemerintah Qatar. Qatar diketahui salah satu pendukung pemerintahan Muhammad Mursi yang notabene tokoh Ikhwanul Muslimin. Pasca penggulingan Mursi oleh militer, Ikhwanul Muslimin dinyatakan sebagai organisasi teroris. Al Jazeera dan jurnalisnya pun kerap mendapat perlakuan tidak adil.
Tiga jurnalis Al Jazeera diadili di Mesir atas tuduhan membantu anggota "organisasi teroris melalui pemberitaan mereka. Tak cuma itu, awal tahun ini, seorang jaksa Mesir menuduh para jurnalis Al Jazeera menyebarkan kebohongan yang membahayakan kepentingan nasional. Mereka juga dituduh menyalurkan bantuan uang, peralatan, dan informasi kepada 16 warga Mesir. Para jurnalis, yang merupakan orang asing, juga dituduh menggunakan alat penyiaran yang tidak berizin. (Reuters)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Puluhan Siswa SD di Agam Diduga Keracunan MBG, Sekda: Dapurnya Sama!
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
Terkini
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol
-
DPRD DKI Sidak 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pendapatan Rp70 M per Tahun
-
Patok di Wilayah IUP PT WKM Jadi Perkara Pidana, Pengacara: Itu Dipasang di Belakang Police Line
-
Divonis 16 Tahun! Eks Dirut Asabri Siapkan PK, Singgung Kekeliruan Hakim
-
Eks Dirut PGN Ditahan KPK! Terima Suap SGD 500 Ribu, Sempat Beri 'Uang Perkenalan'
-
Ikutilah PLN Journalist Awards 2025, Apresiasi Bagi Pewarta Penggerak Literasi Energi Nasional
-
Soal Arahan Jokowi Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Gus Yasin: PPP Selalu Sejalan dengan Pemerintah