Suara.com - Politisi muda Partai Golkar Poempida Hidayatulloh mengecam pernyataan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung yang menyebut, kader Golkarpendukung Jokowi-JK harus dipecat.
Dari rilis yang diterima suara.com, Rabu (21/5/2014), Poempida menyatakan pernyataan Akbar tidak sesuai dengan azas non-diskriminatif Partai Golkar.
"Salah satu platform Partai Golkar itu adalah non-diskriminatif. Oleh karena itu saya sangat kaget dengan statement Bang Akbar Tanjung tentang ‘siapa yang mendukung Jokowi JK harus dipecat, tetapi JK sebagai Cawapres tidak perlu dipecat’," kata Poempida.
Dia menerangkan, apa yang disebut oleh Akbar mengenai loyalitas menjadi sumir. Sebab, kebijakan partai bukanlah kebijakan Ketua Umum Partai.
"Apakah yang dimaksud itu loyalitas pada kewibawaan partai atau kebijakan seorang Ketua Umum. Karena jelas Partai Golkar dalam berbagai sudut pandang AD/ART tidak dapat dipersonifikasi oleh seorang Ketua Umum," tambahnya lagi.
Akbar Tandjung sempat menyarankan Ketum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) agar memecat kadernya yang membelot mendukung Jokowi-JK.
"Kalau dia terpilih menjadi cawapres Jokowi ya boleh-boleh saja. Enggak usah keluar (dari Golkar). Tentu identitas yang terkait organisasi, tidak boleh digunakan," tutur Akbar di kediamannya, Jalan Purnawarman, Jakarta Selatan, Selasa (20/5/2014).
Keputusan Ical mendukung pasangan Prabowo-Hatta Rajasa pada detik-detik terakhir deklarasi dan pendaftaran capres dan cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mendapat dukungan dari kader muda golkar.
Sekitar 30 orang kader muda kemarin mendeklarasikan dukungan buat Jokowi-Jusuf Kalla (JK).
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
Terkini
-
Pigai Akui Uang Pribadi Terkuras karena Kementerian HAM Tak Punya Anggaran Bansos
-
Saksi Ungkap Ada Uang Nonteknis dan Uang Apresiasi dalam Pengurusan Sertifikasi K3 di Kemnaker
-
Pedagang Kota Tua Terpaksa 'Ngungsi' Imbas Syuting Film Lisa BLACKPINK: Uang Kompensasi Nggak Cukup!
-
Sri Raja Sacandra: UU Polri 2002 Lahir dari Konflik Kekuasaan, Bukan Amanah Reformasi
-
Prabowo Wanti-wanti Pimpinan yang Akali BUMN Segera Dipanggil Kejaksaan
-
Natalius Pigai Bangga Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB: Sebut Prestasi Langka di Level Dunia
-
Nadiem Kaget Banyak Anak Buahnya Terima Gratifikasi di Kasus Chromebook: Semuanya Mengaku
-
Tangis Nenek Saudah Pecah di Senayan: Dihajar Karena Tolak Tambang, Kini Minta Keadilan
-
Guntur Romli Kuliti Jokowi: Demi PSI, Dinilai Lupa Rakyat dan Partai Sendiri
-
Saksi Ungkap Alur Setoran Uang Pemerasan K3 Sampai ke Direktur Jenderal Kemenaker