Suara.com - Ketua Tim Pemenangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), Tjahjo Kumolo, menekankan bahwa Jokowi-JK tidak menolak wacana pemekaran wilayah Papua. Apalagi bila hal itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
"Kami tidak menolak, kalau pemekaran mengarah ke peningkatan kesejahteraan (masyarakat Papua). Ke depan, minimal satu-dua provinsi lagi. Kalau perlu ada pangkalan TNI di perbatasan sana, yang diperkuat dengan pembangunan infrastruktur," kata Tjahjo, di sela-sela acara "Deklarasi Pemilu Berintegritas dan Damai" di Jakarta, Selasa (3/6/2014) malam.
Tjahjo mengatakan, Jokowi sendiri sudah memiliki tekad untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali masyarakat di wilayah timur negeri ini.
"Namun, pemekaran Papua sekali lagi harus ditelaah secara intensif. Dilihat lagi dari jumlah penduduknya, luas wilayahnya, tingkat pengembangan industrinya. Jangan sampai pemekaran (malah) membebankan APBN," ujar Tjahjo lagi.
Lebih jauh, Tjahjo mengatakan bahwa Jokowi akan mengawali kampanyenya ke Papua selama dua hari, dalam waktu dekat. Sementara itu JK akan mengawali kampanyenya dari wilayah Aceh. Nantinya menurutnya, Jokowi-JK akan mengakhiri kampanye di pertengahan wilayah Indonesia, di kawasan-kawasan padat penduduk. (Antara)
Berita Terkait
-
Prabowo Berduka Atas Gugurnya Tiga Prajurit TNI di Lebanon
-
Presiden Prabowo Teken Kerja Sama Ekonomi Rp 370 T dengan Jepang
-
MoU Indonesia-Jepang: 10 Proyek Kerja Sama Investasi dengan Nilai Rp 392,7 Triliun
-
Jaksa Agung Didesak Turun Tangan Seret Penyiram Air Keras Andrie Yunus ke Peradilan Umum
-
Harga BBM Bakal Naik, Bahlil: Presiden Masih Pikirkan Rakyat Kecil!
Terpopuler
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
- Foto Pangakalan Militer AS di Arab Saudi Hancur Beredar, Balas Dendam Usai Trump Hina MBS
Pilihan
-
Swasta Diimbau Ikut WFH, Tak Ada Sanksi Menanti
-
Habib Rizieq Shihab: Umat Islam Sunni dan Syiah Harus Bersatu Lawan AS-Israel
-
Kepulangan Jenazah Praka Farizal dari Lebanon ke Kulon Progo Diestimasikan Tiba Jumat Lusa
-
Update Tarif Listrik per kWh April 2026, Apakah Ada Kenaikan Harga?
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
Terkini
-
Teknologi Penangkap Gas di Peternakan Bisa Picu Emisi Besar Jika Bocor, Bagaimana Solusinya?
-
Bahan Baku Plastik dari Timur Tengah Terganggu, RI Cari Alternatif ke Amerika, Afrika hingga India
-
Menaker Yassierli Sebut Industri Kreatif Ideal untuk Jadi Laboratorium Magang Nasional
-
Bukan Gencatan Senjata, Iran Ajukan 5 Poin Krusial Akhiri Perang Permanen dan Total
-
Kejagung Geledah Kantor KSOP Kalsel dan Kalteng Terkait Kasus Korupsi Samin Tan
-
Soal WFH ASN Jumat, Legislator PDIP Beri Sindiran: Saya Bingung, Apa Dasarnya Memilih Long Weekend?
-
Cara Memperbaiki Data NISN yang Salah dan Tidak Sesuai
-
3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Gibran Sampaikan Duka Cita: Saya Dukung Penuh Investigasi PBB
-
Masih Berlangsung, KPK Geledah Rumah Ono Surono di Kasus Suap Ijon Bekasi
-
Deforestasi Indonesia Melonjak 66 Persen di 2025, Papua hingga Kalimantan Paling Terdampak