Suara.com - Ketua Pengurus Pusat Lembaga Ta’mir Masjid Nahdlatul Ulama (LTMNU) Abdul Manan mengimbau seluruh masjid di Indonesia untuk menjaga netralitas fungsinya sebagai tempat ibadah dan pemberdayaan umat menjelang pemilihan umum presiden 2014.
“Masjid adalah tempat yang netral. Tidak boleh dibuat kampanye. Karena masjid merupakan tempat berkumpulnya jamaah dari berbagai macam golongan dan aspirasinya bermacam-macam,” ujar Ketua PP LTMNU KH Abdul Manan A Ghani, seperti dilansir dari laman resmi NU.
Manan juga menyayangkan adanya kampanye fitnah bernuansa SARA yang dikumandangkan melalui tempat ibadah umat Islam ini. Menurut dia, pengurus masjid semestinya dapat mencegah hal tersebut melalui penyeleksian khotib atau dai yang ada di sana.
“Tidak ada contoh dari Nabi untuk memusuhi golongan lain, apalagi black campaign (kampanye fitnah). Masak orang yang benar-benar Islam, benar-benar haji, diplesetkan sebaliknya. Tidak benar itu,” tuturnya.
Kalaupun masjid menjadi tempat pembicaraan politik, lanjut Manan, materi yang disampaikan mestinya bersifat normatif saja, tidak menyudutkan atau mendukung salah satu pihak.
“Mungkin mengenalkan bahwa tasharruful imam alar ra’iyyah manuthun bil mashlahah (kebijakan pemimpin tergantung pada kemaslahatan umat). Yang begini tidak apa-apa,” paparnya.
Menurut dia, masjid bisa menjadi sarana pengembangan dakwah, pendidikan, bahkan ekonomi, namun bukan politik praktis. “Lebih baik pengurus masjid menyiapkan bagaimana memakmurkan masjid menghadapi Ramadhan, daripada harus kampanye fitnah,” katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
Terkini
-
Kejagung Sita Uang Tunai dan Emas di Kantor Tersangka TPPU Zarof Ricar
-
Amerika Serikat Siapkan 10.000 Tentara Tambahan Antisipasi Perang Lanjutan Melawan Iran
-
Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di UBL Memanas, Dosen Terduga Pelaku Laporkan Balik Mahasiswi
-
Walhi Soroti Pertemuan Satgas PKH dengan Gubernur Sherly Tjoanda, Ada Apa?
-
RUU Pemilu Jadi Tarik Ulur: Demokrat Nilai Tak Perlu Buru-Buru, Golkar Minta Segera Dibahas
-
Israel Diserang Jutaan Lebah, Warga Zionis Ketakutan Yakin Itu Kiriman dari Tuhan
-
Perang Bikin Harga-harga Naik, Kaesang Lobi Dubes Iran Buka Jalur Selat Hormuz untuk Pertamina
-
DPM Perdokjasi Resmi Bekerja Sama dengan 13 Asuransi untuk Perkuat Penilaian Klaim
-
Polisi Selidiki Kasus Begal Viral di Gunung Sahari Meski Korban Belum Melapor
-
Kemkomdigi Beberkan 7 Ancaman Digital yang Bisa Rusak Mental Anak: PP Tunas Hadir Untuk Melindungi