Suara.com - Calon presiden (Capres) Prabowo Subianto mendapat kesempatan pertama untuk menyampaikan visi dan misinya dalam debat capres hari Minggu (22/6/2014) malam waktu setempat. Dalam hal politik luar negeri, bagi Prabowo, yang terpenting adalah mewujudkan kesejahteraan di dalam negeri terlebih dahulu.
"Bicara politik luar negeri, dan ketahanan, mau tidak mau kita bicara tujuan bernegara. Yaitu, adalah mencari keamanan bersama. Tapi, yang penting adalah mencari kemakmuran bersama. Politik luar negeri adalah cermin dalam negeri. Politik luar negeri tidak akan berarti kalau dalam negeri lemah," kata Prabowo.
Prabowo menambahkan letak geografis negara Indonesia yang menjadi jalur pelayaran internasional harus pula diperkuat keamanannya.
"Saya terus menerus bicara tentang bagaimana mengamankan kekuatan nasional dan kekayaannya. Ini fundamental. Negara kita memiliki letak geografis yang unik dan strategis, di antara dua samudra dan dua benua," lanjut dia.
Prabowo menekankan, kunci politik luar negeri yang ingin ia usung bersama Hatta Rajasa adalah ketahanan rakyat di dalam negeri yang mendukung kekuatan negara di kancah internasional
"Terlalu banyak kekayaan kita diambil ke luar negeri. Ini adalah kunci politik luar negeri yang kuat. Kalau rakyat cukup makan, papan, sandang, kalau rakyat sejahtera, ketahanan akan kuat," kata Prabowo.
Terkait hubungan dengan negara lain, Prabowo menekankan pentingnya menjaga perdamaian yang telah tercipta. Selain itu Prabowo juga berjanji membela kedaulatan dan keutuhan tanah air.
"Ini dasar politik saya, memebenahi kesejahteraan rakyat. Saya harus membereskan masalah dalam negeri, kekayaan nasional kta harus diamankan. Setelah itu sendi-sendi keamanan. Kita tak ingin punya musuh. Seribu kawan sedikit, satu musuh terlalu banyak. Kita ingin damai. Tak sejengkal tanah pun akan dilepas. Kita akan pertahankan Indonesia sampai titik darah penghabisan," pungkas Prabowo.
Debat calon presiden (capres) digelar di Hotel Holiday Inn, Kemayoran, Jakarta Pusat hari Minggu (22/6/2014) malam waktu setempat. Debat bertema Politik Internasional dan Ketahanan Nasional itu dipandu oleh akademisi dari Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana.
Tag
Berita Terkait
-
Prabowo Minta Jokowi Realistis soal Komunitas ASEAN 2015
-
Jika Tanpa Solusi, Jokowi Tolak Campuri Sengketa Laut Cina Selatan
-
Prabowo Kembali Setuju dengan Jokowi, Kali Ini soal Australia
-
Prabowo: SBY 10 Tahun Jaga Stabilitas, Jangan Anggap Remeh
-
Ditanya Prabowo soal Penjualan Indosat, Jokowi Bela Megawati
Terpopuler
- Promo JSM Superindo Minggu Ini, Kue Lebaran dan Biskuit Kaleng Cuma Rp15 Ribuan
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Palembang
- Apakah Ada Penukaran Uang Baru BI Pintar Periode 3? Ini Pengumuman Pastinya
- 5 Body Lotion Terbaik untuk Memutihkan Kulit Sebelum Lebaran
- Di Balik Serangan ke Iran: Apa yang Ingin Dicapai AS dan Israel?
Pilihan
-
Here We Go! Elkan Baggott Kembali Dipanggil ke Timnas Indonesia
-
Sejumlah Artis Mendatangi Rumah Duka Vidi Aldiano, Wartawan Dilarang Masuk
-
Setelah Bertahun-tahun Berjuang, Inilah Riwayat Kanker Ginjal Vidi Aldiano
-
Vidi Aldiano Meninggal Dunia Sabtu 7 Maret Pukul 16.33 WIB
-
Vila di Bali Disulap Jadi Pabrik Narkoba, Bea Cukai-BNN Tangkap Dua WN Rusia dan Sita Lab Rahasia!
Terkini
-
Radar THAAD di Yordania Hancur, Kerugian AS Tembus Rp 33,8 Triliun
-
Cuaca Hari Ini: Hujan dan Mendung Mendominasi Jakarta Hingga Yogyakarta
-
Iran Tantang Donald Trump: Siap 'Sambut' Militer AS di Selat Hormuz
-
Kisah Pak Minta: Curi Labu Siam Demi Menu Buka Puasa Ibu yang Renta hingga Tewas Dipukuli Tetangga
-
Pezeshkian Telepon Putin, Minta Rusia Mendukung Hak-hak Sah Rakyat Iran
-
Vidi Aldiano Berpulang, Wapres Gibran: Indonesia Kehilangan Talenta Muda Berbakat
-
Ingatkan Pemerintah, JK Minta Indonesia Jangan Hanya Menjadi Pengikut Donald Trump
-
Kini Minta Maaf, Terungkap Pekerjaan Pengemudi Konvoi Zig-zag yang Viral di Tol Becakayu
-
Presiden Iran: Negara-negara Arab Tak Akan Lagi Diserang, Asal Tak jadi Alat Imperialis AS
-
Golkar 'Sentil' Bupati Fadia: Fokus Proses Hukum di KPK, Tak Perlu Alasan Tak Paham Birokrasi