Suara.com - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat akan menggelar rapat pukul 11 Waktu Indonesia Barat untuk membahas kasus pemberitaan TVOne. TV swasta tersebut membuat pemberitaan yang mengesankan PDI Perjuangan mengusung kader Partai Komunis Indonesia.
Komisioner KPI Pusat bidang pemantauan isi siaran Rahmat Arifin mengatakan, rapat tersebut untuk menyikapi pemberitaan dari TVOne yang menuding partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu mengusung kader PKI. Kata dia, rapat ini bukan berdasarkan laporan dari sesorang yang keberatan dengan pemberitaan dari media televisi.
“KPI Pusat belum menerima laporan terkait pemberitaan TVOne itu tapi kami memutuskan akan menggelar rapat nanti siang untuk membahas masalah ini. KPI akan menyikapi kasus ini dan membahas fenomena yang terjadi secara umum di industri penyiaran,” kata Rahmat ketika dihubungi suara.com melalui sambungan telepon, Kamis (3/7/2014).
Rahmat mengatakan, KPI Pusat sudah pernah memanggil pemimpin redaksi dari dua televisi berita tersebut. Pemanggilan itu terkait pemberitaan yang tidak berimbang selama pemilihan umum. Selain itu, KPI Pusat juga sudah memberian surat teguran.
“Kami juga mengirimkan surat kepada Kominfo untuk mengevalusi izin siaran dua televisi itu. Itu sudah merupakan hukuman yang paling berat yang pernah dijatuhkan KPI,” katanya.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo meminta kepada semua kader partai banteng moncong putih siaga satu. Seruan Tjahjo ini untuk merespon pemberitaan stasiun TV One yang mengesankan partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri mengusung kader Partai Komunis Indonesia.
“Sikap saya sebagai sekjen partai anggota kader PDI Perjuangan segera kami ‘siaga satu’ disiapkan segera mengepung studio TV One,” kata Tjahjo Kumolo, Rabu (2/7/2014).
Sementara itu, Wakil Pemimpin Redaksi Tv One Totok Suryanto membantah bahwa Tv One membuat pemberitaan yang seolah-olah membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) mengusung kader Partai Komunis Indonesia (PKI).
“Tidak, tidak ada kalimat seperti itu. Kami tidak pernah ada niat untuk menjelek-jelekkan partai manapun,” tegas Totok.
Totok menilai, hal itu terjadi karena kesalahpahaman semata. Dia mengaku bahwa pihaknya sudah melakukan klarifikasi dengan PDI Perjuangan.
Berita Terkait
-
2 Kelompok Masyarakat Ngadu ke Fraksi PDIP DPR, Keluhkan Kerusakan Lingkungan dan Konflik Tanah
-
10 Link Twibbon Hari Kesaktian Pancasila, Langsung Pasang di Foto Profil
-
Istilah 'Ibu Kota Politik' IKN Bikin Bingung, PDIP Minta Penjelasan Pemerintah
-
Mengapa Polisi Sukitman Lolos dari Maut G30S PKI hingga Jadi Saksi Kunci?
-
Ketika DN Aidit dan Petinggi PKI Khusyuk Berdoa...
Terpopuler
- 3 Fakta Menarik Skuad Timnas Indonesia Jelang Duel Panas Lawan Arab Saudi
- 15 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 27 September 2025, Kesempatan Raih Pemain OVR 109-113
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
- Rumahnya Dijadikan Tempat Kebaktian, Apa Agama Krisna Mukti?
- Tak Cuma di Indonesia, Ijazah Gibran Jadi 'Gunjingan' Diaspora di Sydney: Banyak yang Membicarakan
Pilihan
-
Misi Bangkit Dikalahkan Persita, Julio Cesar Siap Bangkit Lawan Bangkok United
-
Gelar Pertemuan Tertutup, Ustaz Abu Bakar Baasyir Ungkap Pesan ke Jokowi
-
Momen Langka! Jokowi Cium Tangan Abu Bakar Ba'asyir di Kediamannya di Solo
-
Laga Klasik Timnas Indonesia vs Arab Saudi: Kartu Merah Ismed, Kemilau Boaz Solossa
-
Prabowo 'Ngamuk' Soal Keracunan MBG: Menteri Dipanggil Tengah Malam!
Terkini
-
Presiden Prabowo Sebut Kesalahan Sistem Jadi Penyebab Kebocoran Anggaran Negara
-
Game-Changer Transportasi Jakarta: Stasiun KRL Karet dan BNI City Jadi Satu!
-
Ingin Benahi Masalah Keracunan MBG, Prabowo Minta Ompreng Dicuci Ultraviolet hingga Lakukan Ini
-
Gedung Bundar Siapkan 'Amunisi' untuk Patahkan Gugatan Praperadilan Nadiem Makarim
-
Waspada! 2 Ruas Jalan di Jakarta Barat Terendam: Ketinggian Air Capai...
-
Viral SPBU Shell Pasang Spanduk 'Pijat Refleksi Rp1000/Menit', Imbas BBM Kosong
-
Tok! Lulusan SMA Tetap Bisa Jadi Presiden, MK Tolak Gugatan Syarat Capres-Cawapres Minimal Sarjana
-
Amnesty Tanggapi Pencabutan Kartu Identitas Liputan Istana: Contoh Praktik Otoriter
-
Tak Ada Damai, Penggugat Ijazah Gibran, Subhan Palal Beri Syarat Mutlak: Mundur dari Jabatan Wapres!
-
Dari OB dan Tukang Ojek Jadi Raja Properti, 2 Pemuda Ini Bikin Prabowo Hormat, Cuan Rp150 M Setahun!