Suara.com - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat akan menggelar rapat pukul 11 Waktu Indonesia Barat untuk membahas kasus pemberitaan TVOne. TV swasta tersebut membuat pemberitaan yang mengesankan PDI Perjuangan mengusung kader Partai Komunis Indonesia.
Komisioner KPI Pusat bidang pemantauan isi siaran Rahmat Arifin mengatakan, rapat tersebut untuk menyikapi pemberitaan dari TVOne yang menuding partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu mengusung kader PKI. Kata dia, rapat ini bukan berdasarkan laporan dari sesorang yang keberatan dengan pemberitaan dari media televisi.
“KPI Pusat belum menerima laporan terkait pemberitaan TVOne itu tapi kami memutuskan akan menggelar rapat nanti siang untuk membahas masalah ini. KPI akan menyikapi kasus ini dan membahas fenomena yang terjadi secara umum di industri penyiaran,” kata Rahmat ketika dihubungi suara.com melalui sambungan telepon, Kamis (3/7/2014).
Rahmat mengatakan, KPI Pusat sudah pernah memanggil pemimpin redaksi dari dua televisi berita tersebut. Pemanggilan itu terkait pemberitaan yang tidak berimbang selama pemilihan umum. Selain itu, KPI Pusat juga sudah memberian surat teguran.
“Kami juga mengirimkan surat kepada Kominfo untuk mengevalusi izin siaran dua televisi itu. Itu sudah merupakan hukuman yang paling berat yang pernah dijatuhkan KPI,” katanya.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo meminta kepada semua kader partai banteng moncong putih siaga satu. Seruan Tjahjo ini untuk merespon pemberitaan stasiun TV One yang mengesankan partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri mengusung kader Partai Komunis Indonesia.
“Sikap saya sebagai sekjen partai anggota kader PDI Perjuangan segera kami ‘siaga satu’ disiapkan segera mengepung studio TV One,” kata Tjahjo Kumolo, Rabu (2/7/2014).
Sementara itu, Wakil Pemimpin Redaksi Tv One Totok Suryanto membantah bahwa Tv One membuat pemberitaan yang seolah-olah membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) mengusung kader Partai Komunis Indonesia (PKI).
“Tidak, tidak ada kalimat seperti itu. Kami tidak pernah ada niat untuk menjelek-jelekkan partai manapun,” tegas Totok.
Totok menilai, hal itu terjadi karena kesalahpahaman semata. Dia mengaku bahwa pihaknya sudah melakukan klarifikasi dengan PDI Perjuangan.
Berita Terkait
-
Megawati Teken SK Baru! Dolfie Jadi Ketua DPD PDIP di Jateng
-
Bukan Lewat DPRD, Ini Resep Said Abdullah PDIP Agar Biaya Pilkada Langsung Jadi Murah
-
Soal Pilkada Dipilih DPRD, Said Abdullah Wanti-wanti: Jangan Berdasar Selera Politik Sesaat!
-
Fasilitas Dapur Umum di Lokasi Terdampak Banjir di Tapteng Dinilai Masih Minim
-
Konferda PDIP Jabar, Hasto Tekankan Politik Lingkungan sebagai Jalan Perjuangan
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- 3 Mobil Bekas 60 Jutaan Kapasitas Penumpang di Atas Innova, Keluarga Pasti Suka!
- 5 Mobil Listrik 8 Seater Pesaing BYD M6, Kabin Lega Cocok untuk Keluarga
- Cek Fakta: Viral Ferdy Sambo Ditemukan Meninggal di Penjara, Benarkah?
- Target Harga Saham CDIA Jelang Pergantian Tahun
Pilihan
-
Catatan Akhir Tahun: Emas Jadi Primadona 2025
-
Dasco Tegaskan Satgas DPR RI Akan Berkantor di Aceh untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
-
6 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED Terbaik untuk Pengalaman Menonton yang Seru
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
Terkini
-
Banjir Ancam Produksi Garam Aceh, Tambak di Delapan Kabupaten Rusak
-
Simalakama Gaji UMR: Jaring Pengaman Lajang yang Dipaksa Menghidupi Keluarga
-
Manajer Kampanye Iklim Greenpeace Indonesia Diteror Bangkai Ayam: Upaya Pembungkaman Kritik
-
Sepanjang 2025, Kemenag Teguhkan Pendidikan Agama sebagai Investasi Peradaban Bangsa
-
BNPT Sebut ada 112 Anak dan Remaja Terpapar Paham Radikal Lewat Sosial Media
-
Lawan Aksi Pencurian Besi, Pramono Anung Resmikan Dua JPO 'Anti Maling' di Jakarta
-
85 Persen Sekolah Terdampak Banjir di Sumatra Sudah Bisa Digunakan, Sisanya Masih Dibersihkan
-
BNPT Sebut Ada 27 Perencanaan Aksi Teror yang Dicegah Selama 3 Tahun Terakhir
-
Diteken Sebelum Lengser, Pimpinan KPK Era Nawawi Pomolango yang Beri SP3 Kasus Izin Nikel di Sultra
-
Refleksi 2025: Akademisi UII Nilai Pemerintahan Prabowo-Gibran Sarat Masalah HAM dan Militerisasi