Suara.com - Sejumlah media televisi dianggap tak menjaga indenpendensinya apalagi selama Pemilihan Umum 2014. Hal itu disampaikan oleh salah satu organisasi pemantauan televisi, Remotivi, yang tergabung dalam Koalisi Indenpenden untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP).
"Tak ada independensi di televisi. Tidak ada keberimbangan. Remotivi menilai satu-satunya yang tidak dihormati adalah publik sebagai pemilik frekuensi," ujar Koordinator Divisi Penelitian Remotivi, Heychael, di Cafe Tjikini, Minggu (13/7/2014).
Hal itu tergambar dalam penelitiannya sejak November 2013 lalu untuk frekuensi pemberitaan pemilik media, tokoh politik hingga calon presiden yang berafilisasi dengan pemilik televisi.
Di antaranya adalah, Metro TV, berdasarkan data Remotivi tanggal 1-7 November 2013, sebelum pileg, frekuensi Jokowi berjumlah 12 persen. Saat itu, frekuensi pemberitaan tertinggi Metro TV diberikan kepada Surya Paloh 20.5 persen. Tidak hanya itu, Surya Paloh adalah figur yang paling banyak diberitakan secara positif dengan persentase 47.6 persen.
"Situasi berubah ketika koalisi Nasdem dengan PDI Perjuangan. Pada penelitian berikutnya, yang mengambil data 1-7 Mei 2014, frekuensi pemberitaan Jokowi di Metro TV 31,1 persen. Sementara pemberitaan Prabowo Subianto hanya 12 persen dengan nada berita negatif sebesar 22 persen," kata Heychael.
Kemudian untuk ANTV dan TV One, data Remotivi pada 1-7 Mei 2014, sebelum berkoalisi dengan Gerindra menyebutkan, Aburizal Bakrie (Ical) adalah tokoh yang paling diberitakan ANTV (50 persen) dan TV One (39 persen).
"Kemudian berubah setelah pada 19 Mei karena terjadi kesepakatan Koalisi antara Golkar dan Gerindra yang mengusung Prabowo-Hatta," katanya.
Dia menambahkan, meski tidak mengalami peningkatan pemberitaan secara kuantitatif, namun data per 1-7 Juni 2014 menunjukan pemberitaan positif Prabowo di TV One meningkat, dari tidak ada sama sekali menjadi 52 persen. Begitu juga halnya dengan iklan Prabowo yang meningkat dari nihil menjadi 62 persen.
"Selaras dengan TV One, ruang redaksi ANTV rupanya juga mengalami pergeseran pascakoalisi pemiliknya. Frekunsi Prabowo yang pada periode 1-7 Mei 2014 hanya berjumlah 20 persen, menjadi 32 persen," tuturnya.
Kemudian untuk MNC Group, pada riset data 1-7 Mei yang diambil Remotivi, RCTI hanya memiliki satu berita soal Prabowo dan itu bernada negatif. Namun, setelah CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo bergabung dengan Koalisi Merah Putih (22 Mei 2014) terjadi perbuahan drastis.
"Data siaran pada 1-7 Juni menunjukan bahwa Prabowo adalah yang tertinggi 41 persen, dengan 100 persen bernada positif. Tren yang sama terjadi di grup lain, MNC TV dan Global TV. Total berita positif MNC TV adalah milik nomor urut 1 (Prabowo 55 persen dan Hatta 45 persen). Sementara Global TV 83 persen berita positif adalah milik Prabowo," paparnya.
Heychael mengkritisi, bersamaan dengan meningkatnya pemberitaan, dan iklan Prabowo di stasiun Viva Group dan MNC TV Group, terjadi pemberitaan tidak berimbang pada pasangan urut nomor dua (Jokowi-JK). Jokowi diberitakan negatif oleh TV One (80 persen) dan ANTV (100 persen).
"Hal tu juga terjadi pada kelompok MNC TV. Seluruh berita negatif di RCTI adalah milik Jokowi dan frekuensi berita negatif Jokowi di Global TV mencapai 43 persen," terang Heychael.
Berita Terkait
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- 7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
Comeback Dramatis! Persib Bandung Jungkalkan Selangor FC di Malaysia
-
Bisnis Pizza Hut di Ujung Tanduk, Pemilik 'Pusing' Berat Sampai Berniat Melego Saham!
-
Bos Pajak Cium Manipulasi Ekspor Sawit Senilai Rp45,9 Triliun
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
Terkini
-
Konflik Lahan di Lebak Memanas, DPR Panggil Perusahaan dan KLHK
-
Di Hadapan Buruh, Aher Usul Kontrak Kerja Cukup Setahun dan Outsourcing Dibatasi
-
Aher Terima Curhat Buruh: RUU Ketenagakerjaan Jadi Sorotan, PHK Sepihak Jadi Ancaman
-
Tips Akhir Tahun Ga Bikin Boncos: Maksimalkan Aplikasi ShopeePay 11.11 Serba Hemat
-
Deolipa Tegaskan Adam Damiri Tidak Perkaya Diri Sendiri dalam Kasus Korupsi Asabri
-
Tak Hadir Lagi di Sidang Sengketa Tambang Nikel Haltim, Dirut PT WKS Pura-pura Sakit?
-
Gubernur Pramono Lanjutkan Uji Coba RDF Rorotan Meski Diprotes: Tidak Kapasitas Maksimum
-
Hasto: PDIP Dorong Rote Ndao Jadi Pusat Riset Komoditas Rakyat, Kagum pada Tradisi Kuda Hus
-
Di Rote Ndao, Hasto PDIP Soroti Potensi Wilayah Terluar RI
-
Gelar Pahlawan untuk Soeharto, KontraS: Upaya Cuci Dosa Pemerintah