Suara.com - Setelah Forum Rektor Indonesia (FRI), giliran puluhan ilmuwan berbagai disiplin ilmu dari sejumlah universitas di Indonesia risau akan hasil quick count yang berbeda. Perbedaan hasil quick count dinilai berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat dan memicu perpecahan bangsa.
Ilmuwan Universitas Indonesia (UI) Profesor Sulistyowati Irianto, dalam konfrensi pers di Kampus UI Salemba, Jakarta, Selasa (15/7/2014), mengatakan sebanyak 77 ilmuwan menyuarakan seruan moral untuk menyikapi ini.
"Kepada penyelenggara pemilu dan segenap perangkat pengawasan, agar memastikan penghitungan suara rakyat yang jujur, dilandasi kehendak kuat untuk semata-mata mengutamakan keadilan bagi rakyat dan kepentingan bangsa," kata Sulistyowati.
Karena itu para ilmuwan, peneliti, pekerja akademik menilai, lembaga survei seharusnya menggunakan ilmu pengetahuan untuk tujuan yang etis dan terhormat. Namun, karena ada kepentingan politik, proses quick count menghasilkan keraguan masyarakat terhadap analisis ilmiah.
Para ilmuwan juga menyerukan agar pengelola lembaga survei terkait hitung cepat melakukan uji publik validitas data dengan mengklarifikasi metode dan sampelnya.
"Kami, menyediakan waktu, tenaga dan keahlian untuk melakukan uji publik terhadap hasil semua lembaga penyelenggara quick count bersama KPU, organisasi profesi dan pihak lain yang berkepentingan dengan transparansi pelaksanaan quick count," tegasnya.
Dia meminta institusi penegakan hukum, khusus polri agar menyelidiki kredibilitas, rekam jejak dan menindak tegas lembaga survei, jika diduga kuat memalsukan data dan membohongi publik.
"Pemalsuan data dan pembohongan publik berdampak serius dan fatal bagi keutuhan masyarakat dan masa depan Indonesia. Di samping itu agar polri memberikan perlindungan dan rasa aman kepada warga masyarakat sipil yang berpartisipasi untuk membantu proses dan memantau penghitungan suara," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Baterai Besar Minimal 6000 mAh, Terbaik September 2025
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Ratu Tisha Lengser: Apa yang Sebenarnya Terjadi di Balik Layar PSSI?
-
Istana Tanggapi Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Media Sosial: Presiden Aja Ikut Macet-macetan!
Terkini
-
Tragedi Rumah Tangga di Cakung: Suami Bakar Istri dan Kontrakan Ditangkap Usai Kabur 3 Hari
-
Tawuran Antar Remaja di Palmerah Pecah, Dua Kantor RW Rusak Akibat Sambitan Batu
-
Gugatan Ijazah Gibran: Tuntutan Mundur Dijawab Peringatan 'Kisruh Ruang Politik
-
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu, Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Kisah Pilu Guru Agama di Usia Senja, 21 Tahun Dedikasi Dibalas Kontrak Paruh Waktu
-
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu usai Viral Mau 'Rampok Uang Negara': Tak Bisa Dimaafkan!
-
Dikenal 'Licin!' Spesialis Pencuri Kotak Amal Masjid di Bekasi Kicep Usai Terpergok CCTV
-
Viral! Wali Kota Jakarta Pusat Hampir Kena Tipu Modus Pemindahan KTP Elektronik ke KTP Digital
-
Cemburu Istri Dituduh Selingkuh, Terkuak Motif Pria di Cakung Bakar Rumah
-
Pemprov Sumut Beri SPP Gratis, Internet Gratis, Pelatihan Tenaga Pengajar