Suara.com - Ketua Tim Advokasi Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, Habiburrokhman mengungkapkan kekecewaannya atas keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tetap bersikeras melanjutkan rekapitulasi suara secara nasional.
"Padahal laporan kecurangan menurut kami sangat penting karena keberadaan fenomena pemilih ilegal ini bisa mempengaruhi kualitas demokrasi," ujarnya saat mengikuti rekapitulasi suara di kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (21/7/2014).
Dia meyakini ada sejumlah pemilih ilegal saat pencoblosan dilakukan pada 9 Juli lalu dan tetap berpendapat harus ada pencoblosan suara ulang.
"Apabila ada pemilih ilegal dan dilakukan yang namanya PSU. Kan masih ada waktu bagi kita untuk menyelesaikannya. Apalagi yang jelas-jelas Jakarta, maupun Jatim yang ada rekomendasi Bawaslu-nya," tambah Habiburrokhman.
Dia juga tetap berpendapat terjadi kecurangan di 5.800 TPS, sesuai dengan rekomendasi Bawaslu DKI Jakarta, yang meminta KPU mengusutnya.
"Jelas-jelas Bawaslu DKI merekomendasikan untuk di-cross check apabila ada pemilih ilegal dan dilakukan yang namanya PSU (Pemungutan Suara Ulang)," ungkapnya.
"Sekarang, dengan terlalu pragmatis, KPU mengatakan waktu tidak cukup. Waktu, waktu yang mana? Rekapitulasi ini sebenarnya dikasih waktu sampai tanggal 8 Agustus," tambahnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Timnas Indonesia Lolos Semifinal Piala AFF U-19 2026 Usai Kalahkan Vietnam
Pilihan
Terkini
-
Prof Ikrar Soroti Dubes Tak Dilibatkan Diplomasi Luar Negeri Prabowo: yang Ikut Malah Teddy
-
545 Kepala Daerah Tersandung Korupsi, Wamendagri Singgung Bantuan Politik Tidak Jelas
-
Jaksa Minta Hakim Tolak Nota Pembelaan Nadiem Makarim
-
75 Persen Keluarga RI Pakai Daycare, Menteri PPPA: Banyak yang Tak Berizin dan Berisiko bagi Anak!
-
Bupati Muara Enim Resmi Pakai Rompi Oranye KPK
-
Marak Kekerasan di Daycare, DPR Desak Evaluasi Menyeluruh Sistem Pengasuhan Anak
-
Bukan Sekadar Teror, Polisi Didesak Sikat Otak Penyerangan Andrie Yunus!
-
YLKI Minta Kepala BGN Baru Siapkan Trauma Healing bagi Korban Keracunan MBG
-
Tak Bisa Asal Masuk! Polisi Jabat di Kementerian Wajib Ikuti Open Bidding dan Seleksi Ketat
-
Bantuan Beras 10 Kg Diperpanjang, Siapa Sapa Penerimanya