Suara.com - Ketua Tim Advokasi Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, Habiburrokhman mengungkapkan kekecewaannya atas keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tetap bersikeras melanjutkan rekapitulasi suara secara nasional.
"Padahal laporan kecurangan menurut kami sangat penting karena keberadaan fenomena pemilih ilegal ini bisa mempengaruhi kualitas demokrasi," ujarnya saat mengikuti rekapitulasi suara di kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (21/7/2014).
Dia meyakini ada sejumlah pemilih ilegal saat pencoblosan dilakukan pada 9 Juli lalu dan tetap berpendapat harus ada pencoblosan suara ulang.
"Apabila ada pemilih ilegal dan dilakukan yang namanya PSU. Kan masih ada waktu bagi kita untuk menyelesaikannya. Apalagi yang jelas-jelas Jakarta, maupun Jatim yang ada rekomendasi Bawaslu-nya," tambah Habiburrokhman.
Dia juga tetap berpendapat terjadi kecurangan di 5.800 TPS, sesuai dengan rekomendasi Bawaslu DKI Jakarta, yang meminta KPU mengusutnya.
"Jelas-jelas Bawaslu DKI merekomendasikan untuk di-cross check apabila ada pemilih ilegal dan dilakukan yang namanya PSU (Pemungutan Suara Ulang)," ungkapnya.
"Sekarang, dengan terlalu pragmatis, KPU mengatakan waktu tidak cukup. Waktu, waktu yang mana? Rekapitulasi ini sebenarnya dikasih waktu sampai tanggal 8 Agustus," tambahnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Alasan KPK Dorong Capres hingga Cakada dari Kader Parpol: Demi Cegah Mahar Politik
-
Hadirkan Raisa hingga Yura Yunita, Pagelaran Sabang Merauke 2026 Siap Guncang Indonesia Arena!
-
Terseret Pusaran Narkoba, Pemprov DKI Jakarta Segel Permanen Whiterabit PIK
-
Swadaya Warga Matraman Lindungi Ibu Hamil dan Anak dari Asap Rokok
-
Dokumen Pentagon Bocor Ungkap Rencana AS Hukum Spanyol dan Inggris Terkait Perang di Iran
-
Rapor Merah Pelayanan Hijau Jakarta: Kurang Armada, Ribuan Permohonan Pemangkasan Pohon Antre!
-
Tercekik Harga BBM, Transjakarta Siap Akhiri Era Tiket Murah Rp 3.500?
-
KPK Dorong Capres hingga Cakada Wajib dari Kader Parpol, Ini Alasan di Baliknya
-
Kelaparan Ekstrem Melanda Dunia di 2026, Gaza dan Sudan Paling Parah
-
El Nino Diprediksi Lebih Panjang, Jakarta Siapkan Modifikasi Cuaca dan Water Mist