Suara.com - Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi meminta Prabowo Subianto pergi ke Korea Utara agar mengetahui jalannya proses pemilihan kepala negara di sana.
Hal itu dikatakan Presidium Seknas Jokowi Muhammad Yamin menanggapi pernyataan Prabowo dalam sidang perdana Perkara Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2014, di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Dia (Prabowo) lebih baik ke Korea Utara dulu deh," tutur Yamin di Kantor Seknas Jokowi, di Jakarta, Rabu (6/8/2014).
Pernyataan ini ditambahkan oleh Advokat Seknas Jokowi, Rambun Tjahjo yang menganggap pernyataan Prabowo tidak masuk akal.
Rambun menceritakan, Pemilu Presiden Korea Utara memang baru saja digelar baru-baru ini, namun hal itu bukanlah proses demokrasi dengan cara pemilihan presiden.
"Seluruh media internasional yang kredible tidak menganggap (Pemilu Korea Utara) itu sebagai pemilihan yang sebenarnya," kata Rambun.
Dia menyebut, pernyataan Prabowo ini tidak layak disandingkan dengan proses demokrasi yang tengah berjalan di Indonesia. Kata Rambun, demokrasi di Indonesia di masa orde baru pun lebih baik daripada Korea Utara.
"Ini penghinaan pada kita semua," tegasnya.
Rambun menambahkan, Pilpres 2014 ini sudah cukup baik. Sebab, angka golput turun dan mulai banyak pemilih yang sadar dengan hak politiknya.
"Lihat partisipasi masyarakat. Harusnya (demokrasi) ini disamaka dengan Pilpres di AS. Saya sebagai pemilih sangat terhina," tambahnya.
Untuk diketahui, dalam jalannya sidang perdana Perkara Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2014, dari kubu Prabowo-Hatta yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (6/8/2014), Prabowo Subianto mengatakan bila penyelenggaran Pemilu di Indonesia tidak lebih baik daripada Korea Utara. Alasannya, tidak mungkin di negara demokrasi ini ada suara yang 100 persen mendukung salah satu calon.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- 5 Rekomendasi Tablet Murah dengan Keyboard Bawaan, Jadi Lebih Praktis
- Sepeda Lipat Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Rekomendasi Terbaik untuk Gowes
Pilihan
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
-
Iran Tuduh AS-Israel Langgar Kesepakatan, Gencatan Senjata Terancam Batal
-
Jambret Bersenjata di Halmahera Semarang: Residivis Kambuhan yang Tak Pernah Belajar
Terkini
-
Pusing Harga Pakan Naik? Peternak di Lombok Ini Sukses Tekan Biaya Hingga 70 Persen Lewat Maggot
-
Persib Perketat Keamanan Jelang Lawan Bali United, Suporter Tamu Dilarang Hadir
-
Petaka di Parkiran Pasar: Nabi Tewas Digorok, Pelaku Dihabisi Massa, Polisi Diam
-
DPR Minta Kemenaker Siaga Hadapi Ancaman PHK Akibat Gejolak Global
-
Kejati Jakarta Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Ruangan Dirjen SDA dan Cipta Karya Kementerian PU
-
Diperiksa KPK, Haji Her Bantah Kenal Tersangka Korupsi Bea Cukai
-
Lift Mati Saat Blackout, 10 Penumpang MRT Lebak Bulus Dievakuasi Tanpa Luka
-
Ada Nama Riza Chalid, Kejagung Tetapkan 7 Tersangka Dugaan Korupsi Petral
-
Al A'Raf: Panglima TNI dan Menhan Harus Diminta Pertanggungjawaban di Kasus Andrie Yunus
-
PLN Buka Suara Soal Listrik Padam di Jakarta, Begini Katanya