Suara.com - Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi mengkritisi jalannya sidang perdana Perkara Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (6/8/2014).
Tim Advokasi Seknas Jokowi, Fernando silalahi mengkritisi adanya permohonan untuk menghadirkan saksi dengan cara teleconference.
Menurutnya, penghadiran saksi dengan cara teleconference sangat rawan. Dia setuju, salah satu Hakim Konstitusi yang mengatakan, akan mudah mengetahui saksi yang berbohong ketika dihadirkan secara langsung.
"Kita desak Majelis Hakim MK supaya kepada para saksi itu dihadirikan di tempat, kita tidak mau teleconference, ketika saksi dihadirkan, kan berdasarkan pengalaman mereka, saksi yang ada niat berbohong itu akan ketahuan bohongnya. Bukan menurut pada mereka (Prabowo-Hatta) yang akan menghadirkan video," kata Fernando di Kantor Seknas Jokowi, di Jakarta, Rabu (6/8/2014).
Dia menambahkan, dalam hukum acara, saksi yang hadir di persidangan akan disumpah, dengan begitu kesaksiannya akan sah dan itu berbeda dengan kesaksian dilakukan lewat teleconference.
"Teleconference itu menyalahi hukum acara. Kami menolak keras teleconference untuk menghadirkan saksi mereka (Prabowo-Hatta)," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Datang Elkan Baggott, Belum Kering Tangis Timnas Indonesia
- Pondok Pesantren Lirboyo Disorot Usai Kasus Trans 7, Ini Deretan Tokoh Jebolannya
- Pengamat Pendidikan Sebut Keputusan Gubernur Banten Nonaktifkan Kepsek SMAN 1 Cimarga 'Blunder'
- Biodata dan Pendidikan Gubernur Banten: Nonaktifkan Kepsek SMA 1 Cimarga usai Pukul Siswa Perokok
- Apa Acara Trans7 yang Diduga Lecehkan Pesantren Lirboyo? Berujung Tagar Boikot di Medsos
Pilihan
-
Dear PSSI! Ini 3 Pelatih Keturunan Indonesia yang Bisa Gantikan Patrick Kluivert
-
Proyek Sampah jadi Energi RI jadi Rebutan Global, Rosan: 107 Investor Sudah Daftar
-
Asus Hadirkan Revolusi Gaming Genggam Lewat ROG Xbox Ally, Sudah Bisa Dibeli Sekarang!
-
IHSG Rebound Fantastis di Sesi Pertama 16 Oktober 2025, Tembus Level 8.125
-
Dipecat PSSI, Ini 3 Pekerjaan Baru yang Cocok untuk Patrick Kluivert
Terkini
-
Jakarta Dilanda Panas Ekstrem, Ini Instruksi Pramono kepada Jajarannya
-
Mahfud MD 'Spill' Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Budi Prasetyo: Silakan Laporkan ke KPK
-
Kupang Diguncang Kasus Prostitusi Online Anak, Menteri PPPA Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Trauma Kasus Lama? Gubernur Pramono Minta KPK Kawal Proyek Pembangunan RS Sumber Waras
-
Muncul Dugaan Kasus Trans7 vs Ponpes Lirboyo untuk Tutupi 4 Kasus Besar Ini
-
Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Vonis Bersalah Warga Adat Maba Sangaji
-
Biodata dan Kekayaan Steve Forbes yang Dibuat Terbahak oleh Candaan 'Kampus Oxford' Prabowo
-
Era Patrick Kluivert Resmi Berakhir, Suara dari Parlemen Ingin Shin Tae-yong Kembali
-
Tragis, 11 Warga Adat Maba Sangaji Divonis Bersalah saat Memprotes Tambang Diduga Ilegal
-
Soal Dugaan Peredaran Narkoba di Lapas, Dirjen IMIPAS: Kita Sudah Melakukan Pengawasan