Suara.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum Ida Budiarti, Jumat (8/8/2014), menepis tudingan yang menyebutkan tim KPU tidak detail membaca gugatan perselisihan hasil Pilpres 2014 yang diajukan tim hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ke Mahkamah Konstitusi.
Ida mengatakan pada sidang hari ini, tim hukum KPU tidak bisa menjawab semua materi gugatan tim hukum Prabowo-Hatta memasukkan lagi materi baru atau di luar nasihat hakim konstitusi.
"Karena banyak sekali materi-materi baru yang sebelumnya tidak disinggung sama sekali di dalam permohonan-permohonan maupun dalam perbaikan yang disampaikan pada tanggal 26 maupun perbaikan yang disampaikan tanggal 6, jadi banyak obyek yang sama sekali baru," kata Ida di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Materi baru yang dimaksud, di antaranya tentang pelanggaran di 10 provinsi.
"Kami membutuhkan waktu untuk pengecekan ke KPU kabupaten terkait dengan kebenaran data dan informasi yang disampaikan oleh pemohon. Jadi bukan kami tidak siap, (namun) kami tidak mampu menyelesaikan dalam waktu yang relatif singkat," kata Ida.
Langkah hukum ke mahkamah diajukan oleh tim hukum Prabowo-Hatta yang tidak puas dengan hasil pilpres karena mereka menemukan berbagai kecurangan selama prosesnya sehingga merugikan pasangan capres-cawapres nomor urut satu.
Agenda sidang kali ini adalah untuk mendengarkan jawaban termohon, pihak terkait dan Bawaslu serta pembuktian. Komisi Pemilihan Umum merupakan pihak termohon.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara