Suara.com - Sejumlah karyawan yang berkantor di sekitar gedung Kementerian Agama (Kemenag) Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat dan Mahkamah Kosntitusi (MK) tidak khawatir akan terjadi kerusuhan menyusul putusan sengketa Pilpres di Mk dan sidang etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) siang ini, Kamis (21/8/2014).
Herianto, pedagang minuman dan makanan-makanan kecil di samping gedung Kemenag mengaku tidak takut dan berharap tidak terjadi tindak kekerasan.
"Tidak takut apa-apa, kaya biasa aja dan mudah-mudahan jangan terjadilah. Keamanan yang berjaga sudah siap tidak terjadi chaos," ujarnya ketika ditemui di area Kemenag.
"Harapannya segera berakhir, yang kalah legowo dan yang menang harus biasa-biasa aja," harap Harianto lagi.
Hal serupa juga diungkapkan oleh Mita, karyawan swasta yang berkantor disekitaran Jalan Thamrin. Dia menyerahkan semua antisipasi tindakan demonstran bisa dilakukan aparat.
"Ngga-ngga koq, serahkan saja semuanya pada kepolisian," serunya.
Sebaliknya dengan karyawan bagian teknis Kemenag Hairul Anwar, dirinya sedikit khawatir kerusuhan kalau ada pendukung yang tak menerima keputusan DKPP dan MK.
"Kemi agak khawatir aja. Kalau masih ada polisi yang menjaga, otomatis keadaan akan stabil. Jangan sampai tempat kerja kami terjadi sesuatu yang tidak diinginkan," ujar Hairul Anwar.
Menurut pantauan suara.com, hingga pukul 10.45 WIB arus lalu lintas dari Bunderan HI menuju gedung Kemenag sangat lancar dan belum tampak ada demonstran yang mnelintas.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dijadwalkan mengumumkan hasil sidang gugatan etik yang diajukan kubu Prabowo-Hatta pada pukul 11.00 WIB.
Berita Terkait
-
Trauma Konflik 5 Tahun Lalu, Anies Ogah Panaskan Sengketa Pilpres: Yang Ngrasain Tembakan Rakyat, Bukan Pejabat
-
Anies Baswedan Belajar dari Kekalahan di MK: Ditolak Tapi Terasa Seperti Menang
-
Pakar UGM Sebut Hakim MK Tahu 'Dosa' Jokowi di Pilpres 2024, Kenapa Tetap Menangkan Prabowo-Gibran?
-
Tangani Sidang Sengketa Pileg, Arsul Sani Singgung Kekalahan Manchester United
-
Sadar Gugatan ke PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, Tim Hukum PDIP Sekarang Ngarep Ini ke MPR
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Motor Eropa Siap Sikat CBR150R dan R15, Harganya Cuma Segini
- Promo Alfamart Hari Ini 6 Mei 2026, Serba Gratis hingga Tukar A-Poin dengan Produk Pilihan
- 5 Sepatu Lokal Versatile Mulai Rp100 Ribuan, Empuk Buat Kerja dan Jalan Jauh
Pilihan
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
Terkini
-
Cak Imin Sebut Kasus Pencabulan di Pati Alarm Darurat Pesantren: Itu Kiai Palsu, Cuma Manipulasi!
-
Banjir Bone Telan Dua Korban Jiwa, Bocah 5 Tahun Tenggelam Saat Evakuasi
-
Wamendagri Wiyagus Ajak Pemda di Asia Pasifik Perkuat Sinergi Pariwisata Berkelanjutan
-
Pura-pura Mogok! Sabu 16 Kg dalam Ban Mobil Towing Terbongkar, Polda Metro Bekuk 2 Kurir di Depok
-
Filipina Mulai Ketar-ketir Efek Domino Konflik Geopolitik, Termasuk Perang AS - Iran
-
Putus Hubungan dengan WHO, Amerika Serikat Berisiko Kehilangan Jejak Penyebaran Hantavirus
-
Catatan Tertulis Suku Indian Navajo Tunjukkan Hantavirus Sudah Lama Mengintai Umat Manusia
-
Panas! Ade Armando Batal Maaf ke Jusuf Kalla Jika Laporan Polisi Tak Dicabut
-
Studi Ungkap Dilema Nikel: Dibutuhkan untuk Energi Bersih, tapi Ancam Lingkungan
-
Bidik Tersangka Tragedi Bekasi: Polisi Periksa 39 Saksi dari Pejabat KAI hingga Bos Taksi Green SM