Suara.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengajak seluruh rakyat Indonesia menghormati apapun keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil Pilpres 2014.
"Ya, karena inilah yang harus kita tunjukkan, yakni sikap taat asas berkonstitusi sebagai orientasi dalam hidup berbangsa dan bernegara," katanya kepada wartawan usai membuka Kejurnas Dewasa Tapak Suci Putra Muhammadiyah XVI, di Gelora Manahan Solo, Jawa Tengah, Kamis (21/8/2014).
Ia mengatakan keputusan MK bersifat final dan mengikat dan semua pihak harus bisa menerimanya dengan legowo.
"Tidak perlu ada yang marah-marah, tidak perlu ada yang mentang-mentang menang dan yang kalah juga jangan marah-marah. Tidak perlu ada perpecahan di dalam tubuh bangsa ini," katanya.
"Baik ada perpecahan ataukah tidak, islah diperlukan. Kita perlu rukun dan damai. Silaturahim kebangsaan perlu kita kembangkan. Karena seluruh bangsa dan rakyat Indonesia ingin hidup harmonis," Din menambahkan.
Secara terpisah Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Slamet Effendy Yusuf juga berharap semua pihak yang terkait dalam perkara sengketa pilpres menerima putusan MK.
"Saya mengharapkan agar pihak yang berperkara dalam peradilan sengketa hasil pemilu ini dan seluruh pendukungnya bersiap mendengar keputusan MK dengan jiwa besar, mengedepankan akal sehat, serta menghormati putusan itu," kata Slamet Effendy Yusuf lewat pesan singkat.
Ia juga menyerukan semua pihak menghindarkan diri dari perbuatan inkonstitusional dan anarkis.
"Sebab bila itu terjadi akan membawa kerusakan dalam kehidupan sosial politik negara dan bangsa ini secara luas. Akibatnya akan merembet ke semua aspek kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita. Kita harus mencegah hal itu terjadi," tuturnya.
Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan perselisihan hasil pilpres pukul 14.00 WIB nanti. Aparat kepolisian dan TNI telah berjaga di sekitar gedung MK dan sekitarnya untuk mengantisipasi aksi anarkis pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Istana Tanggapi Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Media Sosial: Presiden Aja Ikut Macet-macetan!
-
Emil Audero Jadi Kunci! Cremonese Bidik Jungkalkan Parma di Kandang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
Terkini
-
Wahyudin Moridu Ternyata Mabuk saat Ucap 'Mau Rampok Uang Negara', BK DPRD Gorontalo: Langgar Etik!
-
Indonesia di Ambang Amarah: Belajar dari Ledakan di Nepal, Rocky Gerung dan Bivitri Beri Peringatan!
-
Ganggu Masyarakat, Kakorlantas Bekukan Penggunaan Sirene "Tot-tot Wuk-wuk"
-
Angin Segar APBN 2026, Apkasi Lega TKD Bertambah Meski Belum Ideal
-
Digerebek Satpol PP Diduga Sarang Prostitusi, Indekos di Jakbar Bak Hotel: 3 Lantai Diisi 20 Kamar!
-
Usai Siswa Keracunan Massal, DPR Temukan Ribuan SPPG Fiktif: Program MBG Prabowo Memang Bermasalah?
-
RUU Perampasan Aset Mesti Dibahas Hati-hati, Pakar: Jangan untuk Menakut-nakuti Rakyat!
-
Ucapan Rampok Uang Negara Diusut BK, Nasib Wahyudin Moridu Ditentukan Senin Depan!
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!