Suara.com - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2014-2019, membuktikan bahwa Indonesia negara demokratis, kata Anggota Fraksi Partai Golkar Nusron Wahid.
"Saya yakin, kita akan menjadi bangsa yang demokratis terbesar di dunia dengan pengalaman pilpres yang ada selama ini," katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (21/8/2014) malam.
Ia menyatakan bersyukur dan bangga atas keputusan MK tersebut.
Kemenangan Jokowi-JK di MK, kata dia, menunjukkan bahwa suara rakyat secara bulat memberikan dukungan kepada Jokowi-JK menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019.
"Drama pilpres yang begitu panjang yang semula diperkirakan akan berdarah-darah, terbukti dapat berjalan secara aman, damai, demokratis, dan konstitusional," katanya.
Nusron mengaku semula banyak yang takut dengan tidak akan demokratisnya proses pilpres di Indonesia.
Namun, katanya, putusan MK dan hasil Pilpres 2014 membuktikan RI bisa menjadi bangsa yang demokratis.
Menurut Nusron, kemenangan Jokowi-JK harus dijadikan modal awal oleh bangsa Indonesia untuk segera melakukan rekonsiliasi nasional, konsolidasi kebangsaan yang demokratis dalam menata bangsa Indonesia.
"Kemenangan ini merupakan rahmat Allah SWT dan harus dijadikan momentum untuk memperkuat demokratisasi di Indonesia. Yakni dengan melakukan berbagai perombakan dan perubahan secara mendasar, pilar-pilar demokrasi, terutama partai politik, birokrasi, media massa, dan memperkuat 'civil society'," katanya.
Menurut Nusron, kemenangan itu juga harus dimaknai sebagai kemenangan rakyat, kemenangan hati nurani, serta politik berkeadaban dan berkebudayaan.
Ia mengatakan kemenangan Jokowi-JK diraih tanpa adanya 'black campaign', steriotipikal terhadap orang, dan berbagai praktik negatif lainnya.
"Rakyat sudah menang. Hukum sudah menjawab. Keadilan sudah ditegakkan. Hati nurani sudah terjawab. Ini saatnya rakyat memberikan dukungan dan legitimasi terhadap Jokowi-JK untuk memimpin rakyat dan bangsa Indonesia, agar membawa kita dalam gerbang kemakmuran dan kesejehteraan," kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum GP Ansor itu.
Ia mengharapkan dengan selesainya proses MK, semua kehidupan dapat menjadi normal yang artinya para pendukung Prabowo-Hatta kembali menjadi warga negara yang baik dan menghentikan semua aktivitas yang tidak perlu dan kontraproduktif.
Dia mengatakan semua pendukung Prabowo-Hatta harus kembali bergandeng tangan dengan pendukung Jokowi-JK karena sudah tidak ada lagi pendukung Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta, tetapi kembali normal menjadi warga negara.
"Jokowi-JK juga tidak akan menganggap pendukung Prabowo-Hatta menjadi warga kelas kedua. Semua sama. Pendukung Jokowi-JK juga tidak akan diistimewakan. Akan dilayani dengan hak-hak yang sama," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Danantara Bakal Patuhi Putusan MK, Bakal Ada Perombakan Komisaris BUMN?
-
Pilkada Ulang Pasca-Kemenangan Kotak Kosong, Bawaslu 'Pelototi' 315 TPS di Pangkalpinang
-
Trauma Pilkada Gagal, Bawaslu Turun Gunung Kawal Ketat Pemilihan Ulang di Pangkalpinang
-
Jimly Asshiddiqie: Kasus Ijazah Jokowi Berpotensi Berlarut-larut Hingga 5 Tahun ke Depan
-
Eks Ketua MK Sebut Alasan Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi Lama-lama Masuk Akal
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
- Viral Murid SD Kompak Tolak Makan Gratis, Anak-Anak Jujur Masalahnya di Menu?
Pilihan
-
3 Kontroversi Purbaya Yudhi Sadewa di Tengah Jabatan Baru sebagai Menteri
-
Indonesia di Ujung Tanduk, Negara Keturunan Jawa Malah Berpeluang Lolos ke Piala Dunia 2026
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan Memori 256 GB, Terbaru September 2025
-
IHSG Jeblok Hingga 1 Persen di Sesi I Perdagangan Selasa Setelah Sertijab Menteri Keuangan
-
19 Tewas di Aksi Demo Anti Korupsi, Eks Persija Jakarta: Pemerintah Pembunuh!
Terkini
-
Kaldera Toba Kembali dapat Kartu Hijau UNESCO, Gubernur Bobby Nasution Ajak Terus Jaga Bersama
-
Ngaku Merasa Terhormat Jadi Menteri Keuangan, Kinerja Purbaya Yudhi Sadewa Disorot
-
Pamer ATM Prioritas, Anak Menkeu Purbaya Sebut Ciri Orang Miskin: Rasis & Bermental Pengemis
-
Melawan Kritik dengan Kekuatan Negara? TNI Dikecam Keras Karena Laporkan Ferry Irwandi!
-
Bukan Cuma Tudingan 'Agen CIA'? Ini 4 Fakta Geger Lain dari Anak Menkeu Purbaya Sadewa
-
CEK FAKTA: Benarkah Warga Kehilangan Penglihatan karena Gas Air Mata Aparat?
-
7 Fakta di Balik Revolusi Pilkades: Dari Daftar Online Hingga E-Voting Anti Curang
-
Yusril Temui Direktur Lokataru di Tahanan, Jamin Proses Hukum Akan Diawasi
-
Raffi Ahmad vs Politisi Senayan di Bursa Menpora? Sosok Ini Beri Jawaban
-
Ibu dan 2 Anak Tewas di Bandung, KPAI: Peringatan Serius Rapuhnya Perlindungan Keluarga