Suara.com - Puluhan nelayan dari Cilincing, Jakarta Utara, beraksi di depan Kantor Balai Kota, Jakarta, Selasa (9/9/2014). Mereka mengeluh karena tidak bisa melaut akibat adanya larangan Suku Dinas (Sudin) Peternakan, Perikanan dan Kelautan Jakarta Utara.
Salah satu nelayan warga Kalibaru Barat 7, Cilincing, Jakarta Utara, Ali Abdullah, mengatakan alasan tidak diperbolehkan melaut karena alat tangkap yang mereka gunakan, pukat kecil, dianggap dapat merusak lingkungan. Selain itu, alasan lainnya karena masih dalam suasana pemilihan presiden 2014.
"Karena ini, kita sudah tiga bulan menganggur. Kami mohon Pak Jokowi agar membantu para nelayan supaya bisa melaut dan mencari ikan lagi. Soalnya, kami tidak memiliki pekerjaan lain," kata Ali di lokasi.
Ali menerangkan, Sudin Peternakan Perikanan dan Kelautan Jakarta Utara sudah meminta mengganti alat tangkap supaya tidak merusak lingkungan, tapi meskipun alat tangkap sudah diganti, nelayan tetap tidak diperbolehkan melaut tanpa alasan yang jelas.
"Dari Sudin Perikanan menyuruh alat tangkap kita diubah, tapi giliran diubah, dibilang tidak sesuai. Padahal baru setengah bulan berjalan. Lalu, hasilnya juga tidak mencukupi, besar pasak dari pada tiang, kita merugi," keluh Ali.
Dia menginginkan supaya alat tangkap yang mereka gunakan sebelumnya untuk diujicobakan terlebih dahulu dan dievaluasi. Supaya bisa tahu di mana letak kesalahannya.
"Dari pihak kita kalau memang dianggap merugikan lingkungan hidup silahkan dicek aja. Harusnya kalau alat tangkap kita nggak sesuai prosedur, dikasih tahu mana yang benar," katanya.
Ali menceritakan, tiga bulan yang lalu, ada seorang nelayan yang tetap melaut dengan alat tangkap mereka, namun, malah dipidanakan.
"Ada satu orang rekan kita bernama Niman ditangkap dan dipenjarakan di daerah Pondok Dayung, Priuk, sama perahunya karena nekat melaut," bebernya.
Selain itu, sambung Ali, pelarangan ini berimbas banyak nelayan yang menganggur. Malah, banyak juga nelayan Cilincing yang banting setir dan merantau untuk mencari penghidupan yang lebih tepat.
"Akibatnya kita semua menganggur, ada yang merantau juga sampai ke Sumatera dan Sulawesi," ujarnya.
Pantauan di lokasi, sebanyak enam buah bus Metromini jurusan Cilincing-Tanjung Priok mengantarkan para nelayan ini Balai Kota DKI Jakarta. Mereka membawa atribut berupa spanduk dengan tulisan supaya mereka bisa diberikan keleluasaan untuk melaut lagi.
Selain itu, ratusan petugas kepolisian juga tampak berjaga mengamankan jalannya aksi demonstrasi ini.
Berita Terkait
-
Polda Metro Jaya Gelar Perkara Kasus Fitnah Ijazah Palsu Jokowi: Roy Suryo Cs Jadi Tersangka?
-
Politisi PSI Yakin Gibran Adalah 'Jokowi 2.0', Tak Diasingkan di Papua
-
Pemerintah Akui Kesejahteraan Petani Dibanding Nelayan-Peternak Masih Jomplang
-
Prabowo Bicara Budaya 'Kuyu-kuyu' Pemimpin, Minta Masyarakat Hormati Jokowi: Jangan Dihujat!
-
Prabowo Bantah Dibayangi-bayangi Jokowi: Beliau Tak Pernah Titip Apa-apa, Ngapain Takut?
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- 7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
Comeback Dramatis! Persib Bandung Jungkalkan Selangor FC di Malaysia
-
Bisnis Pizza Hut di Ujung Tanduk, Pemilik 'Pusing' Berat Sampai Berniat Melego Saham!
-
Bos Pajak Cium Manipulasi Ekspor Sawit Senilai Rp45,9 Triliun
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
Terkini
-
KPK Ungkap Alasan Sekdis PUPR Riau Tak Berstatus Tersangka Meski Jadi Pengepul Uang Pemerasan
-
Belum Tahan Satori dan Hergun Tersangka Kasus CSR BI-OJK, Begini Ancaman Boyamin MAKI ke KPK
-
Polisi Bongkar Bisnis Emas Ilegal di Kuansing Riau, Dua Orang Dicokok
-
Muhammadiyah Tolak Keras Gelar Pahlawan, Gus Mus Ungkit 'Dosa' Soeharto ke Kiai Ponpes
-
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Gaet Investasi Rp62 Triliun dari Korea di Cilegon
-
BAM DPR Dorong Reformasi Upah: Tak Cukup Ikut Inflasi, Harus Memenuhi Standar Hidup Layak
-
Konflik Lahan di Lebak Memanas, DPR Panggil Perusahaan dan KLHK
-
Di Hadapan Buruh, Aher Usul Kontrak Kerja Cukup Setahun dan Outsourcing Dibatasi
-
Aher Terima Curhat Buruh: RUU Ketenagakerjaan Jadi Sorotan, PHK Sepihak Jadi Ancaman
-
Tips Akhir Tahun Ga Bikin Boncos: Maksimalkan Aplikasi ShopeePay 11.11 Serba Hemat