KPK Hargai Hak Prerogatif Presiden Jokowi

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menelusuri rekam jejak sejumlah nama yang diserahkan Presiden Jokowi. Dari nama-nama tersebut ada yang berlabelkan catatan merah dan kuning, namun KPK meyerahkan semuanya kepada Presiden Jokowi untuk memutuskannya.

"Kami sudah merekomendasikannya ke Pak Jokowi, namun kami hargai hak prerogatif presiden," kata Ketua KPK Abraham Samad di Gedung, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (22/10/2014).

Meskipun begitu, KPK tetap berharap agar nantinya yang turut membantu Jokowi adalah orang-orang yang bersih dan berintegritas, seperti yang mereka sarankan berdasarkan rekam jejak para calon menteri tersebut.

"Posisi KPK memberikan saran, rekomendasi agar Indonesia ke depan dipimpin oleh pemimpin yang berintegritas dan bersih. Pejabat publik harus memiliki integritas yang terjamin," harapnya.

Sedangkan mengenai nama-nama yang diberi catatan khusus tersebut, Abraham tidak menjelaskannya, karena menurutnya hal itu bersifat sangat rahasia.

"Saya katakan bahwa posisi KPK tidak ingin menjelaskan mengenai nama-nama itu, hal tersebut sangat rahasia karena hanya Pak Jokowi dengan Pimpinan KPK yang bicarakan," tegasnya. [Nikolaus Tolen]