PPP: Jokowi Jangan Dipaksa-paksa

Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP Hasan Husairi Lubis mendukung kehati-hatian Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelum mengumumkan susunan kabinet pemerintah periode 2014-2019.

"Lebih baik sudah klop dan cocok dulu, baru diumumkan. Jangan sampai sudah diumumkan, ternyata hasilnya tidak sesuai harapan. Jadi, lebih bagus ditunda, daripada dipaksakan," kata Hasan kepada suara.com, Jumat (24/10/2014).

Hasan mengatakan Jokowi-JK memiliki waktu dua minggu untuk mengumumkan susunan kabinet. Itu sebabnya, kata Hasan, jangan memaksa Jokowi-JK untuk cepat-cepat menyampaikan nama menteri.

"Memang orang akan menilai begini begitu. Tapi, jangan dipaksa-paksa. Ada waktu dua minggu maksimal dalam UU. Biarlah beri kesempatan dulu. Saya kira dalam lima hari ini, beliau mungkin akan mengumumkan," kata Hasan.

Menurut Hasan pembatalan agenda pengumuman di Pelabuhan Tanjung Priok pada Rabu (22/10/2014) malam lalu, pasti ada alasan kuat dari Jokowi dan timnya.

Terkait dengan hasil penelusuran KPK dan PPATK yang menyebutkan ada delapan calon menteri yang terindikasi korupsi, Hasan yakin masukan dari kedua lembaga tersebut diperhatikan Jokowi-JK karena ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah Jokowi akan bebas korupsi sangat tinggi.

"Saya kira, kalau sudah ada catatan KPK, berpulang lagi kepada Pak jokowi sebagai Presiden. Tentu Pak Jokowi akan mempertimbangkan bahwa suatu saat kalau nama yang jadi catatan KPK itu kena kasus, imbasnya akan ke Pak Jokowi sendiri," kata Hasan.

"Kalau nanti terbongkar, kemudian ada kicauan dari KPK, itu kan berbahaya juga. Kredibilitas Jokowi jadi taruhan. Itu resikonya, kan sudah diingatkan KPK," Hasan menambahkan.