Suara.com - Ketua DPP PPP Epyardi mengatakan telah menyerahkan nama-nama fraksi PPP untuk bertugas dalam Komisi dan alat kelengkapan dewan ke Pimpinan DPR, Senin (27/10/2014).
"Kami sudah serahkan nama-nama dari Fraksi PPP yang akan kita tempatkan di alat kelengkapan dewan. Mulai komisi 1 sampai 11 sama badan lain. Kita sudah serahkan ke pimpinan DPR dan setjen," ujar Epyardi yang menjadi pendukung Ketum PPP Suryadharma Ali (SDA).
DPR RI sendiri mengagendakan sidang paripurna untuk memutuskan pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan besok, Selasa (28/10/2014). Dengan demikian, hari ini adalah hari terakhir penyerahan nama anggota fraksi.
Epyardi menerangkan, partainya tetap berada dalam haluan Koalisi Merah Putih (KMP), sejak pertama kali bergabung. Termasuk pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan yang akan dilaksanakan besok.
"Kebetulan saya sudah umumkan, saya maunya tetap bersama KMP, dari awal bersama, tetap bersama terus," tegasnya.
Bila adanya perbedaan di internal partai mengenai dinamika politik, sambung Epyardi, bisa diselesaikan melalui muktamar yang rencananya dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober besok.
"Kalau ingin mengubah situasi harus sesauai konstitusi yang ada. Kita tanggal 30 mau muktamar. Sesuai mukernas PPP di Jakarta, PPP ada di KMP," ujarnya.
Sebelumnya, PDI Peruangan berharap besar terhadap PPP konsisten berada dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di parlemen. Apalagi setelah Lukman Hakim ditunjuk sebagai Menteri Agama dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK.
"Mudah-mudahanlah dengan Pak Lukman jadi Menag, PPP tidak lari lagi. Kalau lari,repot lagi. Saat ini kita jadi punya pososi tawar tidak seperti pemilihan yang kemarin (Pimpinan MPR-DPR)," kata Ketua DPP PDIP Trimedya Pandjaitan. (Bagus Santosa)
Berita Terkait
-
Syaifullah Tamliha Ungkap Dua Kelemahan PPP: Tak Punya Figur Berduit dan Alergi Outsider
-
Sebut Ada Intervensi Sejak Dualisme Kepemimpinan P3, Syaifullah Tamliha : PPP Dibinasakan oleh Jokow
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Didukung Senior dan Mayoritas DPW, Eks Mendag Agus Suparmanto Dideklarasikan Maju Jadi Caketum PPP
-
Tokoh Senior PPP Bongkar Kelompok 'Lima Serangkai' di Balik Kudeta Suharso Monoarfa
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
-
Menkeu Purbaya Klaim Gugatan Tutut Soeharto Sudah Dicabut, Tapi Perkara Masih Aktif
-
Kepsek Roni Ardiansyah Akhirnya Kembali ke Sekolah, Disambut Tangis Haru Ratusan Siswa
-
Bukan Cuma Joget! Kenalan dengan 3 Influencer yang Menginspirasi Aksi Nyata untuk Lingkungan
Terkini
-
Selesai! Tutut Soeharto Cabut Gugatan, Menkeu Purbaya Ungkap Pesan Akrab: Beliau Kirim Salam
-
Kejagung Tunggu Red Notice Interpol untuk Jurist Tan, Buron Kasus Korupsi Kemendikbudristek
-
Selain Memburu Riza Chalid, Kejagung Telusuri Aset Saudagar Minyak untuk Kembalikan Kerugian Negara
-
Skandal Korupsi EDC Rp700 Miliar Seret Petinggi Bank: Apa Peran Indra Utoyo, Eks Bos Allo Bank?
-
Daftar Instansi yang Membuka Lowongan PPPK Paruh Waktu 2025, Berikut Jadwal dan Alurnya
-
Wajibkan OPD Beri Keterangan Pers Setiap Hari, Bobby Dinilai Jadi Simbol Keterbukaan Informasi
-
Jejak Politik Hendrar Prihadi: Disayang Jokowi, Didepak Prabowo, PDIP Resmi Jadi Oposisi Murni?
-
Pengamat: Reshuffle Prabowo Tepis Bayang-bayang Jokowi dan Kirim Pesan ke PDIP
-
Perempuan Ini Ngaku Satu Almamater, Bongkar Ijazah Wapres Gibran yang Dipermasalahkan Publik
-
Rp 12,5 Triliun untuk Pembangunan Sumut, Bobby Nasution Sampaikan Ranperda P-APBD 2025