Suara.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menuding Menteri Hukum dan HAM yang baru, Yassona H Laolly sebagai pemain politik.
Hal tersebut menyusul terbitnya surat pengesahan kepengurusan partai PPP versi Muktamar Surabaya yang menunjuk Romahurmuziy sebagai ketua umum.
"Harusnya Menkumham mengacu kepada Undang-undang Partai politik. Sekarang ini dia seperti pemain politik, jadi main tanda tangan saja, baru kerja," kata Fadli Zon di Jakarta, Jumat (31/10/2014).
Menurutnya, masalah internal PPP saat ini seharusnya diselesaikan oleh Mahkamah Partai berdasarkan hasil laporan sebelumnya.
Meskipun terpecah, dia meyakini kalau PPP masih bertahan dan bergabung dengan Koalisi Merah Putih bersama dengan partai lainnya.
"PPP saya kira masih menjadi bagian dari KMP, dan terkait masalah internal itu adalah kewenangan dari Mahkamah Partai," jelasnya.
Seperti diketahui, dualisme kepemimpinan PPP terjadi sejak muktamar Surabaya, sementara kubu Suryadharma Ali yang didepak Romi saat ini masih menggelar muktamar di Jakarta.
PPP menjadi bahan rebutan dari dua koalisi besar di Parlemen sejak sebelum ajang PIlpres 2014. Kubu Romi sejak awal mendukung Jokowi, sedangkan kubu Suryadharma memilih menyokong Prabowo. (Nikolaus Tolen)
Berita Terkait
-
Sentil Wilayah Lain, Ketua PPP Sulsel: Yang Minta Muktamar Cepat Harus Konsisten Segera Muswil!
-
Kemenbud Luncurkan Buku Sejarah Ulang, Fadli Zon Tegaskan Bukan Ditulis Pemerintah
-
Kemenbud Resmi Tetapkan 85 Cagar Budaya Peringkat Nasional, Total Jadi 313
-
DPR Ajak Publik Kritisi Buku Sejarah Baru, Minta Pemerintah Terbuka untuk Ini...
-
Kemenbud Resmikan Buku Sejarah Indonesia, Fadli Zon Ungkap Isinya
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
Terkini
-
Nyalip Tak Hati-hati, Calya Disopiri Mahasiswa Myanmar Seruduk Minitrans di Duren Tiga
-
Derita WNI Hamil 6 Bulan di Kamboja, Lolos dari Siksaan Sindikat Judi Online
-
Gempa M5,6 Guncang Pesisir Bengkulu, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami
-
Arus Balik Natal 2025 Mulai Terlihat di Stasiun Senen
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?