Suara.com - Politisi PPP Ahmad Yani merasa dijegal untuk maju sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Muktamar VIII PPP di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Minggu (2/11/2014) dini hari.
"Jelas dong (merasa dijegal)," tegas Yani sembari meninggalkan arena muktamar, sesaat setelah sidang muktamar menetapkan Djan Faridz sebagai calon tunggal dan terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP 2014-2019.
Yani mengatakan, penetapan Djan Faridz sebagai ketua umum adalah sebuah skenario. Dia menilai Muktamar PPP di Jakarta lebih buruk dari Muktamar Surabaya.
"Ini lebih buruk dari Surabaya, tidak demokratis. Nanti kita lihat saja apakah ketua umum baru bisa lebih baik ke depan atau bagaimana," kata Yani.
Yani sendiri awalnya ingin berkompetisi sebagai ketua umum melalui voting. Yani mengklaim memiliki dukungan 2/3 suara di DPC PPP. Tetapi secara tiba-tiba pimpinan sidang muktamar menetapkan Djan Faridz sebagai calon tunggal dan mengajak pendukung Djan Faridz untuk bershalawat.
Sejumlah DPC pendukung Yani terlihat tidak terima dan meneriakkan nama Yani berulang kali. Namun, suara mereka diacuhkan.
Pimpinan sidang tetap memutuskan Djan Faridz sebagai calon tunggal dan terpilih sebagai Ketua Umum PPP yang baru secara aklamasi.
Sebelumnya, Djan Faridz sebenarnya telah ditetapkan pimpinan sidang, terpilih secara aklamasi pada hari pertama muktamar, Kamis (30/10/2014). Namun, ini ditentang sejumlah peserta muktamar yang ditengarai pendukung Yani. Akhirnya diputuskan bahwa mekanisme pemilihan ketua umum akan ditentukan berdasarkan hasil pembahasan tata tertib. (Antara)
Berita Terkait
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
Muktamar PPP Bursa Caketum Memanas: Husnan Bey Fananie Deklarasi, Gus Idror Konsolidasi Internal
-
Bandara Ahmad Yani Semarang Kembali Buka Rute Internasional
-
Sinyal Kuat dari Jakarta: PPP DKI Bulatkan Tekad Usung Mardiono Pimpin Kembali di Muktamar X
-
Bursa Caketum Masih Gelap, PPP Ngotot Gelar Muktamar di Bali Bulan Depan
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO