Suara.com - Pakar pendidikan dari Universitas Gadjah Mada Darmaningtyas mengatakan akurasi angka kemiskinan di Tanah Air adalah masalah utama terkait program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Pemerintah, kata dia, harus mengevaluasi kembali apa saja yang menjadi kriteria seseorang digolongkan miskin karena pada prakteknya banyak warga miskin yang belum mendapatkan KIP.
"Kriteria miskin kan pasti berkembang. Nah, pemerintah perlu mengevaluasi kriteria itu dan memperbarui jumlah angka kemiskinan," ujarnya di Jakarta, Sabtu (8/11/2014).
Misalnya saja, lanjut Tyas, dulu BKKBN membuat kriteria seseorang miskin jika rumahnya berlantai tanah dan berdinding 'gedek', tetapi di desa ada warga dengan kriteria rumah seperti itu namun memiliki tanah luas dan ternak banyak sehingga tidak bisa dikategorikan miskin.
Ia secara umum mendukung program KIP ini kendati masih ada yang perlu diperbaiki yaitu kecilnya bantuan dan sistem pemberiannya.
"Kalau rekomendasi saya Rp50 ribu per bulan untuk anak sd, Rp75 ribu untuk SMP, dan Rp100 ribu untuk SMA," katanya.
Sistem pemberiannya yang dilakukan pada bulan ketiga per tiga bulan juga dinilai kurang efektif karena anak biasanya membutuhkan biaya sekolah pada awal bulan.
Ia juga berharap agar pemerintah tidak menyamaratakan jumlah bantuan tersebut bagi daerah perkotaan, pedesaan, Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa karena biaya hidup tiap daerah pasti berbeda pula.
"Oleh karena itu harus dievaluasi kriterianya, diperbarui datanya, dan diperbaiki mekanisme penyalurannya supaya menjangkau seluruh masyarakat miskin yang berhak menerima KIP," tuturnya.
Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah menteri telah meluncurkan KIP pada Senin (3/11) dengan sasaran 24 juta siswa kurang mampu yang sebelumnya terdaftar sebagai penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM).
Tak hanya itu, penerima KIP juga akan ditambah dari golongan anak-anak miskin yang tidak bersekolah dengan harapan mereka bisa kembali lagi ke bangku sekolah.
Ada pun rincian besaran KIP untuk setiap siswa sd yaitu Rp225 ribu per semester, siswa SMP Rp375 ribu per semester, dan siswa SMA Rp500 ribu per semester. (Antara)
Berita Terkait
-
Kriteria Penerima KIP Kuliah 2025: Ini Syarat, Jadwal, dan Tata Cara Pendaftaran
-
Panduan Lengkap Cara Mendapatkan KIP 2025 untuk Siswa SD, SMP, hingga SMA
-
Panduan Lengkap Tata Cara Daftar KIP Kuliah 2025, Syarat dan Jadwalnya
-
KIP Kuliah dan Budaya Gengsi: Bantuan Pendidikan yang Melenceng dari Tujuan
-
Pemerintah Anggarkan Rp7,4 Triliun untuk KIP Kuliah 2025, Cek Syarat dan Cara Daftar Sekarang!
Terpopuler
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Viral Video 7 Menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Praktisi Hukum Minta Publik Berhati-hati
- Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
- Tutorial Bikin Foto di Lift Jadi Realistis Pakai Gemini AI yang Viral, Prompt Siap Pakai
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
Pilihan
-
Ketika Politik dan Ekonomi Turut Membakar Rivalitas Juventus vs Inter Milan
-
Adu Kekayaan Komjen Suyudi Ario Seto dan Komjen Dedi Prasetyo, 2 Calon Kapolri Baru Pilihan Prabowo
-
5 Transfer Pemain yang Tak Pernah Diduga Tapi Terjadi di Indonesia
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
Terkini
-
Polemik Selesai, TNI Resmi 'Luruskan Informasi' dengan Ferry Irwandi
-
Perang Interpretasi Janji Presiden Prabowo: Yusril Sebut 'Masuk Akal', Lukman Bilang 'Setuju'
-
ICJR Skakmat Yusril: Tawaran Restorative Justice untuk Demonstran Itu Konsep Gagal Paham
-
Pakar Bongkar Pencopotan Sri Mulyani dan Budi Gunawan, Manuver Prabowo Ambil Alih Penuh Kendali?
-
Kapolri Absen Jemput Presiden Prabowo di Bali di Tengah Isu Penggantian TB-1
-
Yusril Ungkap Fakta: Presiden Prabowo Belum Perintahkan Pembentukan Tim Investigasi
-
Dari Ancaman Laporan ke Permintaan Maaf, Ferry Irwandi Umumkan Kasusnya dengan TNI Berakhir Damai
-
'Percuma Ganti Orang, Sistemnya Bobrok', Kritik Keras YLBHI di Tengah Isu Ganti Kapolri
-
Tiga Pesawat Tempur Baru dari Prancis Diserahkan ke TNI AU Awal 2026
-
Istana Bantah Presiden Prabowo Kirim Surpres Penggantian Kapolri ke DPR, Mensesneg: Belum Ada