Suara.com - Pakar pendidikan dari Universitas Gadjah Mada Darmaningtyas mengatakan akurasi angka kemiskinan di Tanah Air adalah masalah utama terkait program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Pemerintah, kata dia, harus mengevaluasi kembali apa saja yang menjadi kriteria seseorang digolongkan miskin karena pada prakteknya banyak warga miskin yang belum mendapatkan KIP.
"Kriteria miskin kan pasti berkembang. Nah, pemerintah perlu mengevaluasi kriteria itu dan memperbarui jumlah angka kemiskinan," ujarnya di Jakarta, Sabtu (8/11/2014).
Misalnya saja, lanjut Tyas, dulu BKKBN membuat kriteria seseorang miskin jika rumahnya berlantai tanah dan berdinding 'gedek', tetapi di desa ada warga dengan kriteria rumah seperti itu namun memiliki tanah luas dan ternak banyak sehingga tidak bisa dikategorikan miskin.
Ia secara umum mendukung program KIP ini kendati masih ada yang perlu diperbaiki yaitu kecilnya bantuan dan sistem pemberiannya.
"Kalau rekomendasi saya Rp50 ribu per bulan untuk anak sd, Rp75 ribu untuk SMP, dan Rp100 ribu untuk SMA," katanya.
Sistem pemberiannya yang dilakukan pada bulan ketiga per tiga bulan juga dinilai kurang efektif karena anak biasanya membutuhkan biaya sekolah pada awal bulan.
Ia juga berharap agar pemerintah tidak menyamaratakan jumlah bantuan tersebut bagi daerah perkotaan, pedesaan, Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa karena biaya hidup tiap daerah pasti berbeda pula.
"Oleh karena itu harus dievaluasi kriterianya, diperbarui datanya, dan diperbaiki mekanisme penyalurannya supaya menjangkau seluruh masyarakat miskin yang berhak menerima KIP," tuturnya.
Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah menteri telah meluncurkan KIP pada Senin (3/11) dengan sasaran 24 juta siswa kurang mampu yang sebelumnya terdaftar sebagai penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM).
Tak hanya itu, penerima KIP juga akan ditambah dari golongan anak-anak miskin yang tidak bersekolah dengan harapan mereka bisa kembali lagi ke bangku sekolah.
Ada pun rincian besaran KIP untuk setiap siswa sd yaitu Rp225 ribu per semester, siswa SMP Rp375 ribu per semester, dan siswa SMA Rp500 ribu per semester. (Antara)
Berita Terkait
-
Cara Daftar KIP Kuliah Jalur SNBT 2026, Simak Jadwal dan Syaratnya
-
Jadwal dan Cara Daftar KIP Kuliah 2026, Apa Saja Syarat yang Dibutuhkan?
-
Dugaan Korupsi Dana KIP Kuliah di Sumut, Kejati Didesak Segera Usut Kepala LLDikti Wilayah I
-
Mahasiswa dan DPRD Sumut Desak Kejatisu Tuntaskan Dugaan Korupsi Dana KIP Kuliah di LLDikti Wilayah
-
Penerima KIP Kuliah Diduga Tak Layak? Ini Langkah Lapor Resminya ke Kemendikbud
Terpopuler
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- Film Pesta Babi Bercerita tentang Apa? Ini Sinopsis dan Maknanya
- Bantah Kepung Rumah dan Sandera Anak Ahmad Bahar, GRIB Jaya: Kami Datang Persuasif Mau Tabayun!
- Koperasi Merah Putih Viral, Terekam Ambil Stok dari Gudang Indomaret
- Dompet Penarik Rejeki Warna Apa? Ini Pilihan agar Kamu Beruntung sesuai Shio dan Feng Shui
Pilihan
-
Bertambah Dua, 7 WNI Kini Ditangkap Israel dalam Misi Kemanusiaan Flotilla Gaza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
Terkini
-
Puan Maharani Senyum-senyum Usai Prabowo Puji dan Terima Kasih ke PDIP di Paripurna
-
Jelang Iduladha, Harga Cabai Rawit di Jakarta Tembus Rp80 Ribu per Kg!
-
Thailand Pangkas Masa Bebas Visa WNA usai Marak Kasus Kejahatan
-
TPST Bantargebang Tutup 2027, Pemprov DKI Bakal Beri Insentif ke RW yang Lakukan Pemilahan Sampah
-
Prabowo: Gaji Guru dan ASN Kecil karena Kekayaan RI Lari ke Luar Negeri
-
Penyidikan Dinilai Stagnan Jadi Alasan TAUD Ajukan Praperadilan Kasus Andrie Yunus
-
Kejagung Usut Prosedur Ekspor POME, Eks Dirjen Bea Cukai Askolani Turut Diperiksa
-
Sidang Praperadilan Kasus Andrie Yunus Digelar, Kuasa Hukum Tuding Polda Metro Telantarkan Perkara
-
Andrie Yunus Rawat Jalan Sejak 16 April, Dokter RSCM: Bukan Tanda Sudah Pulih
-
Prabowo Singgung Oknum Berseragam Hijau dan Cokelat yang Kerap Jadi Beking