Suara.com - Pakar pendidikan dari Universitas Gadjah Mada Darmaningtyas mengatakan akurasi angka kemiskinan di Tanah Air adalah masalah utama terkait program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Pemerintah, kata dia, harus mengevaluasi kembali apa saja yang menjadi kriteria seseorang digolongkan miskin karena pada prakteknya banyak warga miskin yang belum mendapatkan KIP.
"Kriteria miskin kan pasti berkembang. Nah, pemerintah perlu mengevaluasi kriteria itu dan memperbarui jumlah angka kemiskinan," ujarnya di Jakarta, Sabtu (8/11/2014).
Misalnya saja, lanjut Tyas, dulu BKKBN membuat kriteria seseorang miskin jika rumahnya berlantai tanah dan berdinding 'gedek', tetapi di desa ada warga dengan kriteria rumah seperti itu namun memiliki tanah luas dan ternak banyak sehingga tidak bisa dikategorikan miskin.
Ia secara umum mendukung program KIP ini kendati masih ada yang perlu diperbaiki yaitu kecilnya bantuan dan sistem pemberiannya.
"Kalau rekomendasi saya Rp50 ribu per bulan untuk anak sd, Rp75 ribu untuk SMP, dan Rp100 ribu untuk SMA," katanya.
Sistem pemberiannya yang dilakukan pada bulan ketiga per tiga bulan juga dinilai kurang efektif karena anak biasanya membutuhkan biaya sekolah pada awal bulan.
Ia juga berharap agar pemerintah tidak menyamaratakan jumlah bantuan tersebut bagi daerah perkotaan, pedesaan, Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa karena biaya hidup tiap daerah pasti berbeda pula.
"Oleh karena itu harus dievaluasi kriterianya, diperbarui datanya, dan diperbaiki mekanisme penyalurannya supaya menjangkau seluruh masyarakat miskin yang berhak menerima KIP," tuturnya.
Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah menteri telah meluncurkan KIP pada Senin (3/11) dengan sasaran 24 juta siswa kurang mampu yang sebelumnya terdaftar sebagai penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM).
Tak hanya itu, penerima KIP juga akan ditambah dari golongan anak-anak miskin yang tidak bersekolah dengan harapan mereka bisa kembali lagi ke bangku sekolah.
Ada pun rincian besaran KIP untuk setiap siswa sd yaitu Rp225 ribu per semester, siswa SMP Rp375 ribu per semester, dan siswa SMA Rp500 ribu per semester. (Antara)
Berita Terkait
-
Anomali Desil Ancam Bantuan Sosial, Pemerintah Janji Lakukan Koreksi
-
Cara Daftar KIP Kuliah Jalur SNBT 2026, Simak Jadwal dan Syaratnya
-
Jadwal dan Cara Daftar KIP Kuliah 2026, Apa Saja Syarat yang Dibutuhkan?
-
Dugaan Korupsi Dana KIP Kuliah di Sumut, Kejati Didesak Segera Usut Kepala LLDikti Wilayah I
-
Mahasiswa dan DPRD Sumut Desak Kejatisu Tuntaskan Dugaan Korupsi Dana KIP Kuliah di LLDikti Wilayah
Terpopuler
- Gus Kikin Pimpin PBNU, Antara Satire 'Salah Dalil' hingga Guyon 'PWNU Jatim Cabang Jakarta'
- 8 Sepatu Jalan untuk Komuter KRL dan MRT yang Empuk dan Awet
- 4 Shio Beruntung Hari Ini 3 September 2026, Kesulitan Karier dan Keuangan Segera Berakhir
- Emil Audero Salah Pilih Klub? Pemerintah Serang Rayo Vallecano: Klub Gak Mampu
- Perbedaan Sunscreen Sejuta Umat Azarine vs Facetology, Bagus Mana?
Pilihan
-
Gempa M 5,3 Guncang Cilacap Siang Ini, Getaran Terasa hingga DIY dan Jabar
-
Api Masih Merah! 105 Personel Cari Korban Kebakaran Apartemen Pavilion Tanah Abang yang Terjebak
-
Kebakaran Melanda Apartemen Pavilion Tanah Abang, Petugas Sisir Penghuni Terjebak
-
Privilese TNI dari Suku Dayak Diduga Cara Rezim Amankan Ekspansi Bisnis Hutan
-
Sudah dari 2023, 'Nyelang' Jadi Napas Warga Pesisir Cilincing Demi Dapatkan Air Bersih
Terkini
-
2 TNI Penyiram Air Keras Andrie Yunus Batal Dipecat, Hukuman Penjara Juga Dipangkas!
-
Disembunyikan di Mobil Pickup! Uang Korupsi MBG Rp8,4 M Eks Kepala BGN Dadan Disita Kejagung
-
Pakar Hukum: Kasus Febrie Jadi Ujian Bagi Implementasi KUHAP Baru
-
Diperiksa KPK, Anggota DPRD Bengkulu Bambang Hermanto Dicecar Soal Aliran Uang Proyek
-
Felix TJ: Menjaga Kopi Indonesia Tetap Punya Rasa, Cerita, dan Tradisi
-
Mengenal Tiga Karakter Daging Sapi Australia dan Cara Tepat Mengolahnya
-
Bupati Nonaktif Tulungagung Gatut Sunu Bantah Dakwaan Pemerasan dan Gratifikasi
-
Bayi Perempuan Ditemukan dalam Tas di Gang Karawang, Polisi Amankan Dua Orang
-
Dari Desa, Imigrasi untuk Rakyat, 171 Desa Binaan Jadi Benteng Awal Cegah TPPO
-
Bareskrim Rampungkan Perkara TPPU Direktur PT Indosterling, Berkas SWH P-21