KIP dan KIS Tak Bisa Jadi Alasan Naikkan Harga BBM

Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Gerakan Muda (Gema) Hati Nurani Rakyat (Hanura) menilai, peluncuran Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) tidak bisa dijadikan alasan bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Ketua DPP Gema Hanura, Nasrun Marpaung memandang KIP dan KIS semata-mata sebagai pemenuhan janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kampanye Pemilu Presiden (Pilpres) beberapa waktu lalu.

"DPN Gema Hanura juga mengingatkan kepada pemerintah bahwa program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah bagian dari janji politik Pilpres yang harus dipenuhi," ucap Nasrun di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (16/11/2014).

Lebih lanjut, Nasrun menerangkan, pemerintah dapat melaksanakan program KIS dan KIP dengan menggunakan dana Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2015.

"DPN Gema Hanura meyakini bahwa realisasi program KIP dan program KIS dapat dibiayai pada RAPBN 2015 melalui pos-pos belanja kementerian dan lembaga yang relevan," kata Nasrun.

Menurutnya, penerbitan KIP dan KIS oleh pemerintahan Jokowi-JK sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tanpa harus menaikan harga BBM bersubsidi.