Suara.com - Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf mempertanyakan kebijakan Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel dan Menteri Kordinator Bidang Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, tentang PNS wajib minum jamu tiap hari Jumat.
"Tujuannya apa? Jamu yang mana? Sebab, ada jamu yang natural tradisional, ada yang campuran kimia. Apakah sudah punya data pembedanya? Jangan dikit-dikit memaksa PNS," kata Dede Yusuf dihubungi suara.com, Jakarta, Jumat (19/12/2014).
Dia menekankan, bila mau membuat gerakan minum jamu. Hidupkan jamu tradisional atau gendong. "Bukan yang industri besar saja," tuturnya.
Menurutnya, bila tujuan kebijakan ini untuk membuat gerakan minum jamu, lebih baik mempermudah perizinan dan perlindungan tumbuhan obat-obatan serta melindungi pengemasan jamu hasil industri rumahan.
"Adakan "Rumah Jamu" (house of jamu) sebagai dukungan pemerintah di sektor pariwisata di kota-kota tujuan wisata. Sehingga setiap turis yang dtg akan 'dipaksa' membeli jamu jika berkunjung ke Indonesia. Seperti di Korea turis 'dipaksa' masuk ke House of Ginseng dan membeli Ginseng oleh tiap travel wisata disana. Sehingga jamu Menjadi icon Indonesia juga," tegas Politisi Demokrat.
Tag
Berita Terkait
-
Dari Dapur Tradisi ke Tren Wellness, Jamu Kembali Naik Kelas di Era Kartini Kini
-
Cek Rekening, Emiten SIDO Mulai Bayar Dividen Hari Ini
-
Tak Lagi Identik dengan Jamu Gendong, Begini Wajah Baru Jamu Indonesia di Tangan Generasi Muda
-
Sekecil Apapun Mimpi, Ia Patut Diperjuangkan: Membaca Novel Nonik Jamu
-
Harga Minyak Tembus 100 Dolar, DPR Dukung Mendagri Minta Kepala Daerah Siaga Lebaran
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Amerika Serikat Perluas Blokade Iran ke Selat Hormuz Hingga Samudra Pasifik dan Hindia
-
Perang AS - Iran Bikin Eropa Boncos, Biaya Impor Bahan Bakar Bengkak Rp 505 Triliun
-
Halalbihalal Tokoh Sumbagsel: Mendagri Tito Ajak Rumuskan Program Nyata 2027-2029
-
Gaji Jurnalis Pemula Disorot: Idealnya Rp 9,1 Juta, Faktanya Masih Banyak di Bawah UMR
-
PERKUPI Lantik Pengurus Jakarta, Tegaskan Peran Jaga Kerukunan Umat Beragama di Ibu Kota
-
Alasan KPK Dorong Capres hingga Cakada dari Kader Parpol: Demi Cegah Mahar Politik
-
Hadirkan Raisa hingga Yura Yunita, Pagelaran Sabang Merauke 2026 Siap Guncang Indonesia Arena!
-
Terseret Pusaran Narkoba, Pemprov DKI Jakarta Segel Permanen Whiterabit PIK
-
Swadaya Warga Matraman Lindungi Ibu Hamil dan Anak dari Asap Rokok
-
Dokumen Pentagon Bocor Ungkap Rencana AS Hukum Spanyol dan Inggris Terkait Perang di Iran