Suara.com - Ketua DPR Setya Novanto setuju pelaku tindak pidana narkotika diberi hukuman berat, hingga hukuman mati. Selain narkotika, menurutnya tindak pidana yang bisa mendapatkan hukuman yang berat adalah terorisme, genosida dan korupsi.
"Kita dukung upaya pemberantasan terhadap berbagai bentuk kejahatan tersebut dengan sanksi yang berat," kata Setya dalam pidato diskusi “Outlook Penegakan Hukum 2014 dan Upaya Perbaikan Kinerja di 2015”, di DPR, Jakarta, Kamis (22/1/2014).
Setya menambahkan, korupsi dan narkotika merupakan kejahatan yang tidak saja digolongkan luar biasa tapi sudah sangat memprihatinkan saat ini. Karenanya, penegakan hukum, baik yang dilaksanakan kepolisian dan kejaksaan, dapat dilakukan secara proporsional dan profesional.
"Namun perlu dihindari sistem target dalam penanganan kedua kejahatan tersebut, dihindari karena cenderung dapat disalahgunakan, mengingat keberhasilan penanggulangan kejahatan tersebut bukan dengan banyaknya para pelakunya diseret ke pengedilan dan dihukum, tetapi dapat dieleminasikan serendah mungkin kejahatannya," papar Setya.
Setya juga mengapresiasi pemerintah Jokowi melakukan eksekusi mati kepada enam terpidana. Menurutnya, bandar narkoba memang harus ditindak tegas. Namun, dia menambahkan, bandar dan pengguna harus dibedakan hukumannya. Untuk pengguna, ada langkah rehabilitasi yang dilakukan BNN.
"Bandar narkoba harus dihukum mati," tegas Setya.
Berita Terkait
-
Kepala BNN Beberkan Ciri-Ciri Anak Pengguna Narkoba: Mata Merah hingga Pola Tidur Terbalik
-
Gubernur Bobby Nasution Beri Pesan ke Pendawa Indonesia: "Nek Wani Ojo Wedi-wedi" Berantas Narkoba
-
Felix Siauw Ungkap Kabar Dunia yang Terlewatkan Akibat Isu di Indonesia: Eskalasi Genosida di Gaza
-
Paramount Pictures Berani Lawan Arus, Kecam Aksi Boikot Israel yang Didukung Ratusan Aktor Ternama
-
Raffi Ahmad Diisukan Jadi Menpora, Ingat Lagi Jejak Digitalnya Tersandung Kasus Narkoba
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO