Suara.com - Semalam di Kompleks Istana Kepresidenan, Presiden Joko Widodo meminta agar jangan ada kriminalisasi dan intervensi dari siapapun dalam proses hukum di KPK maupun Polri.
"Oleh sebab itu, jangan ada kriminalisasi dan proses hukum yang terjadi harus dibuat terang benderang, transparan. Dan agar proses hukum dapat berjalan baik, jangan ada intervensi dari siapapun," kata Jokowi.
Menanggapi pernyataan Jokowi, Direktur Populi Center, Usep S Ahyar, menilai pernyataan tersebut belum menunjukkan ketegasan.
"Pernyataan itu untuk dua-duanya (KPK dan Polri). Jadi, kalau saya melihat latar belakang Pak Jokowi seperti dalam hal ini, seperti masih menyimpan sesuatu yang kemudian tidak berani bersikap tegas," kata Usep, Senin (26/1/2015).
Menurut Usep, Jokowi akan dinilai masyarakat punya ketegasan terkait penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri saat KPK tengah memproses kasus dugaan korupsi dengan tersangka calon Kapolri Komjen Budi Gunawan, apabila berani meminta Polri menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan kasus Bambang.
Usep juga menyoroti sikap Jokowi yang tidak mau mengintervensi permasalahan yang terjadi di institusi tersebut.
"Menurut saya Presiden harus campur tangan untuk mendamaikan kedua institusi. Kalau tidak mau turut campur tangan. Siapa lagi yang mau membereskan masalah dua institusi ini?" kata Usep.
Usep malah menduga di belakang pendapat Jokowi ada intervensi sehingga membuat Jokowi menjadi tidak tegas.
"Di belakang pendapat-pendapat itu ada intervensi-intervensi lain ke Pak Jokowi yang membuat Pak Jokowi menjadi tidak tegas. Kan ini jadi multi tafsir," katanya.
Terkait dengan rencana pembentukan tim independen untuk memberikan rekomendasi kepada Presiden terkait masalah KPK dan Polri, Usep mengatakan sebaiknya tim tersebut segera dibentuk.
"Lebih baik itu segera saja dibentuk tim independennya. Kalau lihat orang-orangnya di dalamnya, itu orang kredibel," kata Usep. "Tapi kok sepertinya masih ditunda, seperti belum perlu, masih informal, nunggu apa lagi."
Berita Terkait
-
Rocky Gerung: 'Hantu' Isu Lama Jokowi akan Terus Bayangi Pemerintahan Prabowo
-
Mahfud MD Kasih Dua Jempol untuk Prabowo: Ada Apa Ini?
-
Pengamat: Reshuffle Prabowo Tepis Bayang-bayang Jokowi dan Kirim Pesan ke PDIP
-
Reshuffle Kabinet Prabowo: Murni Evaluasi Kinerja atau Sekadar Drama Politik?
-
Tongkat Estafet Tokoh Menko Polkam: Ada SBY, Mahfud MD, Wiranto, hingga Djamari Chaniago
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta