Suara.com - Presiden Joko Widodo pernah berjanji akan mengambil keputusan terkait polemik rencana pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi Kapolri minggu ini.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Hanura Syarifudin Sudding mengatakan Presiden Jokowi sudah menyatakan akan menunda pengambilan keputusan melantik atau tidak melantik Budi setelah mendapatkan pertimbangan dari hasil sidang praperadilan yang diajukan tim hukum Budi di Pengadilan Negeri Jakart Selatan.
"Kan sekarang belum diputuskan (sidang praperadilan)," kata Sudding di Solo, Jawa Tengah, saat dihubungi suara.com melalui telepon, Jumat (13/2/2015).
Sudding mengatakan publik saat ini sedang menunggu hasil sidang praperadilan dan keputusan Presiden Jokowi.
"Kalau hari ini diputuskan (sidang praperadilan), hari ini juga Jokowi akan putuskan, karena sedang ditunggu," katanya.
Ketika ditanya apa yang kemungkinan diputuskan Jokowi nanti, apakah tetap melantik Budi atau membatalkannya, Sudding mengatakan dari perspektif konstitusi seharusnya Presiden tetap melantik Budi.
"Hak prerogatif Presiden itu hanya pada saat mengusulkan (calon Kapolr). Sekarang (tahapan pelantikan) bukan lagi mengenai hak prerogatif," katanya.
Sudding mengatakan setelah Presiden mengusulkan Budi dan dilakukan fit and proper test, DPR kemudian setuju mengangkat Budi menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman.
"Sekarang, apakah Jokowi punya sikap menaati UU No 2 Tahun 2002 atau tidak," katanya.
Sudding khawatir bila Jokowi tidak menaati UU, akan terjadi kekisruhan di Parlemen.
Di tengah detik-detik Jokowi mengambil keputusan tentang pelantikan Kapolri, beredar empat nama yang sedang disiapkan Komisi Kepolisian Nasional untuk menggantikan Budi.
Nama-nama ini disiapkan bila nanti Presiden Jokowi membatalkan pelantikan Budi Gunawan. Mereka adalah Komjen Badrodin Haiti (Wakapolri), Komjen Dwi Prayitno (Irwasum Polri), Komjen Putut Eko Bayuseno (Kabaharkam Polri), dan Komjen Budi Waseso (Kabareskrim Polri).
Berita Terkait
-
Rocky Gerung: 'Hantu' Isu Lama Jokowi akan Terus Bayangi Pemerintahan Prabowo
-
Mahfud MD Kasih Dua Jempol untuk Prabowo: Ada Apa Ini?
-
Pengamat: Reshuffle Prabowo Tepis Bayang-bayang Jokowi dan Kirim Pesan ke PDIP
-
Reshuffle Kabinet Prabowo: Murni Evaluasi Kinerja atau Sekadar Drama Politik?
-
Tongkat Estafet Tokoh Menko Polkam: Ada SBY, Mahfud MD, Wiranto, hingga Djamari Chaniago
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Api Mengamuk di Pasar Kramat Jati, Pedagang Rugi Besar Barang Dagangan Baru Turun Ludes Terbakar
-
Merak Siap Layani Kebutuhan EV Selama Nataru, PLN Pastikan SPKLU dan Petugas Siaga 24 Jam
-
Kesaksian Ridwan saat Pasar Induk Kramat Jati Terbakar: Ada Ledakan, Diduga dari Toko Plastik
-
Imbas Kebakaran di Pasar Induk, Empat Rute TransJakarta Terdampak
-
KPK Panggil Zarof Ricar sebagai Saksi Kasus TPPU Hasbi Hasan
-
Ledakan Terdengar Dua Kali, Pasar Induk Kramat Jati Kebakaran Pagi Ini
-
Tiket Kereta Nataru 2025 Diserbu, Catat Tanggal Terpadatnya
-
DPRD DKI Galang Rp 359 Juta untuk Korban Bencana Sumatra
-
12 Orang Tewas dalam Penembakan Massal Saat Perayaan Hanukkah di Australia
-
Menperin Dorong Industri Berubah Total, Targetnya Zero Waste dan Efisiensi Tinggi