Suara.com - Presiden Joko Widodo pernah berjanji akan mengambil keputusan terkait polemik rencana pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi Kapolri minggu ini.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Hanura Syarifudin Sudding mengatakan Presiden Jokowi sudah menyatakan akan menunda pengambilan keputusan melantik atau tidak melantik Budi setelah mendapatkan pertimbangan dari hasil sidang praperadilan yang diajukan tim hukum Budi di Pengadilan Negeri Jakart Selatan.
"Kan sekarang belum diputuskan (sidang praperadilan)," kata Sudding di Solo, Jawa Tengah, saat dihubungi suara.com melalui telepon, Jumat (13/2/2015).
Sudding mengatakan publik saat ini sedang menunggu hasil sidang praperadilan dan keputusan Presiden Jokowi.
"Kalau hari ini diputuskan (sidang praperadilan), hari ini juga Jokowi akan putuskan, karena sedang ditunggu," katanya.
Ketika ditanya apa yang kemungkinan diputuskan Jokowi nanti, apakah tetap melantik Budi atau membatalkannya, Sudding mengatakan dari perspektif konstitusi seharusnya Presiden tetap melantik Budi.
"Hak prerogatif Presiden itu hanya pada saat mengusulkan (calon Kapolr). Sekarang (tahapan pelantikan) bukan lagi mengenai hak prerogatif," katanya.
Sudding mengatakan setelah Presiden mengusulkan Budi dan dilakukan fit and proper test, DPR kemudian setuju mengangkat Budi menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman.
"Sekarang, apakah Jokowi punya sikap menaati UU No 2 Tahun 2002 atau tidak," katanya.
Sudding khawatir bila Jokowi tidak menaati UU, akan terjadi kekisruhan di Parlemen.
Di tengah detik-detik Jokowi mengambil keputusan tentang pelantikan Kapolri, beredar empat nama yang sedang disiapkan Komisi Kepolisian Nasional untuk menggantikan Budi.
Nama-nama ini disiapkan bila nanti Presiden Jokowi membatalkan pelantikan Budi Gunawan. Mereka adalah Komjen Badrodin Haiti (Wakapolri), Komjen Dwi Prayitno (Irwasum Polri), Komjen Putut Eko Bayuseno (Kabaharkam Polri), dan Komjen Budi Waseso (Kabareskrim Polri).
Berita Terkait
-
BW Semprot Wacana Pilkada Lewat DPRD: Biaya 37 T Mahal, Makan Gratis 268 T Dianggap Penting
-
Bambang Widjojanto Ingatkan KPK Tak Tunda Penetapan Tersangka karena Perhitungan Kerugian Negara
-
Eks Pimpinan KPK BW Soroti Kasus Haji yang Menggantung: Dulu, Naik Sidik Pasti Ada Tersangka
-
Rocky Gerung: 'Hantu' Isu Lama Jokowi akan Terus Bayangi Pemerintahan Prabowo
-
Mahfud MD Kasih Dua Jempol untuk Prabowo: Ada Apa Ini?
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
Bertemu Ulama, Prabowo Nyatakan Siap Keluar dari Board of Peace, Jika...
-
Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Manipulasi Saham, Rp674 Miliar Aset Efek Diblokir
-
Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Mendikdasmen: Kita Selidiki
-
Kasus Saham Gorengan, Bareskrim Tetapkan 3 Tersangka Baru, Salah Satunya Eks Staf BEI!
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
Terkini
-
Sekjen PBNU Ungkap Alasan Prabowo Gabung Board of Peace: Demi Cegah Korban Lebih Banyak di Gaza
-
Hadiri Majelis Persaudaraan Manusia di Abu Dhabi, Megawati Duduk Bersebelahan dengan Ramos Horta
-
Tiket Kereta Lebaran 2026 Telah Terjual Lebih Dari 380 Ribu, Purwokerto Jadi Tujuan Paling Laris
-
Nekat Berangkat Saat Sakit, Tangis Pilu Nur Afni PMI Ilegal Minta Dipulangkan dari Arab Saudi
-
Kisah Epi, ASN Tuna Netra Kemensos yang Setia Ajarkan Alquran
-
KPK Masih Menyisir Biro Travel yang Ikut Bermain Jual-Beli Kuota Haji di Kemenag Periode 2023-2024
-
Pastikan Pengungsi Hidup Layak, Kasatgas Tito Tinjau Huntara di Aceh Tamiang
-
KPK Cecar 5 Bos Travel Terkait Kasus Kuota Haji, Telisik Aliran Duit Haram ke Oknum Kemenag
-
Soroti Siswa SD Bunuh Diri di Ngada, Ketua Komisi X DPR Desak Negara Hadir untuk Keluarga Miskin
-
Pengguna LRT Meningkat 26 Persen, Masyarakat Pindah dari Kendaraan Pribadi ke Transportasi Umum?