Suara.com - Ketua DPR Setya Novanto menyesalkan sikap dan pernyataan PM Australia Tony Abbott yang mengungkit bantuan kemanusiaan Australia kepada masyarakat Aceh saat tsunami. Setya mendukung pengumpulan koin untuk diberikan ke Australia sebagai ganti sumbangan.
"Saya selaku Ketua DPR RI dan wakil rakyat tentu saya melihat ini kekecewaan masyarakat Aceh dan juga masyarakat Indonesia. Kita sangat menyesal sekali pada PM Abbot karena ini akan mengurungi kedaulatan negara di dalam bidang hukum," kata Novanto di gedung DPR, Jakarta, Senin (23/2/2015).
"Tentu akan menjadi perhatian saya dan tentu saya sangat mendukung masalah ini (pengumpulan koin untuk Australia) ini," katanya.
Ia meminta pihak Australia menyadari dan tidak mencampuri urusan internal Indonesia karena masalah hukum tidak ada kaitannya dengan masalah kemanusiaan.
"Jadi yang kita pikirkan supaya jangan sampai kedaulatan negara kita sendiri dicampuri oleh pihak-pihak asing khususnya pihak Australia," kata dia.
"Bantuan untuk tsunami, tentu tetap berterima kasih sama pemerintah Australia tapi jangan sampai kaedah-kaedah yang berkaitan dengan hukum, tata negara itu jadi persoalan karena itu masalah internal dari kita sendiri," kata Novanto.
Sebelumnya, masyarakat korban tsunami di Kabupaten Aceh Barat menyatakan siap mengembalikan bantuan Australia untuk Aceh senilai Rp13 triliun untuk rehab rekon pascatsunami 26 Desember 2004, karena merasa sakit hati terhadap pernyataan Abbott yang mengungkit bantuan tersebut.
Koordinator Gerakan Pejuang Rumah Tsunami Aceh Barat Edi Candra di Meulaboh, mengatakan untuk mengembalikan bantuan Negara Kangguru tersebut masyarakat melakukan pengalangan dana serta lelang batu giok Aceh, berharap pemerintah mendukung aksi mereka itu.
"Berapalah cuma Rp13 triliun bantuan mereka, tapi sakit hati masyarakat korban tsunami atas pernyataan PM Australia ini tidak dapat kita terima, rakyat Aceh bahkan Indonesia kami yakin tidak pernah meminta bantuan dari mereka, itu dana kemanusiaan," katanya.
Korban tsunami di Aceh Barat yang merasa kesal atas pernyataan PM Australia Tony Abbott yang mengaitkan toleransi eksekusi hukuman mati terhadap terpidana mati WNA Australia Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, meminta pernyataan tersebut dicabut dan meminta maaf kepada rakyat Aceh.
Selain melakukan aksi lelang batu giok, belasan masyarakat korban tsunami di Aceh Barat, juga membuat aksi mengali dua lubang kubur di Desa Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan sebagai bentuk dukungan terhadap eksekusi mati terpidana mati WNA Australia.
"Kami meminta terpidana mati ini segera dieksekusi dan mayatnya dikubur di Aceh Barat untuk mengobati rasa sakit hati rakyat Aceh atas pernyataan petinggi Australia itu," kata dia.
Mengaitkan kontribusi Pemerintah Australia membantu pembangunan sedikit infrastruktur di provinsi ujung barat Indonesia itu pascatsunami, tidak seimbang apabila dua terpidana mati Australia harus dibatalkan ataupun dikurangi hukuman.
Bantuan yang diberikan tidak seimbang dengan kerusakan negara Indonesia akibat perbuatan mereka sebagai gembong narkotika, karena itu pantas apabila segera dieksekusi mati mendapat dukungan rakyat Indonesia.
Terlebih lagi Gubernur Aceh Zaini Abdullah ikut mengecam pernyataan PM Australia Tonny Abbott, karena mengaitkan bantuan untuk Aceh dengan persoalan penegakan hukum di Indonesia merupakan sikap yang tidak etis.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Dharma Pongrekun Soal Virus Nipah: Setiap Wabah Baru Selalu Datang dengan Kepentingan
-
Di Persidangan, Noel Sebut Purbaya Yudhi Sadewa 'Tinggal Sejengkal' ke KPK
-
Rano Karno Ungkap Alasan Jalan Berlubang di Jakarta Belum Tertangani Maksimal
-
Percepat Pemulihan Pascabencana Sumatra, Mendagri-BPS Bahas Dashboard Data Tunggal
-
Ironi 'Wakil Tuhan': Gaji Selangit Tapi Masih Rakus, Mengapa Hakim Terus Terjaring OTT?
-
Gus Ipul Tegaskan Realokasi PBI JKN Sudah Tepat
-
Skandal Suap DJKA: KPK Dalami Peran 18 Anggota DPR RI Periode 2019-2024, Ini Daftar Namanya
-
Kabar Baik! Istana Percepat Hapus Tunggakan BPJS Triliunan, Tak Perlu Tunggu Perpres?
-
Gus Ipul Tegaskan Percepatan Sekolah Rakyat Nias Utara Prioritas Utama Presiden Prabowo
-
Survei IPI: Sjafrie Sjamsoeddin Hingga Purbaya Masuk Bursa Bakal Capres 2029