Suara.com - Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Aceh meminta Perdana Menteri Australia Tony Abbott meminta maaf langsung kepada masyarakat Aceh terkait penyataannya yang mengungkit bantuan kemanusian untuk korban tsunami Aceh, 26 Desember 2004.
"Kami minta agar Tony Abbott datang langsung ke Aceh untuk meminta maaf kepada masyarakat di provinsi ini terkait pernyataannya yang telah melukai hati rakyat di Tanah Rencong," kata Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Provinsi Aceh Samsul B Ibrahim yang dihubungi di Banda Aceh, Senin (23/2/2015).
Dia menuding, mengungkit bantuan kemanusiaan seperti pernyataan Abbot mencoreng wajah warga Australia yang ikhlas membantu masyarakat Aceh saat mengalami musibah besar di penghujung tahun 2004.
"Kita menghargai keinginan Australia yang meminta pembatalan hukuman mati terhadap warganya, namun justru tidak etis jika menyebutkan berbagai bantuan yang sudah pernah diberikan," katanya.
Samsul mengatakan masyarakat Aceh sangat terbuka dan menerima semua warga negara yang datang untuk melancong dan menanamkan modalnya di berbagai sektor usaha di provinsi berpenduduk sekitar 4,5 juta jiwa itu.
Samsul mengatakan, di Provinsi Aceh juga ada perusahaan milik pengusaha asal Australia yang kini melakukan berbagai usaha di berbagai sektor, seperti energi, pertambangan dan perkebunan.
Pihaknya berharap tokoh dan seluruh warga Australia tidak membiarkan perilaku tercela Tony Abbott yang dinilai dapat merusak hubungan diplomatik kedua negara, karena hubungan kedua negara ini selalu memberikan kontribusi yang terukur di sektor ekonomi, pendidikan, kebudayaan dan bidang lainnya.
"Kami minta tokoh serta warga Australia untuk menyadarkan Tony Abbott. Mereka harus mendesak Abbott meminta maaf langsung kepada seluruh masyarakat Aceh yang telah disakiti dengan mengungkit bantuan kepada masyarakat di Tanah Rencong," ujar Samsul. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Buntut Aksi Pemukulan Siswa ke Guru, Dikeluarkan Sekolah dan Ayah yang Polisi Terancam Sanksi
-
Perkuat Pertahanan Laut Indonesia, PLN dan TNI AL Jalin Kolaborasi
-
Korban Pemerkosaan Massal '98 Gugat Fadli Zon: Trauma dan Ketakutan di Balik Penyangkalan Sejarah